Dua Anak Panti Asuhan Don Bosco Tenggelam

Delapan Anak Selamat

Oleh Maxi Gantung

LEWOLEBA -- Dua anak Panti Asuhan Don Bosco Lewoleba, Maria Ose Muda dan Helena Monika Ehe, Minggu (19/4) tenggelam di Pantai Lerahinga Kecamatan Lebatukan. Delapan lainnya berhasil diselamatkan. Dua jenazah korban sempat dibaringkan di Panti Asuhan Don Bosco sebelum dibawa ke keluarga masing-masing.

Keluarga besar Panti Asuhan Don Bosco Lewoleba, Minggu (19/4) berpiknik di Pantai Lerahinga. Ada 70 anak panti yang ikut. Bersama mereka ada orang tua, karyawan, dan para suster.

Kepala Panti Asuhan Don Bosco Suster Yuli, CIJ belum bisa dimintai keterangannya karena masih lelah dan masih trauma dengan peristiwa tersebut. Dia minta wartawan konfirmasi pada suster lainnya.

Suster Servia CIJ, didampingi Suster Yakobin mengatakan, rombongan berangkat dari Lewoleba pkl. 10.00. Di lokasi piknik, anak-anak mandi, tapi mereka mandi di pinggir pantai. Sedangkan anak-anak lainnya duduk di pinggir pantai. Suster Servia kupas mentimun untuk anak-anak usia 2-5 tahun.

Mereka bentangkan terpal di pinggir pantai. Suster Yuli minta Suster Theresia membeli ikan. Sekitar 30 menit sesudahnya, dia mendengar teriakan anak-anak bahwa ada teman mereka yang tenggelam.

Musa, karyawan di Pantai Asuhan langsung berenang dan membantu 10 anak tersebut. Suster mengatakan ia melihat anak-anak memeluk di Musa. Delapan anak bisa diselamatkan dan berhasil dibawa ke pantai dalam kondisi lemas. Dua lainnya tidak bisa diselamatkan.

Masyarakat sekitar datang membantu mencari Maria Ose dan Helmi menggunakan perahu. Mereka temukan Maria Ose, siswa kelas VI SD masih bisa bernafas, tapi mulutnya berbusa. Selang beberapa lama, mereka temukan Helmi, siswa kelas II SD. Kondisinya parah. Mata belalak dan lidah menjulur.

Sepuluh anak ini sempat dilarikan ke Puskesmas Hadakewa namun karena kondisi mereka parah akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba. Namun Tuhan menghendaki lain, Maria Ose dan Helmi tidak tertolong. Sementara 8 teman lainnya dirawat di rumah sakit. Delapan anak ini sudah sembuh dan kini sudah kembali ke Panti Asuhan Don Bosco.

Lorensia Peni Mukin (kelas VI SD) yang selamat dalam peristiwa itu menjelaskan mereka mandi kurang lebih dua meter dari bibir pantai. Saat itu pasang surut dan lautnya tenang. Mereka melihat ada kayu besar terapung. Maria Ose memegang salah satu bagian ujung kayu tersebut. Teman-teman lainnya memegang Maria Ose untuk tarik ke bibir pantai. Namun mereka tidak sadar justru mereka terbawa ke dalam bersama kayu tersebut. “Kami tidak sadar kalau kami terbawa arus. Kami mandi dekat pantai saja,” katanya.

Petrus Demo Tolok (kelas VI SD) mengatakan mereka mandi tidak jauh dari Maria Ose dan kawan-kawan. Mereka kaget dengar teriakan teman-teman lainnya.

Anak Rajin
Sr Yakobin CIJ mengatakan Helmi rajin. Dia ingat sekali dengan Helmi. Jika anak-anak lain belum datang, Helmi duluan membersihkan ruang kelas.
Petrus Demo Tolok mengatakan Maria Ose dan Helmi selama mereka hidup bersama di panti asuhan baik-baik saja. “Kami kehilangan adik, kakak teman dan sahabat yang senasib”.

Dibawa ke Keluarga
Jenasah Maria Ose dan Helmi dibawa ke keluarga mereka masing-masing. Helmi dibawa ke Lewokukung Kecamatan Nubatukan. Orang tua Helmi dan kakak-kakaknya masih hidup dan tinggal di Lewokukung.

Maria Ose asal Leragere, ayahnya sudah meninggal dunia. Ibu dan dua kakaknya masih hidup dan semuanya tinggal di Panti Asuhan. Jenasah Maria Ose disemayamkan di rumah Kunkradus Koli Muda di Berdikari Keluarhan Lewoleba.*
Selengkapnya...

Dua Puluhan Ketua KPPS Datangi KPUD

Tolak Honor

Oleh Christo Lawudin

RUTENG -- Sebanyak 20-an Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Kecamatan Wae Rii mendatangi KPUD Manggarai, Senin (20/4) untuk mempersoalkan honor. Mereka menilai, pada saat penjelasan soal honor, mereka akan diberi Rp400 ribu. Namun, pada saat pembayaran, mereka hanya diberi Rp200 ribu, sehingga mereka tolak.

Dua puluhan Ketua KPPS dan anggota KPPS tersebut datang dari Desa Ranaka, Wae Rii, Bangka Jo, Golo Mendo, Timung, dan Golo Cadar. Sekitar 15 menit menunggu di halaman kantor KPUD, mereka diterima Sekretaris KPUD Bona Jenadut yang didampingi anggota KPUD Deby Syukur.

Mereka tidak puas dengan penjelasan KPUD, langsung meninggalkan tempat pertemuan. Mereka berencana memboikot pemilu presiden jika masalah ini tidak segera diselesaikan.

Situasi pertemuan aman. Sebagai langkah antisipatif, Kabag Ops Polres Manggarai Agustinus Nggana bersama sejumlah anggota Polres sempat datang ke KPUD.

Seorang KPPS Kornelis Man di hadapan Sekretaris KPUD Bona Jenadut
mengatakan, mereka terpaksa datang ke KPUD karena ada perbedaan antara penjelasan besarnya honor dan realisasi pembayaran. Dikatakan, pada saat sosialisasi, honor ketua KPPS untuk tahap dua Rp400 ribu. Saat pembayaran dijelaskan, hanya Rp200 ribu untuk Pileg dan Rp200 ribu untuk Piplres.

”Penjelasan ini yang kami tidak mengerti. Kami tidak terima ini. Mengapa tidak disampaikan dari awal seperti ini. Makanya, kami datang ke KPUD,” katanya.
Seorang anggota KPPS, Hilarius menambahkan, kerja para KPPS bersama anggotanya cukup berat. Karena itu, kalau honornya hanya seperti itu,pasti banyak yang tidak mau terima. Lebih baik memilih pekerjaan lain daripada mengurus pelaksanaan Pileg.

”Kami pertanyakan, mengapa akhirnya seperti ini. Mengapa penjelasan dari awal tak terbuka untuk 2 tahap untuk Pileg dan Pilpres. Kita kecewa sekali. Untuk Pilpres, kita tak urus lagi. Cari orang lain saja,” katanya.

”Honor tak sama memang untuk para ketua dan anggotanya. Ketua Rp225 ribu dan anggotanya Rp200 ribu. Yang jelas, yang dibayar hanya setengah dari penjelasan awal Rp 400 ribu. Kami tolak kalau honor seperti itu.”

Sekretaris KPUD Bona Jenadut mengatakan, sesuai dengan aturan dan petunjuk penggunaan dana untuk Pemilu tersebut ada 2 tahap. Tahap pertama, pembayaran honor untuk pelaksanaan Pileg dan tahap berikut untuk Pilpres. Pengaturan tersebut sudah jelas dari pusat. Di daerah tinggal hanya membayarnya sesuai dengan petunjuk tersebut.

”Aturannya seperti itu. Kita tak buat di sini. Karena itu, tidak ada belaskasihan untuk honor. Kita hanya laksanakan aturan pusat,” katanya .*

Selengkapnya...

Ahli Waris Minta Tanah Eks Sekolah China

Kembalikan ke Yayasan

Oleh Anton Harus

ENDE -- Para ahli waris tanah eks sekolah China minta pemerintah segera mengembalikan tanah eks sekolah kepada pemiliknya. Mereka menolak tanah ini dikembalikan ke yayasan sekolah China, karena yayasan tersebut sudah lama bubar.
Hal ini terungkap dalam dengar pendapat dewan, pemerintah, Dandim 1602 serta para ahli waris Ende di ruang gabungan komisi DPRD Ende, Senin (20/4).

Rapat dengar pendapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende Ruben Resi, didampingi Ketua Komisi A, Agil Ambuwaru dan anggota komisi A lainya.

Ruben Resi membuka rapat dengar pendapat ini dengan membacakan sejumlah keputusan, baik dari DPRD Kabupaten Ende maupun surat dari Departemen Hukum dan HAM RI yang pada intinya meminta Pemkab Ende segera mengembalikan tanah eks sekolah China ini kepada Yayasan Sekolah China (Hua Chiao).

Dalam acara dengar pendapat dengan para ahli waris dan pemerintah Kabupaten Ende serta Dandim 1602 Ende M. Shokir dan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Ende Bai Ibrahim dan Heden Mochyeden diperoleh kesimpulan bahwa tanah eks sekolah China akan dikembalikan kepada Yayasan Sekolah China.

Dalam pertemuan ini pemerintah diwakili Asisten III Setda Ende Bernadus Guru, Kabag Otdes Martin Satban, Dandim 1602 Ende M Shokir, ahli waris Maria Marselina Nona, Randa Ndapanamung serta anak Ketua Yayasan Sekolah China Agustinus Aris Budiman serta P H Budiman, Dari tokoh masyaraat hadir H. Bai Ibrahim serta Heden Mochyeden.

Wakil Ketua DPRD Ende, Ruben Resi mengatakan, pembicaraan tentang tanah eks sekolah China sudah final. Meski tanah ini sudah disertifikat oleh pemerintah Kabupaten Ende untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun karena prosesnya tidak benar, maka pemerintah harus mengembalikannya ke Yayasan Sekolah China Ende.

Asisten III Bernadus Guru pada kesempatan itu mengatakan, ia hadir dalam pertemuan itu tanpa ada pesanan khusus dari Bupati Ende. Namun Bernadus Guru meyakinkan peserta rapat bahwa sikap bupati pasti baik Bupati Ende dalam dua kali pembicaraannya selalu berusaha untuk mencari cara terbaik kembalikan tanah eks sekolah china ini.

Bertahap
Dandim 1602 Ende M. Shokir pada kesempatan itu mengatakan, soal kronologi tanah eks sekolah China sudah jelas. Menurut M. Shokir, Kodim sejak semula selalu berusaha untuk bekerja sesuai aturan. Namun yang lebih penting adalah kepentingan negara. Kodim bersusaha agar situasi tetap kondusif dan selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Tanah ini dulunya dititipkan ke Kodim sesuai kondisi politik saat itu. “Tetpai sekarang situasi politik sudah lain. Keadaan sudah kondusif. Es sudah mulai mencair. Yang penting kita tidak keluar dari aturan yang ada,” kata M. Shokir.

Ketua Komisi A, Agil Ambuwaru mengatakan, tanah eks sekolah China ini sudah tidak ada persoalan lagi. Penyelesaian secara politik sudah final. Kalau ada pihak ketiga yang mau masuk silakan gugat ke pengadilan. Sementara Pemda kalau mau menguasai tanah itu harus ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. “Kalau sekarang sudah disertifikat, itu namanya penggelapan,” kata Agil.

Dua saksi hidup pengambil alihan tanah eks sekolah China Bai Ibrahim dan Heden Mochyeden pada kesempatan itu, menyatakan pengambil alihan tanah sekolah China saat itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal ini, kata keduanya, yang bertindak sebagai ketua pemuda Ansor saat itu masih ada kaitannya dengan peristiwa G 30 S PKI. Bai Ibrahim mengatakan, kembalikan tanah itu secara baik-baik. Jangan lewat proses Hukum. Heden Mochyeden merupakan orang yang langsung bertemu ketua paguyuban masyarakat Tiong Hoa di Ende saat itu. Ketika itu, dia menyerahkan tanah tanpa syarat kepada masa pemuda Ansor.

Kembalikan ke Pemilik
Para ahli waris tanah eks sekolah China yang hadir pada rapat kemarin, Maria Marselina Nona, Randa Ndapanamung dan Alex Joan Sine meminta dewan untuk memfasilitasi agar tanah ini tidak dikembalikan ke yayasan. Alasan mereka karena Yayasan Sekolah China sudah lama bubar. Yansen Budiman yang selama ini bertindak atas nama Yayasan Sekolah China hanya sebagai ketua Paguyugan Orang Tiong Hoa dan mengurus soal pekuburan orang Tiong Hoa di Ende, tetapi bukan ketua Yayasan Sekolah China. Untuk itu mereka minta agar tanah dikembalikan kepada para ahli waris.
Terhadap permintaan ini baik Ruben Resi, Agil Ambuwaru dan Dandim M. Shokir tidak sependapat. Mereka tetap meminta pemerintah kembalikan tanah ini kepada Yayasan Sekolah China.

“Penyelesaian di dewan secara politis. Pemerintah akan kembalikan tanah ini kepada Yayasan Sekolah China. Soal nanti ada urusan dalam keluarga, itu menjadi urusan keluarga. Dewan dan pemerintah tidak mau ikut campur,” kata Ruben Resi.

Agustinus Aris Budiman mewakili Ketua Yayasan Sekolah China, Yansen Budiman mengatakan, perjuangan ayahnya selama ini untuk kepentigan orang banyak. Tidak ada konspirasi yang dilakukan ayahnya terhadap tanah eks sekolah China ini. Untuk itu, Aris mengatakan, pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan penyelesaian ini silakan ke pengadilan, kata Aris Budiman.

Hingga akhir pertemuan Dewan tetap pada keptusannya untuk mengembaikan tanah eks sekolah China ke Yayasan.*

Selengkapnya...

KPUD NTT Batal Pleno Rekapitulasi

Oleh Leonard Ritan


KUPANG -- KPUD NTT terpaksa membatalkan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi yang dijadwalkan, Senin (20/4) karena belum semua kabupaten menyelesaikan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten.

Juru Bicara KPUD NTT, Djidon de Haan di ruang kerjanya, Senin (20/4) mengatakan, pleno rekapitulasi akan dilaksanakan pada Rabu (22/4). ”Hari ini (kemarin) kita adakan rapat pleno terkait penundaan pleno rekapitulasi penghitungan suara. Hasil rapat pleno ini sebagai dasar hukum pergeseran jadwal kegiatan pleno rekapitulasi,” kata Djidon.

Djidon menegaskan, pihaknya sudah memastikan bahwa pleno rekapitulasi tingkat provinsi tak akan bergeser dari waktu yang ditetapkan pada 22 April. Dari hasil koordinasi dengan KPUD kabupaten/kota se-NTT, tinggal beberapa kecamatan yang belum diplenokan. Sehingga dalam dua hari ke depan, dipastikan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sudah final.

Sebelumnya, Djidon katakan, hingga Sabtu (18/4) sudah lima kabupaten yang sudah menyelesaikan pleno di tingkat kabupaten, yakni Sikka, Ende, Ngada, Sumba Tengah dan Rote Ndao. Sedangkan kabupaten dan kota lainnya sedang melaksanakan rekapitulasi untuk beberapa PPK. Memang sesuai jadwal, rekapitulasi di tingkat PPK sudah harus selesai pada 17 April. Namun karena hingga batas waktu yang ditentukan pun belum selesai, KPU Pusat dalam suratnya No. 689 butir 3 menyebutkan, PPK harus tetap menyelesaikan rekapitulasi untuk semua TPS yang tersebar di desa dan kelurahan.

Djidon menyampaikan, untuk Kabupaten Flores Timur dan Lembata yang pelaksanaan pemungutan suara pada 14 April lalu pun, pleno rekapitulasi penghitungan suara sudah di tingkat PPK. Diharapkan, dengan keterlambatan waktu pelaksanaan, mereka dapat mengejar ketertinggalan rekapitulasi penghitungan suara. Sehingga pada saatnya, rekapitulasi di tingkat kabupaten dan provinsi, bersamaan dengan daerah lain sesuai limit waktu yang ditetapkan.

Djidon menerangkan, setidaknya ada dua faktor terlambatnya penyelesaian pleno rekapitulasi di tingkat PPK, yakni manajemen/pengelolaan rapat di PPK. Ini disebabkan oleh banyaknya saksi atau orang yang sebenarnya tak berkepentingan mengajukan protes pelaksanaan rapat dan bahkan ada yang meminta agar khusus untuk DPRD kabupaten/ kota dihitung ulang. Faktor lainnya adalah terbatasnya penerangan dimana PT PLN (Persero) masih memberlakukan pemadaman listrik bergilir.

Anggota KPUD NTT lainnya, Gazim M. Nur menyampaikan, hingga saat ini baru 2,746 persen atau 75.110 suara sah yang sudah masuk di KPUD NTT. Sedangkan jumlah pemilih sebanyak 2,7 juta lebih. Diharapkan, KPUD kabupaten/kota segera menyelesaikan pleno rekapitulasi baik di tingkat PPK maupun kabupaten/kota.

Gazim mengungkapkan, data sementara perolehan suara untuk setiap parpol dan DPD yang disampaikan KPUD NTT selama ini diambil dari data tabulasi KPU Pusat dari Hotel Borobudur menggunakan Information Technology (IT). Sedangkan rekapituasli di tingkat kabupaten/kota dilakukan untuk masing-masing parpol dan caleg untuk empat lembaga perwakilan, yakni DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR RI dan DPD RI.*
Selengkapnya...

Para Petani Harus Didampingi

Untuk Tingkatkan Produksi Pertanian

Oleh Leonard Ritan

KUPANG -- Produktivitas pertanian yang terjadi selama ini tidak memberi peningkatan kesejahteraan bagi para petani. Karena hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama setahun sambil menunggu musim tanam atau panen berikutnya setelah dikurangi dengan biaya produksi. Untuk itu, petani harus didampingi secara intensif dengan berbagai program dan tenaga lapangan yang memadai dan berkualitas.

Penegasan ini disampaikan Cosmas Padha kepada Flores Pos di Kupang, Jumat (17/4) menyikapi kondisi pertanian NTT yang memprihatinkan.

Menurut Cosmas, pemerintah setiap tahun melaksanakan program pemberdayaan petani dengan dana miliaran rupiah. Namun tidak memberi hasil yang optimal karena tak diikuti dengan pendampingan yang memadai. Para petani terkesan dijadikan sebagai proyek untuk memenuhi program yang dicanangkan. Bahkan ada kecenderungan, sejumlah pihak tertentu tak setuju kalau uang yang dialokasikan langsung ditransfer ke rekening petani.

“Jika pemerintah menyatakan keberpihakan terhadap para petani, maka pendampingan petani harus dilakukan secara intensif. Dengan demikian, para petani mampu beradaptasi dengan semua inovasi yang terjadi,” tandas Cosmas.

Cosmas menegaskan, sebagai putra daerah Ngada yang memiliki pengetahuan yang cukup di bidang pertanian, dirinya terdorong untuk tampil sebagai pemimpin guna membantu meningkatkan kehidupan para petani. Karena sekitar 80 persen penduduk NTT termasuk Ngada bermata pencaharian petani. Jika kelompok mayoritas ini tak diperhatikan dengan sungguh, boleh dikatakan pemerintahan dimaksud gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Cosmas menegaskan, pengalaman masa lalu dibidang birokrasi selama 36 tahun enam bulan baik di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT maupun Kabupaten Nagekeo dinilai sudah cukup. Segudang pengalaman masa lalu dimaksud dijadikan sebagai modal dasar pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Ini bukan berarti, pemimpin sebelumnya tak sukses. Semua pemimpin tentunya tampil sesuai perkembangan zaman dan situasi yang terjadi. Semua pasti mengahadapi kendala dan solusi yang harus diambil. Untuk itulah, seorang pemimpin yang tampil harus mampu mengetahui semua permasalahan yang terjadi dan bagaimana mengatasinya.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Provinsi NTT, Piet Muga mengatakan, pemerintah provinsi dalam program pemberdayaan terhadap petani, telah mengalokasikan sejumlah dana. Salah satu program yang sedang dilaksanakan adalah meningkatkan produksi jagung dalam kerangka menjadikan NTT sebagai provinsi jagung.
Peningkatan produktivitas jagung ini, lanjut Muga, diharapkan pada saatnya tak hanya untuk konsumtif saja sebagai terjadi selama ini tapi juga dipasarkan. Untuk pemasaran, pemprov siap membantu. Karena itu, masyarakat tak perlu kuatir akan pemasaran hasil produksi jagung sebagaimana yang terjadi dengan program-program pemerintah lainnya.*
Selengkapnya...

Artis Indonesia Adopsi Bakat Lokal

Oleh Matt Crook
Sindikasi Pantau

YAHIYA Lambert tak akan meninggalkan Timor Timur hingga keinginannya mendirikan akademi seni yang pertama di negeri ini terwujud. Dia sudah tinggal di sana selama 28 tahun, sehingga sedikit waktu lagi tak jadi masalah bagi orang Indonesia berusia 37 tahun yang berasal dari Kepulauan Maluku ini.

"Hidup saya pertama-tama untuk seni dan akademi impian saya. Begitu berhasil mendirikan akademi, saya akan kembali ke Indonesia," ujarnya.

Di lantai dua bangunan terlantar di Dili ada studio seni milik Lambert, yang sekaligus menjadi rumahnya. Lantainya tak rata dan sudah lama tak memiliki atap. Tapi inilah markas Sanggar Masin, sebuah kelompok seni yang jadi rencana besar Lambert.

Lambert mendirikan sekolah seni yang fokus pada puisi di distrik Manatutu pada 1996, bernama Sanggar Matan, kini beroperasi sebagai studio di Dili. Dia juga memiliki Sanggar Cultura yang menangani batik di Becora, Dili, dan Sanggar Cusin yang fokus pada lukisan cat minyak di distrik Oecussi. Sanggar Masin menjadi pusat dari semua sanggar.

"Di seluruh Timor Timur saya memiliki 346 murid. Saya punya empat sanggar yang aktif. Saya mendirikan sanggar karena dengan seni Anda bisa menggerakkan jiwa Anda," ujarnya.

Baltazar Alemeida Baptista, berusia 22 tahun, adalah satu dari delapan murid yang tinggal di studio Sanggar Masin. Dia masuk sekolah seni itu pada 2008 setelah ditemukan di Same. "Salah seorang guru di sanggar itu mengatakan bahwa saya punya bakat dan saya bisa masuk ke sini di Dili untuk mengoptimalkannya. Menurut saya, Timor (Timur) perlu banyak artis karena saat ini hanya sedikit. Saya punya kesempatan untuk melukis di sini."

Lambert mengerjakan proyek-proyek dari LSM dengan murid-muridnya, mengajar fotografi dan desain grafis, serta membantu anak-anak didiknya menjual karya-karya mereka. Tapi dia sering tak punya cukup uang karena sebagian besar keuntungan sanggar dikirimkan ke Indonesia, tempat Lambert mengirim selusin pelajar Timor-Timur ke universitas.

"Kini kami punya 12 mahasiswa di Yogyakarta. Saya mengirim pemuda Timor dari kelompok saya di Manatutu dan beberapa lainnya dari sanggar lain ke universitas untuk mengambil jurusan seni di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Juni mendatang saya ingin mengirim tujuh orang lagi,” katanya.

“Orang Timor Timur bisa berbahasa Indonesia dan di Indonesia biaya sekolah lebih murah. Saya sebenarnya lebih suka mengirim mereka ke Australia atau tempat lain tapi saya tak punya uang. Kami tak mendapat dukungan pemerintah. Dukungan datang dari murid-murid di sini yang bekerja bersama kami.”

Dalam enam bulan, Lambert menghasilkan 4.000 dolar dari kerja kerasnya. Dalam enam bulan itu pula dia harus mengeluarkan 500 dolar untuk biaya kuliah per orang dari 12 mahasiswa dan mengirimkan uang makan dan keperluan lainnya.

“Saya tak punya cukup uang. Saya berbicara dengan rektor universitas dan untuk satu semester itu saya tak harus membayar seluruhnya. Saya membayar, katakanlah, 50 persen dan bulan berikutnya, bila saya punya uang, saya akan bayar. Saya punya kesepakatan dengan rektor. Saya katakan padanya, ‘saya orang Indonesia, dan Anda harus membantu saya. Saya sedang membangun dunia seni di Timor.’ Saya punya utang di Indonesia sekitar 8.700 dolar.”

Impian Lambert adalah sebuah akademi seni yang independen di Timor Timur. Dengan tenggat 2014, dia hanya mengirim murid paling berbakat dan loyal untuk belajar di Indonesia.

Mereka belajar selama lima tahun hingga meraih gelar. Mereka sepakat kembali dengan membawa ketrampilan dan pengetahuan baru untuk membantu Lambert mewujudkan akademi.
Dia pernah ditampik pemerintah dan mencari tempat lain yang mau mendukungnya.
“Saya pernah datang dan berbicara dengan pemerintah pada 1998. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tak hendak memberi dukungan uang untuk murid-murid saya. Pemerintah mengatakan tidak, karena prioritas mereka bukanlah seni. Saya tak patah arang. Anda berbicara seperti ini kepada saya tapi hati saya seperti batu, seperti besi. Saya ingin mewujudkan impian saya di Timor [Timur],” ujarnya.

“Kini saya pikir, jika kami mendirikan akademi seni dengan pemerintah, itu akan menyulitkan orang dari negara lain yang ingin datang dan bekerja sama karena akan ada banyak proses (birokrasi). Menurut saya, seni harus bebas dan independen. Dengan demikian negara lain bisa datang dan bekerja sama dengan kami.”

Meski akademinya penuh hambatan, Lambert mempersiapkan sebuah acara di Dili untuk memamerkan karya seni dari 12 muridnya yang belajar di Indonesia.

Pameran itu akan digelar Mei mendatang. Lokasinya masih belum diputuskan. Lambert sendiri harus menunggu apa saja karya yang muridnya usulkan dan kirimkan ke Timor Timur.

Lambert juga berencana membangun situsweb. Sehingga dia bisa berhubungan dengan orang-orang yang tertarik untuk membantu dunia kesenian di Timor Timur.*
Selengkapnya...