FLORES POS edisi Senin 22 Oktober 2007

BERITA

70 Persen Proyek Aldira Gagal

* Dibiayai APBD Mabar Rp2,8 Miliar

Oleh Andre Durung

Labuan Bajo, Flores Pos
Proyek ubi kayu aldira di Kabupaten Manggarai Barat kemungkinan 70 persen akan gagal. Proyek ini dibiayai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Mabar TA 2007 senilai Rp2,8 miliar .
Perkiraan ini disampaikan Ketua DPRD Mabar, Mateus Hamsi di ruang kerjanya, Sabtu (20/10). Menurut dia, stek aldira yang tumbuh hanya sekitar 20-30 persen, itupun kerdil. Saat itu Hamsi didampingi Wakil Ketua DPRD Mabar Yohanes Suherman.
Hamsi mengatakan, pimpinan dan anggota DPRD Mabar, Kamis (11/10) meninjau lokasi proyek ubi aldira di Kecamatan Lembor, Welak, dan Sano Nggoang. Dia mengatakan, yang tumbuh bagus ada di Nangalili, Kakor Kecamatan Lembor. Di tempat lain seperti Wol, Desa Golo Ronggot Kecamatan Welak banyak yang mati. Di Desa Golo Leleng, Kecamatan Sano Nggoang tidak ditemukan aldira. Menurut dia, pemerintah desa setempat mengaku tidak ada proyek aldira pada tahun 2007 di desa tersebut. “Padahal, dalam laporan pemerintah ada,” ujarnya.
“Ini kan rekayasa,” kata Suherman
Dalam surat Bupati Mabar nomor: Distan.13.02/824.a/X/2007 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Mabar antara lain disebutkan, pelaksanaan kegiatan ubi kayu 2007 menyebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Lembor, Welak dan Sano Nggoang. Di Kecamatan Lembor dikembangkan pada 15 desa yakni Watu Waja, Nangalili, Pong Majok, Kakor, Wae Mose, Pondo, Tangge, Ponto Ara, Ngancar, Munting, Wae Bangka, Daleng, Lalong, Poco Ruteng, Wae Wako. Di Kecamatan Welak hanya di Desa Golo Ronggot, dan di Kecamatan Sano Nggoang cuma di Desa Golo Leleng.
Dalam surat tertanggal 5 Oktober 2007 itu juga diantaranya menyebutkan, realisasi stek tanaman ubi kayu yang dipesan 2007 sebanyak 12 juta, yang dikirim 12.350.000 stek. Stek lulus seleksi 10.542.706, dan tidak layak 1.807.294 stek. Yang dibagi kepada petani 10.542.706 stek, dan tanam 9.652.250 stek. Stek kering akibat penundaan penanaman oleh petani 890.456 stek. Pelaksanaan panen sebagian besar akhir Desember 2007 dan sebagian ditunda setelah musim hujan 2008. Waktu panen direncanakan 1 minggu sebelum hujan agar steknya tidak kering.
Biaya
Dalam surat tersebut juga disebutkan biaya Rp2.800.000.000, sudah keluar Rp2.406.120.610, sisa Rp393.879.390, diperuntukkan 8 kegiatan. (1). Honorarium Rp91.500.000, pengeluaran Rp51.500.000, sisa Rp40.000.000. (2). Belanja ATK dan Dokumentasi Rp3.500.000, pengeluaran Rp1.800.000, sisa Rp1.700.000. (3). Belanja bahan/bibit/pengembangan stek ubi kayu Rp2.244.000.000, pengeluaran Rp1.950.400.610, sisa Rp293.599.390. (4). Belanja obat-obat Herbisida Rp96.000.000, pengeluaran Rp96 juta (5). Belanja sarana mobilitas darat Rp150.000.000, pengeluaran Rp146.420.000, sisa Rp3.580.000. (6). Biaya bongkar muat Rp100.000.000, pengeluaran Rp45.000.000, sisa Rp55.000.000. (7). Belanja makan minum rapat Rp23 juta, pengeluaran Rp23 juta. (8). Belanja perjalanan dinas Rp92 juta, pengeluaran Rp92 juta.
Surat setebal 5 halaman itu, termasuk lampiran, ditandatangai Bupati Mabar W. Fidelis Pranda dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (TP3) Kabupaten Mabar, Matheus Janing.
Kepala Dinas TP3 Mabar, Mateus Janing di Labuan Bajo, Sabtu (20/10) mengakui dewan Mabar sudah mengunjungi lokasi proyek ubi kayu aldira. “ Ya betul mereka sudah ke lapangan baru-baru ini dan mereka didampingi staf Dinas TP3 Mabar,” katanya. *


Pemilik Ulayat Dijanjikan Uang dan PNS

* Terkait Tambang

Oleh Maxi Gantung
081339360158

Lewoleba, Flores Pos
Pemerintah Kabupaten Lembata terus berjuang agar pemilik ulayat menyerahkan lokasi tambang dan tembaga di Kedang dan Kecamatan Lebatukan. Janji diberi uang dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada pemilik ulayat sudah dilakukan namun warga menolaknya.
Tuan tanah atau pemilik ulayat Puakayong Kecamatan Omesuri, Abu Sama di Lewoleba, Jumat (19/10) menjelaskan pemerintah Kabupaten Lembata tidak habis cara agar tuan tanah menyerahkan tanah mereka bagi usaha pertambangan emas dan tembaga.
Bupati Lembata Andreas Duli Manuk pernah bertemu dengan dirinya di Lopo Moting Lomblen. Pertemuan itu dihadiri Wakil Bupati, Andreas Nula Liliweri, AsistenAdmintasi Pembangunan dan Kabag Ekonomi Longginus Lega. Namun dalam pertemuan itu Abu Sama menolak untuk menyerahkan tanah ulayat Puakayong kepada pemerintah hanya karena tambang.
Camat Omesuri Andreas Ola juga berulang kali melakukan pendekatan terhadap dirinya. Bahkan Abu Sama di kebun, Ande Ola ikut. Namun permintaan itu tetap ditolak.
Sebelum tim DPRD Lembata dan pemerintah melakukan studi banding ke Minahasa dan Subawa Barat, Wakil Bupati Andreas Nula Liliweri , Asisten Administrasi Pembangunan Lukas Witak dan Asisten Administrasi Umum Setda Lembata Muhidin Ishak melakukan pendekatan agar menyerahkan tanah ulayat Puakayong untuk kepentingan tambang, namun Abu Sama menolaknya.
Ia menjelaskan Muhidin Isahk dua kali memberikan uang masing-masing Rp150 ribu dan Rp1 juta. Ia mengatakan uang Rp150 ribu itu diberikan Muhidin Ishak lewat sopirnya namun uang itu dikembalikan ke Muhidin Ishah lewat sopir oto Kedang-Lewoleba.
Kedua, Muhidin Ishak memberikan uang rp1 juta di rumah Muhidin Isahkan, Abu Sama sempat menolak tapi Muhidin Isak menjelaskan kalau uang itu untuk beli rokok.
Saat itu Abu Sama belum tahu jumlah uang itu karena diisi dalam amplop. Ketika sampai di rumahnya di Kedang, Abu Sama kaget karena dalam amplop itu selain uang satu juta juga kartu nama Bupati Lembata Andreas Duli Manuk.
“Uang satu juta dan kartu nama itu sampai sekarang saya simpan dan saya sedang mencari pengacara untuk menggugat mereka.”
Ia mengatakan cara yang dilakukan oleh pemerintah itu sebagai suatu penghinaan atas dirinya. Ia mengatakan ia tidak tersilau dengan uang. Ia tidak akan menyerahkan tanah ulayat hanya karena rayuan-rayuan itu. Masalah ini dia sudah disampaikan secara terbuka saat wakil Bupati Lembata Andreas Nula Liliweri ke Omesuri.
“Saya bilang sama wakil bupati, saya ini bukan pisang yang jual di pasar, apa maksusd kamu kasih uang sama saya dan diselipkan dengan kartu nama bupati.”
Wakil Bupati tidak menjawab. Yang menjawab waktu itu Asisten Administrasi Lukas Witak. “Dia pegang saya punya lengan baju dan menyampaikan kalau pa bupati biasa kasih uang orang.”
Jadi PNS
Dia mengaku, dia didatangi pejabat dan menawarkan keluarganya jadi PNS. Yang penting tanah ulayat Puakayong diserahkan kepada pemerintah untuk tambang.
Abu Sama mengatakan dengan cara apapun, ia tidak akan menyerahkan tanah ulayat untuk kepentingan tambang. “Sekali tolak tetap tolak”.
“Saya omong sama orang Kedang kalau Abu Sama setuju kehadiran tambang dan menyerahkan tanah ulayat untuk tambang kamu jangan panggil saya lagi Abu.”
Ia tidak mau kehilangan kampung halamanya karena tambang. “Tidak ada kesedihan yang lebih pahit di muka bumi ini daripada kehilangan kampung halaman tercinta. Karena itu saya siap mati demi mempertahankan tanah ulayat kami.”
Wartawan Ikut Rayu
Abu Sama mengatakan selain pejabat, ada wartawan mingguan terbit Kupang yang datang ke rumahnya untuk merayunya. Bahkan wartawan saat itu melakukan negosiasai harga tanah ulayat sampai dengan Rp10 miliar. Ia mengatakan, ada pegawai yang mendampingi wartawan menjelaskan kalau wartawan itu sudah dibayar Rp2,5 juta hanya untuk melobi dirinya.
Ia heran karena wartawan disuruh oleh pemerintah untuk merayu dan melobinya. “Saya juga tidak ketemu lagi itu wartawan, kalau saya ketemu nanti saya omong sama dia.”
Asisten Admintrsi Umum Steda Lembata Muhidin Ishak di ruang kerjanya, Sabtu (20/10) mengatakan dirinya belum bisa memberikan keterangan. Karena dia harus menyampaikannya kepada Kabag Humas Ambros Lein.
“Nanti kalau saya sudah sampaikan kepada Kabag Humas soal mekanismenya saya akan panggil dan memberikan keterangan, apakah bersama-sama dengan Humas atau dengan saya sendiri.”
Beberapa kali Flores Pos minta supaya bisa menjelaskan atau menanggapi keterangan Abu Sama, namun Muhidin Ishak tetap pada pendirianya untuk menyampaikan kepada Humas dulu.
Sementara Bupati Lembata, Andreas Duli Manuk masih di Jakarta. Sedangkan Wakil Bupati Lembata Andreas Nula Liliweri melakukan kunjungan kerja ke Kedang.


Korem Tidak Perlu untuk Flores

Oleh Hila Japi

Jakarta, Flores Pos
Penambahan personel TNI berupa pembentukan Korem (Komando Resor Militer) tidak perlu untuk Flores. Karena eksistensi TNI berdasarkan UU yakni alat negara yang berperan mempertahankan NKRI.
Demikian penegasan Cyparianus Aoer dan Silvester Mbete, masing-masing asal Manggarai dan Ende di Jakarta pekan lalu berkaitan dimulai kembalinya sosialisasi pembentukan Korem di Flores, September.
“Peran TNI dinyatakan dalam UU No 2 Thn 2003 tentang pertahanan negara. Ini dia, TNI alat negara yang berperan dalam mempertahankan negara sedangkan kepolisian negara merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan,” kata Cypri, anggota DPR, di kantornya sambil membuka UU tentang pertahanan negara.
“Jadi di Flores tidak sedang bergolak mau lepas dari NKRI, tidak sedang terjadi ancaman disintegrasi ataupun ancaman intervensi negara asing mengganggu keutuhan negara kita. Menurut saya di sana yang perlu diperbanyak personelnya justeru malah kepolisian. Flores butuh penambahan polisi bukan tentara,” katanya.
Silvester Mbete, salah satu Ketua DPP Partai Pelopor, menegaskan, “Korem tidak perlu di Flores. Fungsi tentara itu kan mempertahankan keutuhan dan membela NKRI ini. Flores sejak awal, sejak Indonesia merdeka sudah menyatakan bahwa NKRI sudah final, Flores tidak akan keluar dari NKRI. Baca saja sejarah tentang perlawanan terhadap Republik Indonesia, mana ada dari Flores,” kata Silvester.
“Saya bertanya-tanya apakah pembentukan Korem karena dibutuhkan masyarakat. Kalau masyarakat Flores butuh, sah-sah saja pembentukan Korem. Tetapi kalau tidak dibutuhkan oleh orang di Flores maka tidak perlu ada Korem. Pembentukan Korem di manapun termasuk Flores jangan karena pertimbangan pragmatis. Ini bahaya. Kita imbau para pengambil kebijakan di TNI agar pertimbangannya harus mendasar,” kata Silvester.
Pada sekitar pertengahan 1999 dimulai sosialisasi pembentukan Korem di Flores sebagai rencana operasional dari kebijakan Reinstra (Rencana Induk Strategis) TNI/AD. Namun rencana itu ditentang masyarakat Flores karena antara lain Flores tidak sedang bergolak untuk keluar dari NKRI, sama halnya sekarang ini. *


Pieter Djoka dan Petrus Lengo Layak Pimpin Ende

Oleh Christo Lawudin

Labuan Bajo, Flores Pos
Dua putra Kabupaten Ende P. Pietr Djoka dan Petrus Lengo layak meniadi bupati Ende pasca kepemimpinan Domi-Gadobani.
Hal ini disampaikan Siprianus Rambu dan Frans Ngejeng di Labuan Bajo Kamis (18/19).
Menurut Rambu, instruktur Badan Diklat NTT, P. Pieter Djoka asal Ende layak memimpin kabupaten Kelimutu masa bakti 2008-2013. Sebab lelaki satu itu miliki pengetahuan dan wawasan luas, sederhana dan bermoral baik.
Sipri mengatakan itu melalui telepon seluler menjawab Flores Pos menanggapi keinginan P. Pieter Djoka untuk ikut bertarung dalam Pilkada Ende 2008. Alasannya selain ada dorongan dan dukungan dari masyarakat banyak Ende, juga ada keinginan diri sendiri. Apalagi suksesi serupa 2003 silam dia pernah ikut tetapi gagal.
Kata Pieter, demikian P. Pieter Djoka dipanggil, tujuannya ikut Suksesi Ende 2008 untuk membawa perubahan kemajuan masyarakat dan daerah Ende ke arah yang lebih baik. Dia menyatakan itu kepada Flores Pos di Labuan Bajo, Sabtu (6/10). Dia hadir di kota tersebut sebagai instruktur dari Badan Diklat NTT bagi peserta PIM IV tingkat Kabupaten Mabar.
Menurut Sipri, dirinya memang belum mengetahui secara dalam kepribadian Pieter Djoka. Tetapi dari cara membawakan materi saat mengajar peserta PIM IV tingkat Kabupaten Mabar di Hotel Pelangi beberapa hari lalu sangat bagus. Penyajian materinya simpel, mudah dimengerti dan lebih banyak memberikan kepercayaan kepada peserta untuk membedah suatu masalah sekaligus solusinya.
“Dia juga sederhana, familiar dan sopan santun. Dia terima pikiran-pikiran kita. Saya pikir dia layak jadi Bupati Ende periode 2008-2013. Tetapi semua ini kan tergantung rakyat Ende dalam Pilkada 2008 mendatang,” kata Sipri.
Peserta PIM IV tingkat Pemkab Mabar, Imran, yang dihubungi Flores Pos di sela-sela mengikuti pendidikan mengaku penyajian materi P. Pieter Djoka beberapa hari lalu di tempat itu bagus dan mudah dimengerti peserta. Sang instruktur malah lebih banyak memberi kepercayaan kepada peserta untuk mengamat dan menyelesaikan berbagai hal. “Pak Pieter orangnya pintar, sederhana, dan sopan. Itu yang saya amati selama beliau di sini. Tapi kalau mau ikut Pilkada Ende 2008, saya tidak tahu, itu urusan politik,” ungkapnya.
Fransiskus Ngejeng, warga Labuan Bajo kepada Flores Pos di Labuan Bajo, Kamis (18/10), juga sependapat dengan Sipri Rambu kalau P. Pieter Djoka layak jadi Bupati Ende 2008-2013. “Saya tahu dia di koran, berkali-kali dia menulis di Dian. Pikirannya bernas, simpel dan praktis mengelola kemajuan dan pembangunan. Tetapi semua tergantung dia dan Partai Politik yang mengusungnya pada Pilkada Ende mendatang, disamping rakyat Ende, karena mereka yang memilihnya,” katanya.
Kemudian salah satu figur yang juga pantas memimpin Ende 2008-2013 adalah Petrus Lengo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Mabar sekarang. Orang ini sudah terlalu banyak makan asam garam di dunia birokrat selama ini. Berkaitan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dia sudah alami dan rasakan semua. Mantan Kepala Bina Marga Kabupaten Manggarai dan bekas Kadis Kimpraswil Sikka itu, selain pintar, juga rendah hati dan bermoral baik. Istri anaknya juga demikian. Dia sangat layak jadi Bupati Ende pasca Bupati Paulus Domi dan Wabup Bernadus Godabani, kata Frans. *


“Meledak”, Penumpang Arus Balik* Merpati dan Transnusa

Oleh: Yusvina Nona
085239072848

Ende, Flores Pos
Sejak H+7 usai Idul Fitri 1428 Hijriah sampai dengan Sabtu (20/10) terjadi “ledakan” penumpang yang menggunakan jasa angkutan udara. Baik seat pesawat jenis NCS-MA 60 milik Merpati maupun ATR milik Trans Nusa selalu penuh, tidak seperti biasa masih ada yang tersisa.
“Baik terbang timur maupun barat 56 seat selalu penuh. Terkadang kita kewalahan saat terjadi over (kelebihan) penumpang karena pesawat Merpati cuma satu. Pengertian baik yang diberikan kepada penumpang membuat semuanya menjadi lancar, “ kata Devi Gadi Djou, Agen Merpati Ende.
Seperti kejadian hari itu 5 penumpang rute Ende-Denpasar nyaris di-cansel keberangkatannya karena over penumpang. Padahal ke-5 penumpang itu memiliki tiket. Kekeliruan itu menurut Devi karena belum terbiasanya staf Merpati Ende menggunakan tiket sistem on -line. Juga, karena pesawat Merpati yang ada untuk Ende cuma satu saja.
Kepada Flores Pos, Sabtu (20/10) dia menguraikan pesawat Merpatinya melayani rute Ende-Denpasar 5 kali dalam seminggu, sedangkan rute Ende-Kupang 4 kali dalam seminggu. Di hari-hari biasa (bukan pada saat hari raya) untuk rute Ende-Kupang selalu full seat. Sementara Ende-Denpasar sebanyak 30-40 orang penumpang itu selalu ada.
Melonjaknya penumpang H+7 usai Lebaran ini dibenarkan Kepala Bandara Haji Hasan Aroeboesman, Yohanes R. Keraf. Secara terpisah Kepada Flores Pos dia katakan beroperasinya 2 pesawat di atas, jelas belum dapat menjawabi melonjoknya penumpang arus balik saat ini. Ditambah lagi tidak beroperasinya Fokker 28, kesibukan di bandara jelas meningkat. “Sekarang ini antrian cukup banyak. Trans Nusa saja untuk hari ini (Sabtu, 20/10) dua kali terbang, itu pun untuk Ende mujur-mujur saja kalau penumpang dari Ruteng tidak banyak yang ke Kupang. Kita kewalahan dengan 2 pesawat saja yang beroperasi. Penerbangan hari ini Trans Nusa dengan rute Kupang-Ruteng-Ende-Kupang dan Kupang-Ende-Kupang,” katanya.
Dia mengatakan pilihan satu-satunya saat ini adalah angkutan udara karena melalui laut sangat sulit pasca tenggelamnya KM. Nusa Damai dan belum berfungsinya dermaga Ende bagi penumpang angkutan laut. *


Gereja Katolik Adalah Gereja Misioner

* Rm. Yanto Tena, Pr merayakan Ekaristi Sulungnya

Oleh Ermalindus A. Sonbay

Ende, Flores Pos
Gereja Katolik adalah Gereja yang misioner yang tak pernah berpikir untuk memanen apa yang sudah diperjuangkan dengan susah payah. Semangat misioner Gereja menumbuhkan ruang untuk memaknai secara baru nilai sukarela dan pelayanan yang mesti terus dihayati dalam kehidupan Gereja. Di Titik ini pula tema minggu misi sedunia terafirmasi jelas, Gereja bagi seluruh dunia. Hal ini diungkapkan oleh Pastor paroki St. Petrus dan Paulus Waikabubak, Sumba Barat, Rm. Marsel Lamunde, Pr dalam kotbahnya pada misa perdana Rm. Vincentius Yanto Tena, Pr di Paroki Worhonio-Ende, Minggu (21/10).
Selain misa perdana Rm. Yanto, ekaristi kemarin menggandeng acara syukur ulang tahun paroki Worhonio yang ke-14 serentak peringatan minggu misi sedunia. “Kenekatan untuk menjai imam dan juga komitmen yang coba dibangun imam-imam akan menjadi daya dorong dan daya undang untuk merengkuh sesuatu yang lebih luas yakni pelayanan Kristus sendiri. Imam-imam dengan demikian tak akan pernah berjalan sendiri, karena senantiasa ditemani umat yang juga setia mengikuti setiap perintah Tuhan,” sambung pastor Marsel.
Tuhan Tidak Dipedulikan
Pastor Marsel juga sempat menyentil fenomena dekadensi moral dan kehidupan religius yang terjadi dalam Gereja akibat perkembangan dan kemajuan di segala bidang akhir-akhir ini. Dengan berbagai perkembangan yang ada, Tuhan tidak lagi dipedulikan dan ini menjadi tugas berat seorang imam di zaman ini. Imam-imam mesti sukarela mengabdi dan melayani dan teguh dalam komitmennya, hanya dengan cara ini Tuhan akan membenarkan dan selalu melindungi semua mereka sampai akhir hayat.
Semangat misioner perlu dihidupi oleh semua mereka yang beragama katolik karena Gereja katolik sesungguhnya adalah gereja misioner yang mengedepankan visi pewartaan dan evangelisasi kepada semua manusia. Umat Katolik diharapkan mampu berbuat baik kepada siapa saja dan di mana saja.
wakil umat, Petrus Watu dalam sambutannya mengatakan bahwa, peristiwa iman kemarin merupakan salah satu momen yang perlu direfleksikan sebagai saat saling memaafkan dan saling menguatkan di antara imam dan umat.
Imam perlu sesuaikan diri di tengah segala yang serba baru akhir-akhir ini, namun perlu terus mengedepankan jati diri sebagai imam dan pelayan Sang Sabda. Spiritualitas baru tak harus dihidupi imam-imam kaena mungkin saja bisa menjerat mereka ke dalam hedonisme dan gaya materialisme lantas melupakan sesama.
Selain berterima kasih kepada keluarga, umat Paroki Worhonio, Umat Keuskupan agung Ende, Pastor Marsel yang mewakili Uskup Weetabula dalam sambutannya juga (dalam nada kelakar) mengatakan bahwa persembahan Rm. Yanto yang diberikan umat Worhonio kepada Gereja Katolik di Sumba merupakan salah satu bukti semangat misioner yang sudah hidup cukup baik di tengah umat.
Romo Marsel juga sempat menyentil tentang dukungan umat dan keluarga yang bisa diaplikasi dalam kerabat Unio Weetabula pun semua yang setia mendoakan imam-imam. Untuk diketahui bahwa dari 39 imam projo yang berkarya di Keuskupan Weetabula, 14 di antaranya berasal dari Keuskupan Agung Ende. Kontribusi imam ke Sumba inilah yang semakin menguatkan karakteristik misioner Gereja, lanjut Romo Marsel.
Imam Baru, Rm. Yanto Tena, Pr akan bertugas di Paroki Sta. Elisabeth Bhondokodi-Sumba Barat Daya.
Pastor Paroki Worhonio, Rm. Yos Liwu, Pr dalam sambutannya mengatakan Romo Yanto sudah sah menjadi milik umat dan bukan milik keluarga lagi maka konsentrasi pelayanannya jangan lebih banyak ke keluarga. Selain itu Romo Yos juga menambahkan bahwa keteguhan hati dan komitmen dalam panggilan ini tergantung pada Romo Yanto sendiri. Dan ini adalah tuntutan mutlak yang tidak perlu ditawar-tawar.
Romo Yos juga mengharapkan kiranya Romo Yanto dalam pelayanan nanti bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan selalu berpaling pada imamatnya. “Selesaikan segala persoalan di tempat tugasmu sebagai imam!” katanya.
Perayaan ekaristi dimeriahkan oleh penari dan anggota kor Paroki yang dipersiapkan dengan baik. Hadir dalam perayaan ini, seluruh umat paroki Worhonio, keluarga, kenalan, sahabat dan juga undangan imam baru. *


Dana PPIP Digunakan Sesuai Kebutuhan

Oleh Hubert Uman
081339464193

Bajawa, Flores Pos
Bupati Ngada Piet Jos Nuwa Wea memuji masyarakat Desa Bomari-Langa Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada karena menggunakan dana PPIP tahun anggaran 2006 sesuai dengan kebutuhan. Air minum yang sejak dulu didambakan warga sudah terpenuhi berkat dana PPIP untuk desa Bomari sebesar Rp250 juta.
Ucapan terima kasih Bupati Nuwa Wea ini disampaikannya di Langa, Jumat (19/10), pada sambutan acara “ghorowae” yaitu upacara adat sebagai ungkapan syukur suksesnya air dari Tudha Raja dibawa ke Desa Bomari.
“Di tempat lain dana PPIP ini digunakan untuk membangun jalan, drainase, dan lain-lain sesuai kebutuhan mereka. Warga desa Bomari menggunakan dana ini untuk air minum sesuai kebutuhan. Programnya sangat tepat. Kendati dana ini sangat terbatas, masyarakat memanfaatkannya dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan dasar warga,” kata Bupati Piet Jos Nuwa Wea.
Kepada warga setempat bupati minta untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan di Tudha Raja. Sebab kalau lingkungan di sekitar mata air rusak, debit air yang cukup besar di Tudha Raja akan terganggu. Karena itu permintaan warga agar pemerintah membuka jalan ke Tudha Raja ditolak oleh bupati. Alasan bupati, kalau jalan dibuka warga akan ramai-ramai membangun rumah. Dampaknya sangat buruk terhadap kelesterian lingkungan. Debit air pasti menurun.
Baik Bupati Nuwa Wea maupun ketua DPRD Ngada Thomas Dolaradho, mengajak masyarakat Langa untuk meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan.
“Sekarang swadaya masyarakat sangat dibutuhkan. Bantuan pemerintah hanya untuk merangsang. Jangan terlalu mengharapkan bantuan. Bantuan harus dimaknai sebagai obat supaya kuat bekerja. Bukan obat tidur. Sering terjadi partisipasi masyarakat kendur karena bantuan pemerintah,” kata Thomas Dolaradho.
Saat dialog, Rafael Nuga dan Petrus Jone dan beberapa warga Langa lainnya, minta supaya pengelolaan air minum yang diambil dari Tudha Raja ini dilakukan oleh pemerintah. Warga siap menyerahkan pengelolaan air minum ini untuk digunakan masyarakat umum. Alasan warga menyerahkan pengelolaan air ini karena membeutuhkan biaya besar. Untuk merawat mesin penyedot air membutuhkan dana tidak sedikit. Biaya operasional tinggi.
Menanggapi permintaan warga, Bupati Piet Jos Nuwa Wea mengatakan, pemerintah siap mengelola air ini sebagaimana yang diminta warga. Hanya syaratnya, harus ada surat penyerahan sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pemerintah menunggu surat penyerahan dari pemilik tanah di mata air (Sao Tiwu Jawa) dan seluruh warga masyarakat Langa.
Seremoni adat ghorowae Tudha Raja ini dihadiri oleh tokoh masyarakat dan warga masyarakat Langa. Dari Pemda Ngada, selain bupati, hadir juga para pimpinan dinas, badan, kantor, dan pimpinan unit Setda Ngada. Anggota DPRD Ngada yang hadir, Syrilus Pati Wuli dan Joseph Dopo Bebi.
Ghorowae ditandai dengan “sa ngaza” perarakan rombongan bupati dan tokoh adat menuju mata air. Selanjutnya di mata air diadakan “noza kaba dan pau ngana” yaitu ritual adat sebelum pembunuhan kerbau dan penyembelihan babi. *


2008 Desa Miskin Dapat Bantuan Rp100 Juta

* Untuk Bidang Pertanian

Oleh Marianus Ritan

Mbay, Flores Pos
Setelah bergulirnya program pembangunan infrastruktur pedesaan (PPIP), menurut rencana tahun 2008, pemerintah pusat menetapkan lagi kebijakan baru untuk membantu desa-desa miskin, dengan total bantuan sebesar Rp100 juta per desa. Tujuannya untuk membantu dan memberdayakan masyarakat yang bergerak di bidang pertanian.
“Bantuan yang diberikan tidak berupa pinjaman. Modelnya hampir sama dengan kompensasi BBM/PPIP. Bedanya, PPIP di bidang infrastruktur, sedangkan Rp100 juta untuk desa miskin dalam bidang pertanian,” kata anggota DPR RI, Yosep Willem Lea Wea dalam pertemuan dengan anggota Kelompok Tani Piki Muka di Desa Ulupulu, Kecamatan Nangaroro, Senin, pekan lalu.
Selain itu, katanya, sejak 2006 pemerintah pusat mengucurkan bantuan/pinjaman SP3 untuk petani dengan tanpa agunan/jaminan. Total anggaran yang disiapkan setiap tahun untuk seluruh Indonesia berjumlah Rp250 miliar. Penyaluran dananya dari pusat ke provinsi. Mekanisme pinjaman juga mudah, dengan hanya mengantongi rekomendasi dari tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan pemerintah desa setempat. Dalam rentang waktu 15 hari bantuan sudah bisa didapat.
Menurut anggota Komisi IV (Komisi Anggaran) DPR RI tersebut, bantuan ini dipungut bunga antara 4-6 persen per tahun. Jika peminjam meninggal dunia maka yang wajib mengembalikan pinjaman ke kas negara adalah bank 50% dan departemen pertanian 50%. “Bantuan ini sejak tahun 2006. Tapi di NTT tidak berjalan dan dananya dikembalikan ke pusat”.
Penjabat Bupati Nagekeo, Elias Djo di Mbay, Sabtu (20/10), menyambut baik apresiasi pemerintah pusat terhadap pemberdayaan petani miskin di desa-desa. Menurutnya, bantuan-bantuan seperti ini sangat membantu petani dan diharapkan terus bergulir tiap tahun. Dengan demikian kesulitan-kesulitan yang dialami petani selama ini, salah satunya yakni tingginya biaya pengolahan lahan bisa teratasi. Pemerintah daerah melalui dinas/badan/kantor terkait serta pemerintah kecamatan dan desa akan mengawasi sehingga bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
Sistem Agribisnis
Sebelumnya, Wakil Direktur Politeknik St. Wilhelmus Flores, Frederikus Lena Djago belum lama ini di Boawae, mengusulkan pembangunan pertanian sekarang dan ke depan harus dilakukan melalui pendekatan pembangunan system dan usaha agribisnis. Pembangunan sistem agrobisnis, jelas dia, diartikan sebagai cara pandang (paradigma) baru dari pembangunan pertanian dengan menekankan pada tiga hal.
Pertama, pendekatan pembangunan pertanian ditingkatkan dari pendekatan produksi ke pendekatan bisnis yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kedua, pembangunan pertanian bukan semata pembangunan sektoral tapi juga terkait dengan agroindustri hilir, agroindustri hulu dan lembaga jasa penunjang.
Ketiga, pembangunan pertanian bukan sebagai pembangunan parsial pengembangan komoditas tetapi sangat terkait dengan pembangunan wilayah, khususnya pedesaan yang berkaitan erat dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan masyarakat pertanian.
Pengembangan usaha agribisnis, hemat Frederikus, merupakan upaya meningkatkan kuantitas, kualitas manejemen, dan kemampuan untuk melakukan usaha secara mandiri dan memanfaatkan peluang pasar dari pelaku agribisnis. Pelaku utama agribisnis adalah petani dan dunia usaha rumah tangga, usaha kelompok, koperasi, usaha menengah maupun usaha besar.
Para pelaku dimaksud merancang, merekayasa dan melakukan kegiatan itu sendiri mulai dari identifikasi pasar. Sementara pemerintah memberikan fasilitas dan mendorong berkembangnya usaha-usaha itu.
Lebih jauh ia mengatakan, pembangunan agribisnis merupakan paradigma pembangunan pertanian yang didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis. Secara otomatis strategi ini dibangun dengan mempertimbangkan dinamika untuk meningkatkan daya saing dalam perdagangan global. Upaya pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan akses para pelaku agribisnis ke pasar, baik pasar domestik maupun pasar global.
Salah satu kunci keberhasilan dalam persaingan global, demikian katanya, adalah efisiensi. Pergerakan kearah ini menuntut kemampuan manajerial, profesionalisme dalam pengelolaan usaha dan pengunaan teknologi maju. Dengan demikian, peran teknologi informasi dan promosi usaha serta kemampuan dalam menyiasati pasar dengan berbagai karateristiknya akan menjadi komponen yang sangat penting untuk selalu dicermati. *


Anggota DPRD Nagekeo Dilantik 3 Nopember

*Pejabat Eselon II Minggu Ini

Oleh Marianus Ritan

Mbay, Flores Pos
Surat Keputusan (SK) pengangkatan 25 anggota DPRD Kabupaten Nagekeo sudah ditandatangani gubernur. Menurut rencana mereka akan diambil sumpah dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Martinus Bala, 3 Nopember 2007. Bisa juga bergeser lebih cepat ke tanggal 1 atau 2 kalau Ketua PN Bajawa itu kembali dari masa cuti/liburannya ke Bajawa lebih awal.
Demikian dikatakan Penjabat Bupati Nagekeo, Elias Djo dan Plt. Sekda, John Elpi Parera secara terpisah di Mbay, Sabtu (20/10).
Menurut Elias, setelah dilantik untuk sementara anggota Dewan bertugas di aula Kantor Camat Aesesa. Gedung itu kini tinggal direhab bersama 14 unit gedung pemerintah lainnya di dataran Mbay.
“Kami terus komunikasi dengan beliau. Persiapan panitia sudah mantap, tinggal tunggu pelantikan. Senin (hari ini) kami gelar lagi rapat koordinasi pelantikan,” ujar Parera.
Sementara pelantikan pejabat eselon II yang akan menduduki jabatan sebagai asisten, kepala dinas dan badan lingkup Pemerintah Kabupaten Nagekeo, lanjut Elias, dilaksanakan dalam minggu ini. Nota persetujuan calon-calon pejabat dimaksud telah disetujui dan ditandatangani Gubernur NTT, Piet A. Tallo.
Sekda, Parera, mengharapkan agar pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat eselon II bisa disertai dengan mutasi personel tahap II dari Pemkab Ngada ke Pemkab Nagekeo. Rancangan kebutuhan personil yang diusulkan Pemkab Nagekeo dalam mutasi tahap II antara lain, pejabat eselon IV 75 orang, staf 183 orang dan tenaga fungsional 68 orang. *


Hidupkan Spiritualias Santo Yosef Freinademetz

* Menyongsong Peringatan 100 Tahun Meninggalnya St. Yosef Freinademetz

* Misionaris Sulung Serikat Sabda Allah

Oleh Kristianto Naben

Ledalero, Flores Pos
Untuk memperingati dan merayakan 100 tahun meninggalnya St. Yosef Freinademetz, misionaris sulung Serikat Sabda Allah (SVD), Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero akan menggelar aneka kegiatan. Rangkaian kegiatan ini bertujuan menghidupkan kembali spiritualitas Yosef Freinademetz yang dihayatinya sebagai misionaris SVD di China. Pembukaan rangkaian kegiatan menyongsong peringatan 100 meninggalnya St. Yosef Freinademetz itu bertepatan dengan Minggu Misi Sedunia, yang dirayakan dalam ekaristi di Kapela Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero, yang dipimpin Sekretaris Misi Provinsi SVD Ende, P. Huber Tenga, SVD dan dimeriahkan kor gabungan fratres Unit Agustinus Ledalero dan para karyawati Ledalero. Turut hadir dalam perayaan ekaristi tersebut para suster SSpS dari Maumere dan Kewapante serta keluarga-keluarga etnis Tionghoa yang ada di Maumere dan sekitarnya.
Dalam kotbahnya, Pater Huber mengatakan bahwa St. Yosef Freinademetz adalah seorang misionaris sejati yang berani meninggalkan kampung halaman dan keluarganya untuk bermisi di tanah China. Keinginan Freinademetz untuk menjadi misionaris itu tidak mungkin terbatalkan sekalipun ada kegagalan yang terbayang di depan mata. Motivasi Freinademetz yang utama adalah doa yang membuat dia berani mengambil keputusan menjadi misionaris sebagai panggilan hidupnya dan menerima penugasan pendiri SVD, St. Arnoldus Yanssen untuk menjadi misionaris pertama SVD di China.
“Yang membuat karya misi St. Yosef Freinademetz di China berhasil adalah keyakinannya akan cinta Allah yang jauh lebih kuat daripada prasangka manusiawinya yang fana. Cinta akan Allah itu ia hidupi dalam suatu sikap hidup yang sungguh sangat mencolok, yakni kebaikan hati yang luar biasa. Karena itu, Freinademetz pernah berujar bahwa ia ingin menjadi orang China dan sampai di surga pun ia ingin tetap menjadi orang China,” katanya.
Rangkaian kegiatan menyongsong peringatan 100 Tahun kematian St. Yosef Freinademetz antara lain kegiatan animasi, sosialisasi penanggulangan HIV/AIDS, penyadaran ekologi, perlombaan melukis, membuat kerajinan tangan dan lomba membuat logo 100 tahun meninggalnya Yosef Freinademetz serta kegiatan pameran. Puncak perayaan ini direncanakan akan dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2008 mendatang. Kegiatan ini akan melibatkan para suster SSpS, komunitas Thinghoa di Maumere, Paguyuban Soverdia, Paguyuban Flobamora, Kelompok Gerobak asuhan P. Philipus Panda Koten SVD, serta kelompok kategorial lainnya. Untuk menyukseskan kegiatan ini sudah dibentuk Panitia Perayaan Peringatan 100 Tahun Meninggalnya St. Yosef Freinademetz, dengan penanggung jawab Rektor Seminari Tinggi Ledalero, P. Philipus Tule SVD dan Ketua Panitia Pelaksana, P. Yanuarius Lobo SVD, dibantu sejumlah seksi.
P. Lukas Djua SVD, yang menangani seksi animasi mengatakan, pihaknya akan membuat animasi berupa pendalaman spiritualitas Yosef Freinademetz untuk anggota SVD dan SSpS serta Paguyupan Flobamora dan Soverdia. Kegiatan lain berupa memperkenalkan Yosef Freinademetz kepada sejumlah kelompok sasar seperti kelompok etnis Thinghoa yang ada di Maumere dan sekitarnya, kelompok gerobak serta kelompok kategorial lainnya.
Sr. Elisabeth, SSpS, yang menangani seksi penanggulangan HIV/AIDS mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi bahaya HIV/AIDS dan upaya penanggulangannya kepada sejumlah kelompok sasar di wilayah Kabupaten Sikka. Kegiatan ini akan melibatkan para frater Ledalero setelah terlebih dahulu mendapat pembekalan.
Sedangkan seksi ekologi yang dipimpin Bapak Marsel Goma akan membuat kegiatan penyadaran masalah lingkungan hidup di sejumlah desa/paroki. Untuk menyukseskan kegiatan ini pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah instansi atau dinas terkait di Kabupaten Sikka.*



350 Guru Ikut Pelatihan KTSP

Oleh Syarif Lamabelawa

Maumere, Flores Pos
Sedikitnya 350 guru se Kabupaten Sikka mengikuti pelatihan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tingkat SD hingga SLTA guna merevisi draf silabus yang disusun pada tahun 2006.
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Yohanes Rana yang ditemui di sela-sela kegiatan itu di Hotel Permata Sari, Sabtu (20/10) menjelaskan, kegiatan tersebut guna meningkatkan profesionalisme guru dalam menyusun silabus KTSP untuk kemudian diterapkan pada sekolahnya masing-masing.
Dia mengatakan, pelatihan KTSP dilaksanakan dalam 5 tahap sesuai dengan tingkatan pendidikan. Sementara yang menjadi fasilitator adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Timur, Dinas P dan K Sikka, para guru yang telah dilatih baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional.
Menurut Rana, revisi silabus perlu dilakukan mengingat pelaksanaannya pada tahun lalu dirasakan belum maksimal. Sehingga melalui kegiatan itu para guru kembali dilatih untuk kemudian mengembangkan di sekolah masing-masing.
“Draf KTSP yang dihasilkan akan rujukan bagi sekolah-sekolah se kabupaten Sikka untuk dikembangkan sesuai kondisi pada sekolah masing-masing,” ujarnya.
Dia menambahkan, berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan Menteri Pendidikan Nasional, standar isi kurikulum dan standar kompetensi, memberikan keluasan kepada semua guru pada setiap tingkatan sekolah untuk menyusun KTSP termasuk silabus. Karena itu Dinas P dan K di tingkat kabupaten perlu menyelenggarakan pelatihan KTSP.
“Kami di dinas hanya memfasilitasi untuk tingkat kabupaten. Selanjutnya para guru yang menyusun KTSP di sekolahnya masing-masing dengan tetap mengacu pada draf yang dihasilkan,” katanya.
Selain kegiatan itu, kata Rana, Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka juga bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Fisika Indonesia (LPFI)) pimpinan Prof.Dr.Yohanes Surya untuk melatih para guru matematika SK dan para guru Fisika SMP.
Salah seorang guru, Barnabas Kabu mengatakan, kegiatan-kegiatan pelatihan KTSP sangat membantu para guru dalam menyusun kurikulum di sekolahnya masing-masing.
“Dengan adanya ketentuan dari Menteri Pendidikan Nasional yang baru ini, maka kegiatan sangat penting, terutama memberikan pemahaman dasar kepada para guru dalam menyusun KTSP,” ujarnya (*)


Kuasa Hukum Layangkan Kontra Banding·

Perkara Musdalub Golkar Sikka

Oleh Syarif Lamabelawa
Maumere,Flores Pos
Kuasa Hukum Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Sikka, Meridikan Dado mengatakan, pihaknya telah melayangkan kontra memori banding terhadap upaya hukum banding yang dilakukan kuasa hukum Semadu Sadipun atas putusan Pengadilan Negeri yang menolak gugatan terhadap Musyawarah Daerah Luas Biasa (Musdalub) Partai Golkar Sikka.
Dado yang ditemui di Maumere, Sabtu (20/10) menjelaskan, upaya hukum banding yang dilakukan oleh Sadipun melalui kuasa hukumnya sebagai langkah hukum yang keliru.
Dado mengatakan, sepatutnya kuasa upaya kuasa hukum banding itu dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai ketentuan pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai Politik mengatur dan menyatakan, putusan Pengadilan Negeri (PN) adalah putusan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara politik, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA), perkara politik itu diselesaikan oleh PN paling lama 60 hari dan oleh MA paling lama 30 hari.
“Berdasarkan ketentuan UU tersebut maka tidak terdapat alasan hukum bagi penggugat/pembanding untuk mengajukan upaya hukum banding dalam perkara tersebut,” katanya.
Dia menilai PN juga tidak cermat dan tidak tepat telah menerima dan meneruskan upaya hukum banding yang diajukan oleh penggugat dalam perkara ini. Padahal sudah diketahui bahwa keputusan PN dalam perkara politik adalah keputusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada MA.
Dado menambahkan dengan tidak dilakukan upaya hukum kasasi oleh penggugat dalam waktu 14 hari sejak perkara itu diputuskan oleh PN Maumere, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Tinggi NTT dengan kewenangannya memerintahkan ketua PN Maumere untuk menerbitkan penetapan bahwa putusan PN Maumere atas perkara musdalub telah berkekuatan hukum tetap.
Atas penjelasan dan alasan-alasan yang disampaikan dalam Kontra Banding Dado berharap Pengadilan Tinggi NTT menerima dan mengabulkan kontra banding yang dilakukan para tergugat.
“Kami meminta kepada PT NTT untuk tidak memproses upaya hukum banding dari penggugat. Sebab PT NTT bukan forum untuk menangani sengketa seperti ini dan forum yang paling kompeten untuk menangani upaya hukum kasus ini adalah majelis kasasi MA,” katanya.
Kuasa Hukum Penggugat, Marianus Rinaldy Laka menanggapi hal ini mengatakan, kasasi yang dimaksudkan kuasa hukum tergugat adalah khusus untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pemilu. “Musdalub itu bukan kasus pemilu. Karena itu kami berpendapat lain untuk mengajukan banding. Kita lihat saja hasil putusan Pengadilan Tinggi seperti apa,” kata Laka. (*)


Tolak Menjadi Bangsa Kuli

*LMND Maumere

Oleh: Syarif Lamabelawa

Maumere, Flores Pos
Sedikitnya 50 mahasiswa yang bergabung dalamn Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Maumere dalam aksinya belum lama ini menolak Indonesia menjadi bangsa kuli. Indonesia bangsa yang mandiri.
Dalam orasinya yang dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Maumere dan Kantor Bupati Sikka, salah seorang aktivis LMD Linda Pali mengatakan, selama 62 tahun merdeka, Indonesia tetap tercatat sebagai negara yang paling lambat menuntaskan krisis ekonomi bahkan tercatat sebagai negara terkorup di Asia.
Pemerintah Indonesia, katanya yang paling setia mendengarkan wejangan dari lembaga-lembaga perekonomian dunia seperti IMF, Word Bank dan sederet lembaga lainnya. Wejangan dari lembaga perekonomian dunia itu dalam kondisi terakhir ternyata merupakan jalan keluar untuk mengatasi krisis yang dialami bangsa tetapi semakin menghantar rakyat Indonesia kepada persoalan kemiskinan yang semakin kronis.
Linda mengatakan, atas anjuran lembaga perekonomian dunia, Indonesia telah menjual aset negara seperti privatisasi BUMN. Pemerintah juga menarik subsidi dari para petani sehingga telah menimbulkan peningkatan biaya produksi.
“Selain itu subsidi pendidikan dan kesehatan ditarik, lebih parah lagi pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta, dengan demikian pendidikan dijadikan sebagai ajang bisnis bukan untuk meningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia Seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa,” katanya.
Aktivis LMND lainnya, Yosefina mengatakan saat ini kemiskinan rakyat Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu terbukti dengan meningkatnya angka gizi buruk dan busung lapar.
“Ditengah kondisi rakyat yang semakin terpuruk, para elit politik terus menghamburkan uang rakyat dengan pembangunan dan kegiatan yang sungguh sangat tidak populis. Sudah tidak populisnya konsep-konsep pembangunan, uang rakyat juga dikorupsi,” kata Yosefina.***



Sidak, Para PNS Libur Tambah

Oleh Paul J Bataona
081339491920

Ruteng, Flores Pos
Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan sejumlah pejabat di lingkungan instansi pemerintah daerah khususnya Dinas dan Badan-Badan pada Sabtu (20/10) kemarin menunjukkan kalau sebagian besar pimpinan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada hanya menandatangani daftar hadir lalu pulang rumah atau ke tempat lain dan tidak masuk kantor lagi.
Sidak yang berlangsung pagi hari sekitar pukul 08.00 wita itu dilakukan Sekertaris Daerah (Sekda) Manggarai, Frans BP Leok, Asisten IV Setda Manggarai, Aleks Dugis serta Asisten II, Petrus Malada.
Malada yang mendapat perintah bupati melakukan sidak untuk SKPD bagian timur itu menemukan banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak masuk pada hari Sabtu (20/10) kemarin. Padahal surat edaran bupati untuk masa liburan Idul Fitri di tambah cuti bersama hanya sampai dengan hari Jumat (19/10) saja sedangkan keesokan hanya harus masuk kantor dan kerja seperti biasa.
Dari fakta yang ada dengan melihat daftar hadir yang ada, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) misalnya terdapat 6 PNS instansi itu diketahui tidak hadir, Dinas PAriwisata tercatat 8 orang tidak hadir dari total 28 pegawai, Dinas Tanaman Pangan ada 8 orang yang tidak hadir, Dinas Kimpraswil terdapat 26 pegawai yang tidak hadir.
Lebih memprihatinkan, pada Dinas Kesehatan dari daftar hadir yang ada ditemukan adanya tandatangan dan jam masuk kantor dibubuhkan oleh orang yang sama. Keanehan lain ditemukan pada Dinas Koperasi dan UKM Manggarai di intansi ini terdapat 15 orang yang tidak masuk kantor termasuk Kepala Dinas sedangkan yang masuk kantor sudah membubuhkan tanda tangan jam pulang kantor pukul 12.30 Wita, padahal sidak dilakukan baru pukul 09.00 Wita. Keganjilan yang sama juga ditemukan pada Dinas Kimpraswil Manggarai. Sedangkan Kearsipan Daerah diketahui pintu dalam keadaan tertutup rapat saat Malada hendak melakukan sidak di instansi ini. Bahkan pintu kantor itu sempat digedor tetapi tidak ada sahutan dari dalam.
Dalam surat edaran Bupati Manggarai melalui Sekda, Frans BP Leok bernomor Organ.065/91/2007 tertanggal 4 Oktober 2007 perihal Cuti bersama dan Liburan Idul Fitri, pada intinya menyatakan bahwa tanggal 12 – 19 Oktober adalah Cuti Bersama sedangkan tanggal 20 Oktober para pimpinan instasi diminta melakukan pengawasan melekat terhadap PNS di lingkungan instansinya karena hari kantor.
Dimintai konfirmasi Flores Pos usai sidak ini Malada mengatakan sidak ini dilakukan atas perintah pimpinan ketidakhadiran staf pada SKPD yang ada menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan melekat yang dilakukan pimpinan SKPD itu. "Ini bukti pimpinan tidak melakukan pengawasan melekat terhadap staf," tandasnya.
Dikatakan dengan melihat daftar hadir yang ada menunjukan banyak PNS hadir secara administrasi tetapi fisik tidak masuk kantor. Terhadap instansi-instansi yang ada, Malada mengatakan akan menyampaikan laporannya kepada Bupati Manggarai melalui Sekertaris Daerah selanjutnya diambil tindakan secara berjenjang termasuk meminta pertanggungjawaban para Kepala Dinas dan Kepala Badan. "Kepala Dinas sendiri saja tidah masuk kantor, lalu mau menindak stafnya, ini tidak mungkin. Siapa mau tindak siapa," katanya.
Di tempat terpisah Frans BP Leok mengatakan selaku pimpinan ia akan meminta pertanggungjawaban para Kepala Dinas dan Kepala Badan serta unit kerja lainnya untuk meminta penjelasan dan klarifikasi serta alasan tidak masuk kantor pada Sabtu (20/10) kemarin itu. Dijelaskan, surat edaran bupati melalui Sekda sudah secara jelas mengatur bahwa liburan dan cuti bersama hanya sampai Jumat (19/10) saja sedangkan keesokan harinya sudah mulai kerja seperti biasa. Leok mengaku dari hasil sidak ini dirinya akan menggelar pertemuan bersama asisten lainnya untuk memberikan laporan dan meminta pertanggungjawaban para Kepala Dinas ini. (*)


277 Sekdes Diangkat Jadi PNS

Oleh Paul J Bataona

Ruteng, Flores Pos

Sedikitnya tercatat 227 Sekertaris Desa (Sekdes) dalam wilayah Kabupaten Manggarai akhirnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam wilayah itu. Jumlah ini termasuk dengan Sekdes Goreng Meni, Kecamatan Lambaleda yang pada bulan Maret lalu wilayah itu ikut tertimpa bencana alam hingga urusan pemerintahan desa lumpuh total.
Hal itu dikemukakan Kepala Badan Pemerintahan Masyarakat Desa (BPMD), Aloysius Abar kepada Flores Pos di Ruteng, Sabtu (20/10).
"Untuk Manggarai, kita angkat 227 Sekdes sebagai PNS," katanya.
Dijelaskan semua proses dan urusan di pemerintah pusat sudah dilakukan instansinya dan sekarang tinggal proses lanjut dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pembekalan, pembinaan dan urusan sesuai tugas dan tanggungjawab BKPMD sudah dijalankan. Proses administrasi kepegawaian menjadi kewenangan BKN karena itu sudah menyangkut gaji dan segala macamnya.
Menurut Abar, jumlah yang diangkat sebagai PNS ini diakomodir semua oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pusat sesuai total jumlah yang diusulkan pemerintah Manggarai. "Kita bersyukur karena pusat akomodir semua Sekdes kita," katanya.
Sedangkan mantan Ketua PMKRI Ruteng, Frans Jehoda mengharapkan agar para Sekdes yang diangkat sebagai PNS ini ke depan semakin meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat di desa. Tidak larut dalam kesenangan yang melupakan diri mereka karena sudah diangkat sebagai PNS ini tetapi kinerja yang langsung ditunjukkan kepada masyarakat lebih baik. (*)



Pemkab Beri Target Persamba Juarai EMTC 2007 di Belu

Oleh Christo Lawudin

Labuan Bajo, Flores Pos
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar memberi target kepada Persamba yang akan berlaga dalam El Tari Memorial Cup (ETMC) 2007 di Belu, mulai pekan ini. Targetnya, Persamba harus mampu menjuarai turnamen bergengsi tingkat provinsi tersebut.
“Kalau Ketua Persamba Petrus Lengo targetkan semifinal. Maka saya minta Persamba harus masuk final dan menjuarai ETMC 2007. Itu mimpi besar. Karena Anda semua ke sana bawa nama daerah. Tunjukkan semangat perjuangan dan kompetisi sehat dan sportif. Saya yakin itu,” ujar Wabup Agustinus Ch. Dula saat melepas kontingen ETMC Mabar 2007 di aula Kantor Bupati, Sabtu (20/10).
Wabup Gusty Dula saat itu didampingi Kapolres AKBP Butje Hello, Sekab Benediktus Ngete, Ketua Persamba Petrus Lengo. Hadir seluruh pemain, pelatih, dan ofisial.
Menurut Wabup Gusty Dula, untuk mewujudkan mimpi itu, maka tim dari Mabar harus kompak dan utuh. Pahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Disiplin diri harus menjiwai para pemain, pelatih, dan ofisial. Pantauan selama ini, Persamba sudah menyiapkan diri secara maksimal. Malah, sampai uji coba di Kabupaten Bima. Hasilnya, Persama selalu menang. Hal itu membanggakan. Namun, yang lebih membanggakan adalah Persamba bisa menang dalam ETMC 2007 ini.
Cukup Siap
Sedangkan Ketua Persamba, Petrus Lengo mengatakan, Persamba sudah cukup siap untuk bertanding dalam ETMC 2007 ini. Seleksi pemain cukup ketat dan pemusatan latihan yang memakan waktu sebulan lebih. Persamba sudah lebih baik dari tahun lalu.
“Saya targetkan, semifinal. Karena tahun lalu kita masuk 8 besar. Apa yang disampaikan Wabup adalah pekerjaan rumah untuk kami semua,” katanya.
Hal senada disampaikan Pelatih Kepala Yongky Tasnaya. Menurut pelatih bersertifikat nasional itu, PR dari Wabup itu adalah tantangan. Persamba harus mampu menjawabi tantangan itu. Prinsipnya tim yang ada harus bekerja maksimal agar hasilnya bagus. Menjawab tantangan itu, tim pelatih bersama pemain sudah latihan keras sebulan lebih.
“Jadi, kita siapnya sekitar 2 bulan. Materi pemain sudah bagus. Hasilnya, kita menang saat tray out di Bima. Kita uji coba ke sana karena kualitas mereka di atas kita. Tetapi, kita bisa main bagus dan menang,” kata pria asal Ambon yang dalam melatih diibantu Selis Kleden, Andi Bona, dan Rikard Musa.
Disentil tentang posisinya di grup maut bersama PSN Ngada, Tasnaya mengatakan, Persamba ke Belu untuk bertanding. Siapa pun lawan harus dihadapi tak perduli nama besar tim ini dan itu. Di bola kaki siapa yang tampil bagus, dia yang menang. Namun, diharapkan wasit harus menjalankan tugas dengan baik. Masalahnya, dirinya mendengar banyak sekali soal terkait kepemimpinan wasit di lapangan.
Ketua Kontingen Persamba, Samuel S. Djun mengatakan, timnya terdiri dari 35 orang dengan rincian, pemain 28 orang, ofisial 3 orang, pelatih 3 orang, dan 1 tenaga medis, Tim Persamba ke Belu menggunakan kapal feri Aimere menuju Kupang, Minggu (21/10). Biaya untuk turnamen ini Persamba membutuhkan anggaran Rp 275 juta.



Teropong Burung Hilang, Staf LSM Burung Indonesia Kebingungan

* Perjalanan ke Sano Nggoang, Jumat (19/10)

Oleh Christo Lawudin
Labuan Bajo, Flores Pos
Sial menimpa seorang staf lembaga swadaya masyarakat (LSM) Burung Indonesia yang bertugas di Labuan Bajo, Samuel Rabenak, Jumat (19/10). Dalam tugasnya memantau burung di kawasan hutan Puarlolo, Kecamatan Sano Nggoang, peralatan vital teropong hilang. Kehilangan peralatan kerja itu amat membingungkan pria asal Sumba tersebut.
“Saya sadar teropong burung canggih hilang sebelum memasuki persawahan Lembor. Saat memasuki daerah persawahan, tas sudah terbuka. Dicek ternyata teropong burung hilang. Jadi, saya susah sekali dengan kehilangan itu. Barang lain dan uang tak terlalu saya pikirkan. Peralatan kerja itu yang amat dibutuhkan. Karena itu, saya harapkan yang menemukan tolong mengembalikan kepada saya di Labuan Bajo,” ujar Samuel kepada Flores Pos melalui telepon selulernya ke Labuan Bajo dari Cancar, Sabtu (20/10).
Menurut pria asal Sumba tersebut, bawaannya yang hilang tak saja teropong, juga uang Rp2 juta lebih, baju kaus bergambar burung langka di Sumba, dan handuk. Harga teropong diperkirakan Rp4 juta. Semua barang ini ditaruh dalam tas kecil yang digendong di belakang. Rupanya barang-barang itu jatuh karena korluiting tas terbuka.
Dikatakan, dirinya bersama rekan Aven dalam perjalanan tugas ke Cancar, Ruteng. Tetapi, sebelumnya sempat memantau burung-burung di kawasan Puarlolo. Mereka menggunakan sepeda motor masing-masing. Karena itu, rekannya juga tak mengetahui jatuhnya pelbagai bawaan dari tasnya tersebut. Masalah itu akan segera dilaporkan ke polisi guna diketahui dan siapa tahu bisa membantu mendapatkannya. Dirinya akan melapor ke Polsek Lembor.
Tolong Kembalikan
Sedangkan rekannya Aven mengatakan, sepeda motor yang digunakan berada di depan. Karena itu, dirinya tak mengetahui ada bawaan rekannya yang terjatuh dari sepeda motor. Keduanya memang tidak sempat kembali guna menyusuri jalan yang dilalui. Masalahnya, kemungkinan barang jatuh itu sudah dipungut orang.
“Kita tidak kembali untuk lihat. Orang pasti sudah ambil jika jatuh di tengah jalan. Apalagi, lalu lintas jalan sangat ramai setiap hari. Hanya kita harapkan yang menemukan tolong mengembalikan. Syukur jika semua barang hilang dikembalikan. Tetapi, teropong itu yang utama,” katanya. *



Persediaan Ikan Berkurang, Harga Meningkat

Oleh Andre Durung

Labuan Bajo, Flores Pos
Persediaan ikan di Labuan Bajo ibu kota Kabupaten Mabar belakangan ini berkurang. Kondisi ini mendorong harga ikan setempat sedikit mengalami peningkatan.
Demikian dikatakan seorang warga Labuan Bajo, Marselinus Adi kepada Flores Pos, Sabtu (20/10).
Ia mengatakan, Jumat (19/10) sore dirinya pusing cari ikan di Labuan Bajo karena tidak ada yang menjual ikan. Dia baru dapat saat magrib, itu pun sedikit dan hanya ikan merah basah. Harganya mahal Rp7.000/3 ekor kecil. Ikan kering juga sulit didapat. Padahal sebelumnya kalau pas musim, ikan mentah merah kecil Rp5.000/7 ekor.
Bukan cuma itu, kata Marselinus, 3 hari sebelumnya dia mengalami nasib serupa. Saat itu dia hanya membeli ikan kering cara kecil seharga Rp5.000/ikat berisikan 5 ekor. Kalau lagi musim ikan cara harga murah dan jumlah banyak Rp2.500/ikat berisikan 5 ekor, bahkan sampai Rp2.500/ 10 ekor. Sedangkan cara mentah sekitar Rp2.000/5 ekor.
Stok Terbatas
Apa dikatakan Marselinus dibenarkan Sana. Penjaja ikan itu kepada Flores Pos di Pasar Baru Labuan Bajo, Sabtu (20/10), mengaku harga ikan setempat kini naik karena stok terbatas. “Dulu memang murah, tetapi sekarang naik. Karena tangkapan nelayan kurang. Sebabnya tidak tahu, kita cuma beli dari nelayan untuk dijual kembali”.
Sana mencontohkan, sebelumnya dia biasa beli ikan tongkol mentah kecil di nelayan Rp130.000/baskom besar, kini Rp150.000/baskom besar. Sehingga dia menjualnya kembali Rp5.000/3 ekor. Lajang mentah kecil dulu Rp.150.000/baskom besar, sekarang Rp190.000, dan dijual kembali Rp5.000/10 ekor.
Nada serupa dikemukan Zuibaeda. Pedagang ikan ini mengaku harga ikan setempat sekarang meningkat karena hasil tangkapan nelayan berkurang. Misalnya lure (ikan teri kecil) mentah, kini dia jual Rp2.500/mangkuk kecil, dari sebelumnya Rp1.000/mangkuk kecil. “Kita terpaksa naikkan harga karena kita beli pada nelayan juga mahal. Kalau tidak demikian, kita rugi”.
Di Tengah Laut
Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Mabar, Benny Padju yang dimintai tanggapannya oleh Flores Pos di Labuan Bajo, Sabtu (20/10), mengatakan, kenaikan harga ikan di Labuan Bajo belakangan ini ada beberapa faktor. Antara lain alam dan manusia. Faktor alam pengaruhi ketersediaan ikan di laut.
Sedangkan pengaruh perilaku manusia, mungkin transaksi ikan di Mabar ada yang dilakukan di tengah laut. Ditengarai ulah nelayan luar yang datang cari ikan di laut Mabar. Para oknum nelayan melakukan perdagangan ikan di tengah laut dengan pedagang dari luar yang datang ke laut Mabar dilengkapi kapal. *


SMK Siapkan Kader Petani

*Bupati Simon: Didik Anak Bangsa

Oleh Steph Tupeng Witin

Hokeng, Flores Pos
Sekolah menengah kejuruan (SMK) Pertanian Wulanggitang didirikan dengan maksud menyiapkan kader petani yang berkualitas. Hal ini ditunjukkan melalui program keahlian tanaman pangan dan holtiluktura. Pendidikan berlangsung dengan pembagian 40% teori di dalam ruang kelas dan 60% praktek di sekolah lapangan.
Hal itu disampaikan Kepala SMK Pertanian Wulanggitang, Benediktus Baran Liwu di Aula Paroki Ratu Semesta Alam Hokeng, Rabu (17/10) di sela-sela kegiatan baun basa koda kiring (Mubes) petani Kecamatan Wulanggitang dan Ile Bura. Menurutnya, lembaga pendidikan yang telah memulai tahun sekolah 2007-2008 ini diharapkan menghasilkan kader petani berkualitas yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan pola pertanian modern yang ramah lingkungan.
“Petani adalah pekerjaan pertama yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Petani memiliki misi menghidupkan manusia dari profesi lain. Lembaga pendidikan pertanian menghasilan out put petani berkualitas yang memiliki kemampuan dan keahlian bertani modern. Lembaga ini juga diikhtiarkan untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan yang menggerakkan proses pembangunan di desa-desa dan kampung-kampung,” katanya.
Kasek Liwu mengatakan, sekolah kejuruan pertanian ini akan menyiapkan lulusannya dengan kemampuan dan keahlian di bidang pertanian. Hal ini selaras dengan program penguatan kemampuan petani agar mampu mengolah alam dengan pengetahuan modern tetapi selaras dengan kearfian lokal.
“Kita harapkan bahwa 20 tahun lagi petani-petani kita dapat membangun dirinya sendiri. Para lulusan sekolah pertanian dapat menerapkan dan membagikan ilmu yang diperoleh kepada petani-petani lain. Sharing pengalaman dan pengetahuan itu akan meningkatkan kemampuan bertani dan pada gilirannya akan berpengaruh terhadap perkembangan taraf hidup petani-petani kita. Jika petani sebagai mayoritas bangsa ini menjadi kuat dan memiliki SDM di bidang pertanian yang memadai, kita akan maju,” katanya.
Fasilitas Terbatas
Kasek Liwu mengatakan, sekolah pertanian ini didirikan berdasarkan hasil kesepakatan bersama masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa (Musbangdes) Kecamatan Wulanggitang. Hasil kerja sama antara beberapa komponen yaitu pihak Pemerintah Kecamatan Wulanggitang, Ile Bura, Gereja Paroki Hokeng, Watobuku dan Lewotobi.
“Kami menggunakan gedung wisma Lourdes di Padang Pasir. Sarana dan fasilitas pendukung masih sangat terbatas. Aktivitas belajar mengajar tahun ajaran 2007-2008 telah berjalan. Jumlah siswa saat ini 132 orang dan 18 tenaga pengajar. Mayoritas siswa berasal dari wilayah Kecamatan Wulanggitang. Kita harapkan sarana yang terbatas ini tidak mematikan semangat dan kreativitas siswa dalam mengembangkan diri. Perhatian dan sumbangan pemerintah sangat kita harapkan. Mudah-mudahan suatu saat SMK Pertanian Wulanggitng ini dinegerikan,” katanya.
Ketua OSIS SMK Pertanian Wulanggitang, Roberta Fitriani mengatakan, sarana dan fasilitas belajar saat ini memang masih sangat terbatas. Tetapi keterbatasan sarana dan fasilitas itu sama sekali tidak mematikan semangat untuk berprestasi. “Materi yang kami dapat mengarahkan kami untuk lebih mandiri dalam sikap dan pengetahuan. Kemandirian inilah yang akan membuat kami menjadi petani yang siap mengolah alam ini untuk masa depan kami,” katanya. Seorang siswi SMK Pertanian, Monika Waluari mengatakan, di satu sisi minimnya sarana dan fasilitas sangat berpengaruh terhadap semangat belajar siswa. Ia mengharapkan agar pemerintah segera membantu pengadaan sarana dan fasilitas demi mendukung proses belajar. “Saya bermimpi untuk berusaha mandiri dengan lahan pertanian yang tersedia jika tidak ada kemungkinan melanjutkan pendidikan. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sangat ditentukan oleh kemampuan intelek dan biaya,” katanya.
Anak Bangsa
Bupati Simon Hayon di SMK Pertanian Wulanggitang, Rabu (17/10) mengatakan, gagasan hadirnya SMK Pertanian Wulanggitang telah didiskusikan bersama beberapa komponen masyarakat. Antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam menyambut kehadiran lembaga pendidikan kejuruan ini. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menghadirkan sarana dan fasiltas pendukung yang memadai.
“Kita mendukung lembaga pendidikan seperti ini. Selain di Wulanggitang, pemerintah akan membangun lembaga yang sama di Solor dan Waiwadan, Adonara. Selain fasilitas gedung, idealnya lembaga ini memiliki lahan praktek sendiri. Ke depan, kita harapkan kehadiran sebuah Politeknik Pertanian yang akan mengakomodir out put dari ketiga sekolah ini. Melalui lembaga-lembaga ini kita siapkan petani berkualitas untuk wilayah kita,” katanya.
Menurutnya, pemerintah tidak akan menutup mata dengan kebutuhan lembaga pendidikan seperti ini. “Tidak perlu sekolah ini jadi negeri atau swasta yang akan menjadi ukuran akan dibantu oleh pemerintah atau tidak. Bagi saya, baik sekolah negeri maupun swasta akan sama-sama diperhatikan pemerintah karena keduanya mendidik anak-anak bangsa,” katanya.
Bupati Simon mengatakan, faslitas pendukung belajar menjadi tanggung jawab pemerintah. “Sambil menunggu aliran dana APBN, kita manfaatkan APBD. Kita akan bangun gedung dan sediakan fasilitas secara bertahap. Prinsipnya, pemerintah tidak akan menutup mata,” katanya. *

Kios “Ceria,” Agen Anker Bir di Flotim

Oleh Frans Kolong Muda

Larantuka, Flores Pos
Kios “Ceria” di Kelurahan Waibalun sejak Mei 2007 lalu telah mengantongi izin tempat usaha (SITU) dari Bupati Flotim sebagai agen tunggal tataniaga Anker Bir, Stout, dan minuman Soda Ice untuk wilayah Kabupaten Flotim dan Lembata. Sejak beroperasinya ketiga jenis minuman tersebut, pasaran Anker Bir dan Stout yang pernah lesu menggeliat dan sangat diminati para pengecer dan pembeli eceran.
Agen Anker Bir, Stout, dan Soda Ice, Dominikus Suban Herin (54) di kediamannya, RT 14/RW 07 Kelurahan Waibalun, Sabtu (20/10) mengatakan, statusnya sebagai agen tunggal Anker Bir bagaikan mendapatkan berlian yang jatuh ke tangannya dengan cuma-cuma. Banyak orang, termasuk pedagang turunan Cina merasa heran mengapa seorang Domi Herin yang bermodalkan Rp10 juta boleh menjadi agen Anker Bir, Stout, dan Soda Ice. Padahal kalau menjadi sebuah agen bir harus memiliki modal paling sedikit Rp500 juta. Lalu mengapa Domi menerima menjadi agen?
Pertanyaan tersebut dengan gampang dijawab oleh Herin, kelahiran Desa Lemanu, Kecamatan Solor Barat itu bahwa modal utama adalah kepercayaan. Dikisahkannya, pada awal Mei 2007, ia didatangi dua staf PT Patola Jakarta di Waibalun. Kedua staf tersebut menawarkan Domi untuk menjadi agen tunggal Anker Bir. Pikir punya pikir dengan bermodalkan pengalaman bekerja sebagai pramuniaga (pelayan toko) di Toko Nusantara Larantuka selama 35 tahun, ia menyatakan siap menerima, tapi dengan catatan PT Patola Jakarta harus menerima modal darinya sebesar Rp10 juta. Pimpinan PT Paltola, Rikar Bagun akhirnya merestuinya sebagai agen dengan pendropingan awal 300 dos Anker Bir sebagai tahap uji coba di Larantuka.
Gema larisnya bisnis bir tersebut kian diminati konsumen di dalam wilayah Kota Larantuka. Dengan strategi “titip jual” di kios-kios dengan setoran hasil jual setiap dua minggu akhirnya bisnis minuman beralkohol 5 persen itu mendapat simpati masyrakat konsumen. “Saya tidak menyangka, bahwa bisnis ini akan menjadi berkah bagi saya. Setiap bulan saya berhasil menyetor hasil jualan kepada PT Patola rata-rata Rp40 juta. Setiap kali stok menipis, perusahaan di Jakarta segera droping sampai 400 dos Anker Bir, 300 dos Stout, dan 300 dos Soda Ice,”
Menurutnya, murahnya harga Anker Bir dan Stout telah menarik simpati para pengecer dan pembeli eceran. Setiap kali permintaan pengecer agen biasanya mendroping 5-20 dos Anker Bir dan Stout. Harga Anker Bir 1 dos dengan isi 12 botol sebesar Rp128.000, Stout 1 dos Rp290.000, dan Soda Ice 1 dos Rp87.000. Harga eceran satu botol Anker Bir Rp11.000.
Bantu Pengecer
Pengecer Anker Bir, Il Lewar mengatakan, hadirnya agen Anker Bir di Larantuka telah membantu mereka meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha kios. “Pasaran Anker Bir di Larantuka sejak dibuka agen tersebut sangat diminati karena murah harganya dibandingkan dengan Bir Bintang. Setiap hari konsumen yang gemar minum bir, berselera tinggi membeli Anker Bir. Larisnya bir yang dijual di kios kami, memancing agen untuk cepat mendatangkan. Jual Anker Bir ini tidak memberatkan kami karena didapat tanpa menyetor uang muka, hasil dari penjualan baru disetor setelah diperhitungkan keuntungannya,” ujar Il Lewar yang mengaku membuka kios di Desa Lamawalang.*


Pengumpulan Data Hampir Rampung

*Terkait Masalah CPNSD 2006

Oleh Maxi Gantung
081339360158

Lewoleba, Flores Pos
Pansus DPRD yang selama satu minggu ini secara marathon menyelidiki kasus pegawai kontrak formasi CPNSD tahun 2006 itu, kini hampir merampungkan datanya.
Ketua Tim Pengumpulan Data Pansus DPRD Lembata, Hyasintus Tibang Burin di Gedung DPRD Lembata, Sabtu (20/10) mengatakan, kini Pansus DPRD Lembata sedang melakukan pengumpulan data. Sudah 80% data yang dikumpulkan Pansus DPRD Lembata. “Pengumpulan data hampir rampung dan kami setiap hari kerja keras,” katanya.
Ia mengatakan, berdasarkan data-data tersebut, Pansus melakukan cros check satu persatu data dan nama-nama pegawai kontrak formasi tahun 2006 yang diduga banyak masalah dan setelah itu tim investigasi Pansus DPRD Lembata akan turun ke lapangan untuk menguji kebenaran data dan fakta di lapangan.
Mengecek Kebenaran
Ketua Tim Investigas Pansus DPRD Lembata, Bernadus Sesa Manuk mengatakan, berdasarkan data-data dan juga hasil cros check yang kini sedang dilakukan oleh Pansus DPRD Lembata, anggota Pansus juga akan turun ke instansi-instansi pemerintah termasuk sekolah dan masyarakat untuk mengecek kebenaran. Ia mencontohkan, dalam formasi CPNSD tahun 2006 ini, peserta CPNSD bernama A masuk dalam formasi CPNSD tahun 2006 sebagaimana diumumkan oleh pemerintah. Maka Pansus akan turun ke instansi pemerintah, apa benar si A pegawai kontrak di instansi tersebut, mulai kapan ia bekerja. Selain itu, kepada pegawai-pegawai atau masyarakat, apakah benar si A itu bekerja atau tidak.
Ia mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan data yang ada, ditemukan banyak masalah. Ada pegawai kontrak formasi CPNSD tahun 2006 yang diumumkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu tidak mengantungi surat keputusan (SK) bupati tentang pegawai kontrak. Ada juga yang tidak pernah bekerja sama sekali tapi diumumkan sebagai anggota formasi CPNSD tahun 2006. “Kami akan kejar sampai sedetail mungkin sehingga semua masyarakat puas,” katanya.
Ia menjelaskan, Pansus bukan hanya menyelidiki pegawai kontrak formasi CPNSD tahun 2006 tetapi juga akan mencari tahu para pejabat atau pegawai yang memasukkan nama-nama itu sehingga masuk dalam formasi CPNSD tahun 2006. Selain itu, pihaknya akan menyelidiki para pejabat atau pegawai yang memberikan surat keterangan terhadap pegawai kontrak yang bermasalah itu. “Mulai dari pegawai kontrak yang bermasalah hingga pejabat yang memberikan keterangan akan kita proses secara hukum nanti,” katanya. *


“Kobu Kotan” Dapat Bantuan Sapi

*Nanjong: Tingkatkan Populasi

Oleh Maxi Gantung
081339360158

Lewoleba, Flores Pos
Kelompok Kobu Kotan, Desa Waienga, Kecamatan Lebatukan mendapat bantaun dari Dinas Peternakan Kabupaten Lembata sebanyak 33 ekor sapi. Bantuan ini diberikan kepada kelompok dengan sistem bantuan bergulir.
Ketua Kelompok Kobu Kota, Waienga, Simon Sole Iken di Waienga, Kamis (18/10) menjelaskan, untuk Desa Waienga ada dua kelompok yang mendapat bantuan sapi yakni Kelompok Napabela yang diketuai Anton Atu dan Kelompok Kobu Kotan. Masing-masing kelomok mendapat bantaun 33 ekor sapi.
Simon Sole mengatakan, jumlah anggota kelompok Kobu Kotan sebanyak 12 orang. Sapi bantuan pemerintah ini pengembaliannya dalam jangka waktu lima tahun. Ia mengatakan, tiga ekor sapi yang diterima, dalam jangka waktu lima tahun akan dikembalikan sebanyak lima ekor kepada pemerintah.
Menurutnya, kesulitan yang dialami anggota kelompok dalam pengelolaan ternak sapi adalah soal makanan. Ia mengatakan, pada musim kemarau, makanan ternak sangat sulit karena banyak rumput yang mati kekeringan. Apalagi padang dan kebun terbakar. Pada malam hari, sapi mereka dimasukkan ke dalam kandang.
Ia mengatakan, kelompok Kobu Kotan yang berjumlah 12 orang kini sedang membuat kandang sapi yang cukup luas. “Kami juga sudah menggali sumur untuk kebutuhan ternak. Selain kami memelihara sapi bantuan pemerintah, kami juga memelihara sapi milik pribadi,” katanya.
Tingkatkan Populasi
Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lembata, Beny Nanjong di kediamannya, Jumat (19/10) mengatakan, bantuan sapi yang diberikan kepada masyarakat atau kelompok dengan sistem bergulir ini bertujuan meningkatkan populasi ternak, meningkatkan produksi pangan asal ternak, pembukaan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengatakan, selain sapi, bantuan ternak lain seperti babi, kambing juga diberikan kepada masyarakat dengan sistem bergulir. Artinya, setelah jangka waktu tertentu, ternak itu diberikan kepada masyarakat atau kelompok lainnya untuk dikembangkan. *


Waspadai Kehadiran Pihak Ketiga

*Uskup Frans Terkait Penolakan Tambang

Oleh Maxi Gantung
081339360158

Lewoleba, Flores Pos
Uskup Larantuka, Mgr. Frans Kopong Kung, Pr mengimbau masyarakat dan seluruh komponen lain agar mewaspadai kehadiran pihak ketiga dalam masalah rencana penambangan emas dan tembaga yang mendapat reakasi penolakan dari masyarakat pemilik hak ulayat.
Imbauan itu disampaikan Uskup Kopong Kung dalam pertemuan dengan masyarakat yang menolak rencana tambang dan Forum Komunikasi Tambang Lembata (FKTL) di Penginapan Susteran CIJ Lewoleba, Jumat (19/10). Uskup Kopong Kung meminta agar dalam masalah pro kontra rencana penambangan emas dan tembaga ini, masyarakat dan semua komponen lain tetap tenang.
Ia mengingatkan, dalam situasi di mana ada pro kontra, biasanya pihak ketiga masuk dan memberikan provokasi sehingga terjadi perpecahan di kalangan masyarakat maupun dengan pemerintah. Dalam situasi seperti ini juga biasanya isu-isu yang memecahbelah masyarkat selalu diembuskan oleh provokator/pihak ketiga. Hal sangat rawan memancing suasana perpecahan. “Saya minta supaya waspadalah, jangan terpancing dengan isu-isu. Provokasi biasanya jalan di saat ada masalah seperti ini,” katanya.
Tanpa Kekerasan
Wakil Ketua Forum Komunikasi Tambang Lembata, Piter Bala Wukak mengatakan, masyarakat yang menolak rencana tambang ini dalam perjuangannya selalu mengedepankan perdamaian dan perlawanan tanpa kekerasan. Ia mengatakan, kebijakan Pemerintah Kabupaten Lembata yang tidak mengindahkan hak-hak masyarakat ditolak oleh masyarakat. “Kami berjuang tanpa kekerasan,” katanya.
Ia meminta Uskup Frans mendoakan perjuangan rakyat dalam mempertahankan hak-haknya yang diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata. Kebijakan penambangan emas dan tembaga yang dilakukan pemerintah selama ini tanpa sepengetahuan atau melibatkan masyarakat yang mempunyai hak atas tanah. “Bapa uskup doakan perjuangan kami, semoga kami berhasil,” katanya.
Tidak Mundur
Cristina Leny dan Ketua Forum Komunikasi Desa Pesisir, Kecamatan Lebatukan, Rafael Suban Ikun kepada Flores Pos mengatakan, mereka tidak mundur sedikit pun dalam memperjuangkan dan mempertahankan haknya. Menurutnya, kawasan Leragere dan tiga desa pesisir Lebatukan tidak akan menyerahkan sedikit pun tanah untuk kepentingan tambang. Masyarakat di kawasan itu sudah memasang tanda larang.
“Kami tidak akan biarkan tanah kami untuk dijadikan lokasi tambang. Kami sekarang ini sedang resah karena tambang,” kata Chistina yang saat demo beberapa waktu lalu menyerahkan surat pernyataan mosi tidak percaya kepada Bupati Andreas Duli Manuk dan Wakilnya, Andreas Nula Liliweri. *



Komisi A DPRD NTT Keberatan dengan Penyelesaian Tapal Batas

*Antara Kabupaten Manggarai dan Ngada

Oleh Leonard Ritan

Kupang, Flores Pos
Komisi A DPRD NTT menyatakan keberatan dengan pernyataan pemerintah provinsi (Pemprov) yang terkesan menggampangkan proses penyelesaian masalah batas wilayah antara Kabupaten Ngada dan Manggarai.
Anggota Komisi A DPRD NTT, Kornelis Soi per telepon, Jumat (19/10) mengatakan, dalam rapat bersama dengan mitra eksekutif beberapa waktu lalu Asisten I Setdaprov, Yoseph Aman Mamulak mengatakan, pilar tapal batas yang dipasang saat ini sudah sesuai dokumen.
Soi mengatakan, pertemuan antara tim provinsi yang diketuai Asisten I dengan masyarakat dan pemkab Ngada di Bajawa pada awal Oktober lalu cukup alot. Masyarakat dan Pemkab Ngada tetap berpegang teguh pada kesepakatan yang pernah diambil antara bupati (mantan) Manggarai dan Ngada tahun 1973 di Aimere bahwa batas antara kedua daerah ini di wilayah utara di Buntal. Penetapan Buntal sebagai titik tapal batas tersebut sebagai bentuk solusi jalan tengah terhadap perbedaan yang terjadi.
Namun semua keputusan masa lalu termasuk keputusan Gubernur Ben Mboy tak didasarkan cek lapangan dan merujuk pada kesepakatan yang telah diambil kedua bupati.
Ada sinyalemen bahwa tapal batas tidak lagi di Buntal karena daerah ini merupakan kawasan lindung. Jika demikian, semestinya kawasan lindung mulai dari Sagan Sipar hingga Labuan Kelambu.
“Kenapa tanam pilar batas harus di Labuan Kelambu yang nota bene masuk wilayah administratif Ngada? Padahal sudah ada keputusan yang telah diambil kedua bupati sebagai bentuk solusi jalan damai. Pemprov tak boleh keluarkan pernyataan terlalu dini seolah-olah masalah tapal batas sudah selesai. Ini merupakan sikap Komisi A yang harus diperhatikan,” tandas Soi.
Anggota DPRD NTT asal daerah pemilihan Manggarai dan Manggarai Barat, Yohanes Sehandi mengatakan, yang harus mendapat perhatian dari pemprov dan kedua pemkab adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan. Misalkan, penyediaan sarana prasarana umum seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan. Sumber utama gugatan adalah kurang adanya perhatian pemerintah terhadap masyarakat di daerah perbatasan.
Tentang pilar perbatasan, Sehandi minta agar hargai apa yang telah dibuat para pendahulu. Selain itu hendaknya merujuk pada UU pembentukan daerah tingkat I provinsi NTT dan pembentukan kabupaten se-NTT tahun 1958 yang terdiri atas 12 kabupaten. Jika semua pihak merujuk pada dokumen dan berbagai kesepakatan yang diambil, tidak ada yang perlu dipermasalahkan terkait tapal batas Manggarai- Ngada. *


Tak Substansial, Kocok Ulang Pimpinan Dewan

Oleh Leonard Ritan

Kupang, Flores Pos
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Emilianus Pani menilai wacana kocok ulang pimpinan DPRD NTT sebagaimana diembuskan DPD I Partai Golkar NTT tidak substansial. Pimpinan Dewan dalam melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Pani mengatakan hal ini ketika dimintai komentar berkaitan dengan wacana kocok ulang pimpinan Dewan, Kamis (18/10). Menurut dia, wacana kocok ulang pimpinan Dewan itu sebenarnya merupakan masalah internal partai Golkar dalam mengevaluasi kinerja kader-kadernya di lembaga legislatif. Itu bukan berarti, hasil evaluasi internal dibawa hingga lembaga Dewan. Karena untuk menggantikan pimpinan Dewan, ada aturan dan mekanisme yang berlaku. Karena itu hendaknya tidak menggampangkan sesuatu yang koridornya berlainan.
“Masalah partai hendaknya diselesaikan di tingkat partai. Karena kinerja pimpinan Dewan selama ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun ada sejumlah kelemahan yang terjadi. Tapi secara keseluruhan kinerja pimpinan Dewan baik adanya,” ungkap Pani,
Sekretaris DPD I Partai Golkar NTT, Cyrilus Bau Engo menegaskan, rencana kocok ulang pimpinan Dewan baru sebatas wacana. Memang wacana ini berasal dari anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) di DPRD NTT yang menilai kinerja pimpinan Dewan terutama dari kader partai sudah tidak maksimal lagi. Hasil rapat internal partai beberapa waktu lalu mengisyaratkan adanya kocok ulang pimpinan. Untuk mendapat kepastian tentang perlu-tidaknya kocok ulang pimpinan Dewan belum dibahas secara intensif di partai. Sehingga harus menunggu keputusan partai tentang sikap partai terhadap wacana kocok ulang pimpinan Dewan.
Engo menepis menepis kalau wacana kocok ulang pimpinan Dewan itu berkaitan dengan suksesi gubernur NTT tahun 2008 karena Ketua DPRD NTT yang adalah kader partai Golkar, Melkianus Adoe dan Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Ibrahim Agustinus Medah bersaing dalam pentas suksesi.
Wacana kocok ulang itu murni hasil evaluasi kader partai di fraksi Golkar DPRD NTT terhadap kinerja pimpinan Dewan. Sehingga wacana ini bukan merupakan instruksi ketua DPD I yang merasa tersaingi dengan sepak terjang Melkianus Adoe, kata Engo. *


Rm. Vincentius Yanto Tena, Pr

Jadi Imam, Perlu Komitmen

Ermalindus A. Sonbay
085 239 070731

Suasana Meriah Paroki Santa Maria Worhonio Minggu (21/10) menyambut ulang tahunnya yang ke-14 dilengkapi dengan persembahan mulia seorang putra terbaik mereka, Rm. Vincentius Yanto Tena, Pr yang penuh keteguhan, siap membhaktikan diri di kebun anggur Tuhan. Romo yanto akan bekerja sebagai gembala umat di Paroki Santa Elisabeth bhondokodi-Sumba Barat Daya.
Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, demikian motto imamatnya yang diambil dari 1Petrus 5:6. Dengan motto ini Romo Yanto akan mulai mengabdi dan menumbuhkan iman umat di Keuskupan Weetabula Sumba, ia akan pergi dengan komitmen dan tekad kuatnya. “Menjadi imam berarti siap untuk selalu teguh dengan komitmen dan apa yang sudah diputuskan,” katanya beberapa saat sesudah misa perdananya.
Dalam syering pengalamannya ia juga menegaskan bahwa dalam seluruh perjalanan hidup dan panggilannya keyakinan tentang semua mereka yang setia yang selalu diperlakukan secara istimewa dalam tangan Tuhan senantiasa menemaninya. Telapak tangan Tuhan seakan menjadi spiritualitas khusus yang dihidupinya pun seluruh keluarga besarnya. Spiritualitas ini pula yang mendorong putra sulung dari empat bersaudara pasangan Bernadus Balu dan Katarina Kole ini memantapkan langkah imamatnya.
Setelah mengakui bahwa perjalanan panggilannya merupakan perjalanan bersama sejumlah salib hidup yang indah dan menyenangkan, Romo Yanto juga meminta kesediaan umat Paroki Worhonio dan semua undangan yang hadir untuk bisa mencintai orang tua dan semua kerabatnya yang akan ia tinggalkan demi tugas kegembalaannya di Sumba.
Pastor yang lahir 16 April 1980 ini juga berterima kasih untuk orang tua, semua guru, dosen, keluarga, sahabat, kenalan dan pendampingnya yang sudah sekian lama membuatnya hidup dan berkembang dalam cinta. Kepada semua mereka ia berharap semoga semangat rendah hati dan berpikir positif tentang orang lain bisa memenuhi hari-hari hidup mereka semua. Jadilah Imam yang Abadi.


*Mubes Petani Wulanggitang-Ile Bura (1)

Fundamen Bangsa yang Terlupakan

Oleh Steph Tupeng Witin

Aula Paroki Ratu Semesta Alam Hokeng “dibanjiri” ratusan petani yang mendiami rentang tanah sekitar Lewotobi. Pelataran panggung “diseraki” seperangkat simbol pertanian. Ada bulir-bulir jagung dalam bakul mini, tofa, dan cangkul. Selama dua hari, Selasa (16/10)-Rabu (17/10), para petani sahaja ini menghadirkan dentang cangkul, gemercik air pematang sawah, musim yang semakin tidak menentu, hama yang senantiasa mengancam dan tengkulak yang tak pernah puas memeras. Mereka berbicara tentang “dunianya” yang selalu diidentikkan dengan kotor, lumpur dan petani sebagai pilihan pekerjaan terakhir. Bersama pemerintah, gereja dan lembaga swadaya masyarakat, para petani berjuang agar menyadari pekerjaannya sebagai profesi yang bermartabat.
Presiden Soekarno menempatkan petani sebagai fundamen hidup bangsa. “Soal petani adalah soal mati hidupnya bangsa,” katanya. Ungkapan ini menggambarkan pentingya peran petani dalam ranah hidup bangsa. Hal ini ditunjukkan Soekarno melalui relasi erat dengan petani. Ia mengunjungi petani, berbicara di tengah sawah, mendengarkan keluhan dan menggariskan kebijakan yang memihak petani. Petani tidak sekedar diperlakukan sebagai alat produksi melainkan subyek bermartabat yang menghidupi tubuh bangsa melalui pekerjaannya yang sederhana.
Sayang sekali, kebijakan yang memihak petani tidak bertahan lama. Selama Orde Baru bangsa ini pernah mencapai puncak swasembada pangan. Prestasi “membanggakan” ini ternyata hanya kulit luar yang membungkus benih kehancuran. Petani sebagai fundamen bangsa hanya alat produksi untuk meningkatkan gengsi penguasa. Profesi mulia ini hanya direduksi sebagai “kuda beban produksi”hasil pertanian untuk memenuhi target pemerintah sementara nasib hidupnya sangat memprihatinkan. Tak terhitung lagi berapa kebijakan yang tidak mengakomodir aspirasi dan kepentingan petani. Petani lantas menjadi obyek yang dikotak-kotakkan menurut kepentingan penguasa yang berkolusi dengan konglomerat untuk memeras keringat petani. Pengkotak-kotakkan dan pemisahan politik ini menempatkan petani sebagai kekuatan yang terpecah-pecah dan berkeping-keping.
Pecahan dan kepingan kekuatan inilah yang coba dirajut lagi melalui baun basa koda kirin (Mubes) petani. Petani sebagai kekuatan mayoritas bangsa memiliki kekuatan dashyat yang bisa menghadirkan daya tawar (bargaining) bagi semua aspek kehidupan. Ketua Panitia Mubes, Antonius Nuli Uran melukiskan kondisi “keterlupaan” kepada petani ini sebagai “keterpurukan” yang disebabkan oleh sistem ekonomi yang menempatkan petani sebagai buruh untuk kepentingan industri (pemodal). “Salah satu bukti adalah petani disuruh oleh pemerintah dan LSM untuk menanam dan menanam. Petani berjuang hingga tanaman itu menghasilkan. Tetapi harganya ditentukan oleh industri. Petani hanya sebatas menghasilkan untuk memuaskan dahaga bisnis pengusaha. Kondisi lain adalah hadirnya isu rawan pangan yang hampir selalu terngiang setiap tahun. Kelompok yang menjadi sasaran isu ini adalah petani. Boleh jadi, isu ini hanya dimainkan oleh politisi dan importir bahan makanan demi meraih keuntungan,” katanya.
Menurutnya, apabila benar bahwa petani mengalami rawan pangan dan gizi buruk, boleh jadi dibenarkan oleh berubahnya pola produksi. Usaha pertanian yang dulu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dibelokkan untuk memenuhi kebutuhan industri melalui pendekatan pasar dan pola tanaman umur panjang. Setiap jengkal tanah ditanami dengan tanaman perdagangan pesanan industri yang dititipkan melalui proyek pemerintah dan lembaga swasta yang serakah. Petani lalu menjadi pengemis dengan meminta “belas kasihan” pemerintah melalui sumbangan beras murah untuk kaum miskin (raskin). Petani sebagai basis produksi pertanian pangan terpuruk dan terasing dari “dunianya.”
Keterasingan dengan “dunianya” ini semakin diperparah melalui kehadiran proyek-proyek pemerintah dalam berbagai aspek pembangunan. Petani dikotak-kotakkan dalam program-program pemerintah. Kekuatan petani dipisah-pisahkan sehingga tampak tidak berdaya di hadapan pola permainan politik kekuasaan ekonomi yang gila. Petani lagi-lagi menjadi tumbal permainan kekuasaan. Kelompok-kelompok bentukan pemerintah itu bisa jadi adalah alat penghancur kekuatan petani yang sesungguhnya memiliki kekuatan besar. “Politik pemecah-belahan” ala pemerintah ini sekian lama membelenggu daya kritis petani dan memutuskan tali solidaritas profesi. Kepala SMK Pertanian Wulanggitang, Benediktus Baran Liwu menggambarkan petani sebagai sosok yang menangis dengan jalan salib deritanya sendiri selama ini.
Panitia baun basa koda kirin dalam kerangka acuan menandaskan, keadaan ini menginspirir lahirnya gagasan untuk menyatukan kekuatan petani melalui aneka proses penyadaran dan pemberdayaan. “Fakta yang telanjang adalah melemahnya solidaritas petani untuk melakukan konsolidasi, minimal memperkuat posisi tawar terhadap pihak luar. Solidaritas ini diikhtiarkan sebagai basis tumbuhnya kesadaran untuk merajut sebuah perubahan yang diprakarsai petani.”
Tema yang mengemuka selama musyawarah besar (Mubes) petani Wulanggitang dan Ile Bura adalah: Penguatan Gemohing sebagai Agen Perubahan dan Penegakan Hak Petani. Gemohing adalah salah satu kearifan lokal yang hidup di kalangan masyarakat Lamaholot yaitu budaya saling mendukung, membantu, menguatkan dan menyempurnakan. Dulu, budaya gemohing tampak dalam kebersatuan warga bekerja kebun dan saling membantu/mendukung dalam urusan adat. Budaya gemohing ini sekarang terancam punah bersamaan dengan hadirnya aneka kelompok kepentingan bentukan pemerintah. Kelompok-kelompok ini awalnya dibentuk dengan basis filosofis gemohing tetapi tidak bertahan dalam rentang waktu yang lama karena diabrasi oleh berbagai kepentingan proyek yang bersifat sesaat.
Wabup Yosni saat membuka kegiatan ini mengharapkan agar kegiatan Mubes ini membawa perubahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup petani. “Kita tidak selesai dengan sharing dan diskusi dalam Mubes petani ini. Minimal ada perubahan dalam pola pertanian demi meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Setelah sharing dan diskusi ini kita kembali ke kebun dan ladang-ladang kita. Mudah-mudahan pertemuan petani ini berdampak langsung pada pekerjaan kita. Gemohoing harus menjadi perekat persatuan kita dalam membangun lewotana Flores Timur,” katanya. *




BENTARA

Hidup di Bui

Kita masih ingat lagu Koes Plus bersaudara. Lagu itu menimbulkan kemarahan penguasa: masuk gemuk pulang tinggal tulang. Masih banyak lirik lainnya yang menggambarkan betapa mengerikan hidup di penjara. Bukan hanya badan yang terkurung, tetapi juga jiwa.
Syair ini tentu tidak dapat melukiskan sepenuhnya apa yang dialami oleh Hamzah Nursaid, seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Ende. Nursaid dipukul oleh pegawai Lapas Abdullah Harun. Disebutkan, Nursaid sudah dianiaya sebanyak tiga kali. Beberapa waktu lalu, keduanya juga terlibat konflik dan sudah diselesaikan. Sekarang kasus ini dilaporkan ke polisi.
Penjara, dari berita-berita yang kita dapat di televisi dan media cetak, bukanlah tempat yang aman. Di sana ada kekerasan. Tidak saja di antara para napi, tetapi juga oleh petugas. Kekerasan itu mulai dari seorang narapidana masuk. Tidak saja kekerasan fisik yang diterima, namun juga jiwa. Orang yang berada di penjara tidak saja badannya yang terkurung, tapi juga jiwanya. Dia telah kehilangan sebagian haknya dan menyerahkannya kepada petugas Lapas.
Semua itu atas nama pembinaan. Narapidanapun disebut warga binaan. Kekerasan yang diterima adalah bagian dari “pembinaan” agar menimbulkan efek jera pada pelaku. Efek jera tidak lain adalah pertobatan. Narapidana harus membayar kesalahan mereka.
Tapi pembinaan tidak boleh melampaui batas kemanusiaan. Pembinaan tidak boleh melanggar etika dan merendahkan martabat manusia. Narapidana, misalnya, memerlukan keterampilan agar ketika kembali ke masyarakat mereka memiliki keahlian. Namun, cara mendapatkan keterampilan itu tidak boleh melampaui batas kemampuan manusia. Narapidana, misalnya, bekerja, tapi tidak bisa bekerja sepanjang hari dan sepanjang minggu yang dinilai merendahkan martabat kemanusiaan dan melampaui batas kemampuan seorang manusia. Barangkali dalam bahasa yang umum kita dapat mengatakan bahwa narapidana tidak boleh menjadi sapi perah dan sumber tenaga murah. Ini melanggar kemanusiaan.
Narapidana dalam arti tertentu telah menyerahkan kebebasan mereka di balik terali. Namun petugas lembaga pemasyarakat harus menerapkan juga standar-standar normal mana yang menjadi bagian dari pembinaan, mana yang tidak. Ini untuk membedakan mana yang termasuk dalam pembinaan, mana yang hanya merupakan keinginan pribadi petugas Lapas. Tidak jelasnya perbedaan antara kehendak pribadi dan standar pembinaan yang normal menyebabkan seorang petugas Lapas dapat bertindak sewenang-sewenang.

SENGGOL
Warga Leragere dan Lebatukan pasang tanda larang.
Siapa berani.

Dipertanyakan kemauan gubernur.
Tanya kemauan di usia senja, agak susah.

Sekitar 40 negara kuasai bahasa Indonesia.
Kadang kita tahu Indonesia dari bangsa lain.Kadang kita tahu Indonesia dari bangsa lain.