Kadis PPO dan Stafnya Ditahan Kejaksaaan

Terkait Kasus Dana DAK

Oleh Christo Lawudin

RUTENG -- Kejaksaan Negeri Ruteng menahan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Manggarai Tadeus Juit dan stafnya Yosef Labu di Rutan Lapas Carep, Jumat (17/4).

Keduanya tersangkut dalam kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) tahun 2007 senilai Rp600 juta.

Disaksikan Flores Pos di Kantor Kejaksaan Negeri Ruteng, pemeriksaan Tadeus Juit dan Yosef Labu dimulai sejak pagi sekitar Pkl.09.00 di ruang kerja Kasi Pidsus Eka Nugraha.

Pada pkl. 14.00 pemeriksaan selesai dan Juit langsung dibawa ke Lapas Labe di Carep, Kecamatan Langke Rembong. Dia didampingi pengacaranya Lorens Mega Man.
Saat pemeriksaan berlangsung, Lorens Mega Man sempat memasuki ruangan kerja Kajari Timbul Tamba. Tidak diketahui apa yang dibicarakan dalam ruangan tersebut sebelum Kadis Juit dibawa ke Labe.

Kajari Timbul Tamba mengatakan, pemeriksaan terhadap dua tersangka sudah dilakukan tiga kali. Pemeriksaan pertama di tingkat penyelidikan, pemeriksaan kedua saat menjadi saksi untuk tersangka lain Yosef Labu, dan ketiga saat pemeriksaannya sebagai tersangka untuk kemudian langsung ditahan demi kepentingan proses hukum.

”Kita tetapkan mereka sebagai tersangka karena sudah cukup bukti. Dugaan penyimpangan yang mereka lakukan mencapai Rp600 juta dari DAK tahun 2007. Temuan adanya penyimpangan itu berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP. Kesimpulan yang sama juga berasal dari audit investigasi bersama BPKP Perwakilan NTT di Kupang. Negara dirugikan sebesar Rp 600 juta,” ujar Kajari Timbul Tamba.

Pengacaranya sudah ajukan permohonan agar tersangka menjadi tahan kota saja. Namun, permintaan tersebut tidak dikabulkan.

Para tersangka melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 KUHP tentang Pemberantasan Korupsi dan Pasal 12 (e) UU No. 31 Tahun 1999. Ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan minimal 4 tahun.

Dia mengatakan, ada dua alasan tersangka ditahan. Alasan objektif, perbuatan tersangka diancam dengan hukuman di atas 5 tahun. Alasan subyektif, dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan pidana seperti diatur dalam Pasal 21 KUHP.

Kasi Pidsus Eka Nugraha mengatakan, pemeriksaan maraton dilakukan selama 6 jam mulai Pkl.09-14.00. Keduanya ditahan demi kepentingan proses hukum. Pemeriksaan selanjutnya hanya mau menyelesaikan pemberkasan berita acara sebelum diserahkan ke pengadilan.

Seperti diberitakan media ini, dana DAK yang diduga dikorupsi sebesar Rp600 juta dari total dana DAK tahun 2007 sebesar Rp7,8 miliar. Tiap sekolah dana yang dialokasikan sebesar Rp250 juta. Rinciannya Rp150 juta untuk fisik, dan non fisik Rp100 juta. Sasaran proyek untuk 78 sekolah di Manggarai, termasuk Manggarai Timur. Sekitar 30 kepala sekolah diperiksa terkait dengan dana ini.*

Selengkapnya...

Mayat Perempuan Ditemukan di Pantai Gorontalo

Identitas Belum Diketahui

Oleh Andre Durung

LABUAN BAJO -- Mayat perempuan ditemukan di pantai Gorontalo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Jumat (17/4). Sebab kematian, nama, asal dan identitas korban belum diketahui.

Pengamatan Flores Pos di lokasi sekitar pukul 14.30, mayat wanita dewasa bermuka bulat itu dibaringkan di atas sebilah papan tebal bekas di bawah naungan dua pohon gamal. Banyak anggota Polres Mabar hadir di tempat tersebut membaur dengan masyarakat. Di sekitar jenazah dipasang garis polisi. Di samping jenazah tergeletak sebuah tas berisi pakaian, diduga milik korban. Pada tas berwarna merah itu tertera sejumlah tulisan dengan tinta hitam antara lain Masti Gaul dan Putri Pertama.

Beberapa saat kemudian muncul mobil ambulance. Jenazah perempuan bermuka bulat, rambut ombak pendek, warna kulit sawo matang dan mengenakan jelana levis pendek hitam dengan baju kaus merah itu dimasukkan dalam kantong mayat oleh sejumlah anggota polisi. Lalu dibawa ke Puskesmas Labuan Bajo untuk divisum.

Kasat Reskrim Polres Mabar AKP Zeth Kehi mengatakan, polisi belum bisa pastikan identitas korban. “ Ini kita lagi cari. Namanya siapa, asal dari mana dan lain-lainnya juga belum tahu. KTP-nya tidak ada. Sebab kematiannya juga belum tahu persis,” katanya singkat.

Aji, seorang saksi mata mengaku dia yang angkat mayat korban dari bibir laut ke pantai setelah mendengar teriakan orang ada mayat terapung.

“ Saat saya angkat kepalanya sudah di darat, badannya di air, tapi dia sudah mati. Selama ini saya tidak pernah lihat orang ini, nama dan segala macamnya saya tidak tahu. Apalagi saya baru di sini. Saya dari Sumbawa (Nusa Tenggara Barat/NTB),” kata Aji.

“Saya belum tahu nama dan identitas lainnya. Ada laporan dan anggota saya sekarang mau ke lokasi,” katanya singkat.*

Selengkapnya...

Bupati Don Wangge Minta Kepastian Hukum Kasus Mobil

Mulai Gunakan Mobil Land Cruiser

Oleh Hieronimus Bokilia

ENDE -- Sejak dilantik menjadi bupati Ende periode 2009-2014, Bupati Don Bosco M Wangge belum menggunakan mobil dinas land cruiser yang digunakan mantan Bupati Paulinus Domi.

Dia khawatir, begitu dia gunakan, pihak kejaksaan menyita mobil tersebut sebagai barang bukti untuk kepentingan proses hukum. Setelah mendapatkan kepastian, Bupati Don Wangge akhirnya menggunakan mobil tersebut.

“Alangkah malunya kalau saat saya sudah gunakan, ada surat dari kejaksaan untuk disita sebagai barang bukti,” kata Bupati Ende Don Bosco M Wangge yang didampingi Wakil Bupati Achmad Mochdar dalam konferensi pers di ruang kerja bupati, Kamis (16/4) yang dihadiri pula sejumlah kepala dinas, badan dan kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.

Bupati Don Wangge menjawab Flores Pos terkait langkah konkret penegakan hukum dan pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) mengatakan, dia tidak akan main-main dengan pemberantasan KKN.
Dia telah bicarakan bersama Kepala Kejaksaan Negeri Ende Marihot Silalahi terkait tuntutan mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada saat pelantikan bupati dan wakil bupati, 7 April lalu.

Buka Kembali

Menyangkut kasus dugaan korupsi pembelian mobil dinas land cruiser, kata Wangge, Kajari Silalahi sudah mau membuka kembali kasus tersebut. Tidak saja kasus mobil land cruiser tetapi juga kasus-kasus lainnya yang belum terselesaikan.
“Kajari sudah bersedia membuka kembali kasus-kasus yang selama ini berulang tahun di kejaksaan.”

Bupati mengatakan, kalau kasus mobil land cruiser dilanjutkan proses hukumnya, maka mobil itu akan dijadikan barang bukti. Namun mobil masih bisa digunakan oleh bupati. Jika kasus itu tidak dilanjutkan, maka sebaiknya diumumkan ke masyarakat.

Dukung Proses Hukum

Bupati Don Wangge menegaskan, pemerintah sejauh ini tidak mendorong proses hukum tetapi mendukung langkah hukum sebagai upaya penegakan supremasi hukum. Pemerintah tidak memasukkan orang di penjara tetapi aparat penegak hukum yang berwenang melakukan itu. Pihaknya hanya menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh penegak hukum dalam proses hukum kasus-kasus dimaksud.

“Itu tugas penegak hukum. Kami hanya bantu menegakkan hukum. Kami tidak akan lindungi siapapun. Saya sendiripun siap diproses hukum jika bersalah.”

Pantauan Flores Pos di kantor bupati Ende, Jumat (17/4), Bupati Don Bosco M Wangge sudah mulai menggunakan mobil dinas EB I A jenis land cruiser yang sejak pelantikan belum digunakan. Mobil dinas tersebut sudah diparkir di pelataran kantor bupati sekaligus areal parkir mobil dinas bupati di dekat tangga masuk kantor bupati.*

Selengkapnya...

Pemerintah Dukung Langkah Hukum Atas Kisruh DPT

JAKARTA (ANTARA)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menegaskan, pemerintah mendukung langkah hukum terhadap pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu legislatif, termasuk berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT).

"Apabila ada unsur-unsur atau pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan penyimpangan atau pelanggaran, maka pemerintah mendukung sepenuhnya langkah-langkah hukum yang dilakukan," katanya, di Jakarta, Jumat, setelah membuka acara rapat koordinasi nasional administrasi kependudukan.

Mardiyanto mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam penyelenggaraan pemilu legislatif terdapat sejumlah masalah seperti distribusi logistik dan DPT.
Berkaitan dengan permasalahan DPT pemilu legislatif, pada saat pemungutan suara berlangsung pada 9 April, masih terdapat pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT.

Mendagri berharap masalah serupa tidak terjadi pada pemilu presiden dan wakil presiden 2009. Untuk itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu mendukung dan membantu jajaran KPU secara maksimal agar DPT pilpres terhindar dari semua permasalahan.

Sebelumnya, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengemukakan KPU akan menindak tegas aparat penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan.
KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota akan membentuk tim khusus yang bertugas melacak dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat penyelenggara pemilu hingga di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Siapa oknum penyelenggara pemilu hingga KPPS yang melakukan kecurangan atau memihak pada peserta pemilu harus ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan," katanya, di Jakarta, Kamis.

Tim ini bekerja sesuai dengan tingkatannya. Tugasnya adalah merespons setiap laporan dugaan pelangaran yang dilakukan penyelenggara pemilu dan menindaklanjutinya.
Tim ini akan melakukan investigasi terhadap setiap kasus dugaan pelanggaran yang terjadi. Ia berharap masyarakat aktif untuk melaporkan tindakan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu.*
Selengkapnya...

Duet SBY-JK 2009-2014, Mungkinkah?

Oleh Rajab Ritonga
Antara

PETA politik tampaknya mulai berubah dengan cepat, menyusul pengumuman hasil pemilu legislatif berdasarkan penghitungan cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei, yang menempatkan Partai Demokrat sebagai pemenang mengungguli Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Terkait dengan perubahan itu, muncul pertanyaan, mungkinkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) kembali berduet memimpin Indonesia untuk periode 2009-2014?

Pertanyaan itu terasa menggelitik, mengingat sebelum pemilu, Wakil Presiden JK sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar menyatakan niatnya menjadi calon presiden dari Partai Golkar, bersaing `head to head` dengan SBY, yang juga sudah menyatakan pencalonan dirinya untuk kembali menjadi Presiden RI melalui Partai Demorat.

Partai Golkar bahkan melirik PDIP dalam upaya menuju kursi RI-1 sebagaimana digagas Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Surya Paloh. Namun, dengan posisi Partai Golkar yang memperoleh suara sementara 14,38 persen, berada di bawah Partai Demokrat di 20,28 persen, tampaknya niat tersebut mulai surut.

Meskipun sampai kini belum ada keterangan resmi tentang kemungkinan lanjut tidaknya "dwi tunggal" SBY-JK untuk periode kedua, namun tanda-tanda ke arah sana mulai terlihat.

Presiden SBY telah menyampaikan kepada publik bahwa ia akan tetap mempertahankan koalisi sebagaimana telah dijalani pasca-Pemilu 2004,namun kali ini dengan kontrak politik yang jelas.

JK tampaknya juga menyadari menjadi wapres adalah pilihan yang paling memungkinkan saat ini. Sebuah pertemuan antara SBY-JK juga sudah diadakan beberapa hari yang lalu.

Hampir lima tahun yang lalu, SBY dengan dukungan Partai Demokrat yang baru lahir, ketika itu hanya mencapai perolehan suara 7,5 persen, jauh di bawah perolehan Partai Golkar yang menjadi pemenang dengan 22 persen suara, membangun koalisi dengan berbagai partai politik.

Namun, koalisi itu tampaknya tidak terlalu kuat. Hal ini terlihat dari dengan sikap ambigu sejumlah partai peserta koalisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Kali ini kondisinya berbeda. Dengan kemenangan pada Pemilu Legislatif ini, posisi SBY kini menjadi lebih kuat, dibanding 2004.

Parlemen juga akan diwarnai lebih banyak anggota Demokrat. Posisi tawar Partai Demokrat menjadi lebih tinggi, dan bisa menentukan dengan siapa mereka bakal berkoalisi.

Kawan-kawan Demokrat semakin jelas dengan kecenderungan sejumlah partai yang kini mendekat ke sana. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan sementara 8,37 persen, sejak sebelum Pemilu 9 April berlangsung, sudah memperlihatkan dukungannya pada SBY.

Partai Amanat Nasional (PAN), dengan suara sementara 6,6 persen, diberitakan juga bergabung dalam koalisi Demokrat, setelah Ketua MPP PAN, Amien Rais, bertemu SBY dan menyatakan partai yang ia dirikan itu mendukung pencalonan SBY sebagai presiden.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan suara sementara 5,37 persen, kecenderungannya juga mengarah ke koalisi Demokrat. Partai lainnya `tinggal menghitung hari` sebelum secara resmi berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Koalisi Partai Demokrat, dengan PKS, dan PAN, diprediski cukup kuat mengantarkan SBY ke tangga pencalonan wakil presiden, sebab sudah melampaui 25 persen suara, sebagaimana diisyaratkan undang-undang.

Kekuatannya akan semakin dahsyat bila koalisi itu diperkuat Partai Golkar yang memiliki 14 persen suara. Dengan kekuatan sebesar itu, tampaknya peluang SBY untuk kembali memimpin bangsa Indonesia diperkirakan tetap lebih besar, dibanding kandidat lainnya.


Memilih Pasangan

Memang, pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih tiga bulan lagi, namun sejak sekarang peta pertarungan mengisi kursi jabatan tersebut sudah ramai dibahas. Nama-nama calon seperti SBY, Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Sultan Hamengku Buwono X, Wiranto, Prabowo Subianto, silih berganti menjadi pembicaran.

Tetapi, dengan hasil Pemilu 9 April, maka peluang menuju ke kursi pertarungan tampaknya semakin mengerucut antara SBY versus Megawati Soekarnoputri.

PDIP dengan perolehan suara sementara 14,32 persen, dan sejak dulu sudah menyatakan Megawati sebagai calon presidennya, juga menggalang koalisi dengan partai lain.

Sejauh ini dari pemberitaan media, dua partai sudah menjajaki koalisi dengan PDIP yakni Partai Gerindra (4,45 persen suara) melalui tokohnya, Prabowo Subianto, dan Partai Hanura (3,55 persen) yang dikomandoi Wiranto. Siapa calon wapres yang akan mendampingi Megawati sampai sekarang masih merupakan teka-teki.

Sama seperti Megawati, SBY sejauh ini belum menetapkan siapa yang akan dia pilih sebagai calon wapresnnya. Sejumlah kalangan masih menaruh harapan agar pasangan SBY dalam pilpres mendatang adalah tetap JK. Pasangan SBY-JK sesungguhnya adalah pasangan yang serasi. Kombinasi kepemimpinannya sudah terbukti dalam hampir lima tahun pemerintahan.

Mereka bahu-membahu mengatasi berbagai persoalan bangsa. Selain itu, peluang SBY untuk mengalahkan JK, bila memang JK tetap maju sebagai calon presiden, diduga lebih besar, mengingat popularitas SBY yang memang jauh lebih tinggi dibanding JK.

Meskipun Partai Golkar saat ini untuk sementara berada pada posisi nomor dua, tetapi JK melalui komunikasi politik yang disampaikannya sudah mengisyaratkan bahwa pencalonannya untuk menduduki kursi presiden, tidak akan diteruskan.

Memang, pilihan yang paling mungkin saat ini bagi JK adalah kembali bergabung dengan SBY sebagai cawapres untuk pemilu presiden/wakil presiden tahun ini. Persoalannya, apakah SBY bisa menerima kembali JK yang terlanjur menyatakan diri akan bersaing melawan SBY?

Salah seorang anggota Dewan Pakar DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana, mengatakan pasangan SBY-JK masih dimungkinkan, artinya peluang JK untuk menjadi wapres tetap terbuka.

Namun, seperti disampaikan Sutan, keinginan menjadikan JK sebagai cawapres harus berasal dari keputusan Partai Golkar, artinya siapa pun yang akan diusung Partai Golkar sebagai cawapres mendampingi SBY tidak akan jadi masalah bagi kubu Partai Demokrat.

Pencalonan cawapres dari Partai Golkar untuk disandingkan dengan SBY, bila nanti itu betul-betul terjadi, adalah fenomena wajar. Tidak seperti pada 2004, di mana saat itu JK menjadi cawapres pasangan SBY bukan dicalonkan Partai Golkar. Masalahnya sekarang adalah, apakah Partai Golkar hanya mengusulkan satu nama saja untuk bakal calon wapres?

Adalah menarik untuk dipikirkan bila ada tiga atau empat nama yang diusung Partai Golkar sebagai calon wapres, guna disandingkan dengan SBY. Bukankah Partai Golkar memiliki sejumlah tokoh nasional sekaliber Jusuf Kalla?

Di sana ada nama-nama seperti Akbar Tanjung, Surya Paloh, dan Sri Sultan Hamengku Buwono X. Nama-nama itu tentu saja layak mendampingi untuk diusulkan Partai Golkar ke SBY sebagai wapres, di samping JK sendiri.

SBY memiliki hak penuh untuk memilih siapa calon pendampingnya sebagai wakil presiden. Bila ada tiga atau empat nama yang diajukan Partai Golkar, tentu saja SBY berhak memilih salah satunya. Bila hanya satu nama yang diajukan, maka tidak ada pilihan bagi SBY, selain menerima atau menolaknya.

Persoalannya kemudian, apakah mereka yang tidak dipilih SBY akan kehilangan muka? Di sinilah perlunya sikap negarawan dari seorang calon wakil presiden maupun calon presiden.

Tidak ada yang hilang bila seseorang tidak menjadi wapres ataupun presiden, sebab yang diuntungkan adalah tetap semua rakyat Indonesia.*

Selengkapnya...

KPU: Tidak Ada Alasan Batalkan Hasil Pemilu

JAKARTA (ANTARA)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary menegaskan, tidak ada alasan bagi KPU untuk membatalkan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berlangsung pada 9 April 2009 lalu.

"Tidak ada alasan untuk membatalkan hasil pemilu, tidak cukup kuat alasannya," katanya, di Jakarta, Kamis, setelah menjelaskan hasil rapat kerja KPU dan KPU provinsi, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis.

Hal tersbeut disampaikan Ketua KPU menanggapi pertanyaan tentang adanya pihak yang menginginkan agar hasil pemilu dibatalkan dan dilakukan pemilu ulang. Menurut KPU dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota harus dibuktikan, dugaan pelanggaran tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan hasil pemilu.

"Kalau cuma dugaan tidak bisa, harus ada pembuktian. Selain itu, kita tidak temukan klausul dalam undang-undang yang membenarkan pembatalan hasil pemilu," katanya.
Menurut Hafiz, KPU provinsi dan kabupaten/kota juga menolak jika ada pembatalan hasil pemilu.

Mengenai permasalahan pada daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif, ujar Hafiz, KPU telah bekerja sesuai dengan undang-undang.

"Apabila ada yang tercecer atau tertinggal, itu bukan kesengajaan," katanya menegaskan.

Ketua KPU menjelaskan KPU mengalami banyak kendala selama proses pemutakhiran daftar pemilih untuk pemilu legislatif sehingga masih ada pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar.

Ia berharap masalah serupa tidak terjadi pada pemilu presiden dan wakil presiden 2009Rapat kerja KPU dan KPU provinsi memutuskan bahwa semua komponen di jajaran KPU dari tingkat pusat hingga daerah harus berusaha maksimal untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada DPT pemilu legislatif yang akan digunakan sebagai daftar pemilih sementara (DPS) pilpres.

Pemutakhiran daftar pemilih untuk pilpres dilaksanakan hingga 10 Mei, selanjutnya pengumuman DPS pilpres pada 11-17 Mei 2009. Masyarakat diminta aktif memastikan dirinya telah terdaftar atau belum.*


Selengkapnya...

Hidayat: Ancaman Anis Matta Bukan Sikap Partai

JAKARTA (ANTARA) --
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid menyatakan pernyataan Sekjen PKS Anis Matta yang mengancam tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat bukan merupakan sikap partai.

"Presiden PKS Tifatul Sembiring mengatakan bahwa itu adalah wacana pribadi. Pimpinan partai yang lain juga mengatakan itu bukan keputusan partai. Tidak ada ancaman, tidak ada mundur atau tidak mundur," kata Hidayat usai menghadiri acara pembubaran Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

Menurut Hidayat Nurwahid , PKS sudah mengerti bahwa bukan kewenangan PKS untuk mengatur atau memaksa partai politik lain dalam menentukan koalisi.

"Apakah Partai Demokrat menerima koalisi dengan siapa, tidak berkoalisi dengan siapa, itu kewenangan Partai Demokrat," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta mengancam PKS tidak akan melanjutkan koalisi dengan Partai Demokrat apabila Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan kembali dengan Jusuf Kalla.

Hidayat mengatakan PKS sebagai partai yang demokratis amat menghormati keputusan partai politik mana pun juga untuk mencalonkan siapa pun.

"Kita menghormati pilihan-pilihan pihak-pihak yang lain dan tidak memaksakan kehendak kepada siapa pun juga," ujarnya.

Hidayat yang juga Ketua MPR itu mengatakan saat ini PKS seperti partai-partai lainnya masih menjajaki komunikasi politik dengan partai-partai politik lain.
Keputusan politik PKS untuk memilih blok koalisi, lanjut dia, akan diputuskan dalam sidang dewan syuro yang baru akan dilaksanakan pada 25-26 April.

Saat ini, menurut dia, masih terbuka berbagai alternatif arah koalisi yang akan dituju oleh PKS.

Bahkan, kata Hidayat, kemungkinan bagi PKS untuk mencalonkan presiden sendiri juga masih terbuka karena PKS adalah partai menengah yang mengalami kenaikan suara cukup tinggi selain Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif 2009.

"Ukuran seperti itu harus diapresiasi dalam demokrasi karena di tengah persaingan politik yang demikian terbuka, PKS adalah partai yang suaranya naik meski tidak sebesar Partai Demokrat," tuturnya.

Hal itu, lanjut dia, bisa diartikan sebagai pertanda bahwa kepercayaan masyarakat terhadap PKS bertambah dibanding terhadap partai-partai lain yang perolehan suaranya cenderung menurun pada Pemilu Legislatif 2009.

Hidayat juga menyampaikan harapannya agar pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, Komisi Pemilihan Umum berusaha maksimal memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Meski banyak pihak merasa kecewa dengan permasalahan DPT yang tidak akurat, Hidayat mengatakan, bukan berarti Pemilu Legislatif dianggap tidak sah.

"Itu secara konstitusional tidak produktif, berbagai macam masalah harus diperbaiki. Bukan berarti kemudian membatalkan hasil pemilu, karena tidak ada produk konstitusional yang dapat membatalkan hasil pemilu," tuturnya.*
Selengkapnya...

Kalla: Golkar Tak Mungkin Ajukan Capres

JAKARTA (ANTARA)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar M Jusuf Kalla mengatakan dengan perolehan suara sekitar 14 persen maka tak mungkin lagi Golkar mengajukan calon presiden (capres).

"Dengan perolehan suara saat ini sekitar 14 persen, capres tak mungkin karena tak mencapai 20 persen," kata M Jusuf Kalla usai memimpin rapat konsultasi di Jakarta, Kamis malam.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa rapat konsultasi kali ini tidak untuk mengambil keputusan. Keputusan soal capres ataupun koalisi akan ditetapkan pada rapat pimpinan nasional khusus (rapimnassus) 23 April mendatang.

Namun Kalla menjelaskan rapat konsultasi tersebut mengamanatkan tiga hal dalam berkoalisi.

Pertama, koalisi harus menguntungkan bangsa dan negara. Kedua, koalisi yang dibentuk harus saling menguntungkan partai yang berkoalisi.

"Katakanlah koalisi antara Partai Demokrat dan Partai Golkar maka harus menguntungkan kedua belah pihak. Jika hanya menguntungkan salah satu pihak tidak bisa itu," kata Kalla.

Ketiga, koalisi harus diyakinkan akan menang dan bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.
"Itulah amanat dari rapat konsultasi ini," katanya.

Kalla juga menegaskan bahwa rapat tidak memutuskan apapun karena semua soal capres maupun koalisi akan ditentukan dalam rapimnassus.

Rapat konsultasi terlihat berjalan lancar dan hanya berlangsung sekitar satu jam.

Rapimnassus

Jusuf Kalla bersama beberapa fungsionaris partai lainnya membahas persiapan Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnasssus) yang rencananya akan digelar 23 April mendatang.

"Yaa kita cuma makan siang dan bicarakan persiapan hadapi rapimnassus nanti," kata Ketua DPP partai Golkar Andi Mattalatta saat keluar dari kantor Wapres di Jakarta, Jumat siang.

Sebelumnya beberapa petinggi Partai Golkar antara lain Sekjen Sumarsono, Ketua DPP Andi Matalatta, Ketua OKK Syamsul Muarif, Wasekjen Rully Chaerul Azwar dan Wasekjen Malkan Amin mendampingi Ketua Umum Jusuf kalla melakukan sembayang sholat Jumat di kompleks kantor Wapres Jakarta.

Seusai sholat Jumat, mereka langsung masuk ke ruang kerja Jusuf Kalla. Semnetara Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Wapres kepada wartawan tidak bersedia memberikan keterangan pers seperti biasanya di tiap hari jumat.

Lebih lanjut Andi tidak bersedia memberikan komentar. Namun Andi mengaku bahwa pembicaraan hanya membahas mengenai persiapan-persiapan untuk pelaksanaan Rapimnassus. "Kita persiapkan untuk nanti malam (rapat pleno DPP)," kata Andi.
Ketika ditanyakan apakah membicarakan agenda untuk rapimnasus mendatang, Andi dengan diplomatis mengatakan persiapan untuk rapat pleno serta rapimnassus. Namun ketika didesak apakah ada hal yang mendesak dan genting sehingga persiapan rapimnassus begitu internsif dilakukan di kantor Wapres.

Lima Cawapres

Ketua DPP Partai Golkar Marzuki Darusman mengatakan, partainya telah menyiapkan lima nama sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi calon presiden dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jusuf Kalla (JK), Akbar Tandjung, Surya Paloh, Agung Laksono dan Sultan Hamengku Buwono X adalah kelima calon yang akan kami tawarkan pada SBY jika koalisi telah disepakati pada Rapimnas 23 April mendatang, dan diharapkan ini dapat diterima baik oleh SBY," kata usai jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Marzuki mengatakan, kelima calon tersebut lahir dikarenakan kebutuhan internal partai, adanya perubahan yang mendasar dalam dinamika politik terjadi setelah pemilu, sehingga JK tidak lagi berada di posisi utama sebagai representasi Partai Golkar.

"Turunya suara Golkar yang drastis merupakan salah satu penyebabnya, serta dari JK sendiri kita tidak memperoleh isyarat defenitif bahwa SBY setuju dengan penetapan cawapres, JK hanya menekankan pada jajaran Golkar bahwa tercapai dua kesepakatan, yakni kerjasama di parlemen dan kabinet," katanya.

Menurut dia, faktor lain yan berkembang dalam internal partai adalah partai menanggapi secara positif dari pemikiran SBY bahwa sebaiknya anggota kabinet bukan pimpinan tertinggi dari satu kekuatan politik.

"Bisa dikatakan bahwa hal tersebut merupakan faktor baru yang memperkaya pemikiran di kalangan Golkar dengan menanggapi secara positif dan konstruktif, sehingga Golkar tidak ingin memberi beban pada SBY dengan hanya menyodorkan calon tunggal," paparnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan, kemunculan nama Akbar Tadjung sebagai calon pendamping SBY bukanlah menjadi persoalan dalam internal partai, persoalan tunggal yang ada di internal partai saat ini adalah pro-kontra terhadap JK.
"Resistensi terhadap Akbar Tandjung hanyalah di DPP Golkar, sementara di daerah Akbar Tandjung memiliki dukungan yang luas," imbuhnya*

Selengkapnya...

Golkar dan PDIP Belum Ada Aambahan Kursi

Oleh Anton Pandong

BORONG -- Hingga kini belum ada tambaham perolehan kursi untk dua partai besar peserta pemilu 2009, Golkar dan PDIP di Manggarai Timur.

Ketua Golkar Manggarai Timur John Nahas dan Ketua PDIP Manggarai Timur Wily Nurdin membenarkan hal itu tatkala dihubungi secara terpisah Jumat (17/4) di Borong.
John mengatakan,4 kursi untk Golkar dalam pemilu ini merupakan hasil maksimal. "Dari data yang ada, tampaknya hanya 4 kursi yang kami dapat.T idak ada gejala untuk tambah kursi baru lagi," katanya.

Dia bangga karena dari 4 dapil, tiap dapil menyumbang satu kursi. Ini kerja keras semua simpatisan dan sekaligus kepercayaan masyarakat, katanya.

Sementara Wily mengatakan, seluruh kader dan simpatisan kerja keras. Hasil kerja keras, PDIP dapat jatah 3 kursi masing-masing satu dari dapil 1, 3, dan 4.

"Dari pantauan data yang masuk di sekretariat, tidak ada kans lagi untuk tambah kursi. Kami dapat tiga, dan itu membanggakan di tengah begitu banyak partai dan caleg," katanya.*

Selengkapnya...

PN Maumere Gelar Perkara Shabu-Shabu 6,5 Gram

Oleh Wall Abulat

MAUMERE -- Pengadilan Negeri (PN) Maumere, Kamis (16/4) mulai menggelar sidang perkara kepemilikan shabu-shabu 6,5 gram dengan tersangka Indra Lay. Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini dipimpin Majelis Hakim: P M Silalahi (Ketua) dan hakim anggota Togi Pardede dan Suhendra.

Hadir dalam sidang ini, terdakwa Indra Lay, Kuasa Hukum terdakwa Marianus Reinaldy Laka, dan JPU Henderina Malo.

JPU Henderina Malo dalam dakwaannya mendakwa terdakwa melanggar pasal 60 ayat (1) huruf C dan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Usai pembacaan dakwaan, Majelis Hakim langsung memeriksa lima orang saksi: Muhamadong (polisi), Adriansyah, Leonardo, Yohanes Sius, dan saksi dari kargo Kerta Gaya Pusaka (KGP) Petrus Weden.

Saksi unsur kepolisian menerangkan seputar upaya polisi menangkap terdakwa dan menyita barang bukti shabu-shabu 6,5 gram yang dibungkus dalam plastik berwarna putih yang disisipkan dalam sebuah majalah.

Usai pemeriksaan para saksi, Majelis Hakim menetapkan jadwal sidang berikutnya akan digelar Kamis pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi yang meringankan terdakwa dan pemeriksaan terdakwa.

Kuasa Hukum terdakwa, Marianus Reinaldy Laka, Jumat (17/4) menjelaskan pihaknya siap melakukan pembelaan terhadap kliennya usai JPU membacakan tuntutan terhadap kliennya, dua pekan depan. “Saya sedang menyusun pembelaan terhadap klien saya,” kata Marianus Laka.

Seperti diberitakan sebelumnya, tim Buser dan Samapta Polres Sikka membekuk Indra Lay, warga Jalan raja Centis Maumere, saat yang bersangkutan sedang mengambil paket kiriman shabu-shabu 6,5 gram dari Surabaya melalui kargo KGP Maumere, 13 Januari 2009lalu.

Paket kiriman dari Surabaya ini tertulis pengirim Haryanto Surabaya, dan tujuan pengiriman/paket Julius Maumere.

Indra Lay dalam keterangannya di hadapan tim polisi usai dibekuk menjelaskan pihaknya bukan sebagai pemilik shabu-shabu itu. Ia mengaku hanya sebagai pihak yang mengambil paket dimaksud.

Indra Lay konsisten dengan keterangannya sehingga ia menolak menandatangani beberapa berita acara (BA) yang dibuat penyidik, di antaranya BA penangkapan, BA penahanan, BA pemeriksaan, dan BA penolakan penandanganan berita acara penolakan atas berita acara.

Penyidik Polres Sikka telah mengirim sampel shabu-shabu untuk diperiksa di Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Bali . Hasil pemeriksaan labfor merekomendasikan bahwa shabu-shabu 6,5 gram itu masuk kategori golongan II. *

Selengkapnya...

Besok, 40 Frater Ditahbiskan Jadi Diakon

Oleh Wall Abulat

MAUMERE -- Sebanyak 40 frater asal Seminari Tinggi Ritapret, Seminari Tinggi Ledalero, dan Biara Karmel, Minggu (19/4) akan ditahbiskan menjadi diakon pada dua tempat yang berbeda.

Sebanyak 18 orang calon diakon asal Ritapiret akan ditahbiskan di Aula Ritapiret oleh Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku, Pr. Sedangkan 18 fratres SVD dan 4 fratres Karmel akan ditahbiskan di Gereja Katedral Santo Yoseph Maumere oleh Uskup Maumere, Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira, SVD.

Fratres Ritapiret yang akan ditahbiskan jadi diakon: Aleksius Luna, Fransiskus Sare, Kristianus Soni Igar, Hironimus Jawa, Kornelis Hardin, Marselus Hasan, Petrus Eventinus Tengko, Heribertus Ratu, Benediktus Gaguk, Marianus Wilibaldus Guru, Davidson Epifanio L. Remi, Yulianus Petrus Baleng, Agustinus Hanny Wadhi, Albertus Ninung, Feliksianus S. Nara, Lukas Lile Masan, Antonius S. Aran, dan Hean Atasoge.
Sementara 18 fratres Societas Verbi Divini (SVD) yang akan ditahbiskan: Agustinus Supandi Joram, Antonius Padua Ebo Resi, Bonifasius Boli, Fransiskus Hungan, Gabriel do Rosari Muki, Hendrikus Berni Hardus, Ignatius K. Basa, Kampianus Tagul, Krispinus Bidi, Laurensius Lelo Bau, Manuel Pinto, Marius Yasintus T. Bere, Simon Petrus Koten, Stefanus Dampur, Vitus Kango, Yohanes Rere Jawan, Yoakim Leu, dan Arifintus Ninmusu.

Sedangkan 4 fratres Karmel yang akan ditahbiskan: Paskalis Patut, O.Carm, Konradus Bata Laki, O.Carm, Severinus Nuwa, O.Carm, dan Yanto Yohanes Ndona, O.Carm.
Salah seorang frater yang siap ditahbiskan, Paskalis Patut, O.Carm kepada Flores Pos di Maumere, Jumat (17/4) menjelaskan sebelum ditahbiskan para calon diakon sudah mengikuti retret selama empat hari, sejak Senin pekan ini.

Fratres Ritapiret dan Karmel mengikuti retret di Wisma Elia Mageria. Materi retret diberikan Romo Albinus Rupa, Pr. Sementara fratres SVD mengukiti retret di Hokeng yang dibawakan Pater Simeon B. Muda, SVD.

Pantauan Flores Pos, dalam dua hari terakhir panitia tahbisan telah menyiapkan pelbagai kemasan acara liturgis dan acara syukuran lainnya atas peristiwa berahmat itu. Koor untuk misa tahbisan telah disiapkan oleh koor gabungan para frater dan umat. *
Selengkapnya...

Satu Penderita Demam Berdarah Meninggal Dunia

Terlambat Dibawa ke Rumah Sakit

Oleh Hieronimus Bokilia

ENDE -- Selama Januari-April 2009, terdapat 25 penderita demam berdarah. Satu penderita dari daerah Perumnas meninggal dunia karena terlambat dibawa ke rumah sakit.

Dinas Kesehatan Kabupaten Ende telah melakukan pengasapan (fogging) di sejumlah tempat, terutama dalam radius 200 meter dari tempat penderita DBD. Petugas Dinas Kesehatan telah pula memberikan sosialisasi mengenai penanganan demam berdarah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Agustinus G Ngasu di ruang kerjanya, Kamis (16/4) mengatakan, korban meninggal di Perumnas itu belum bisa dipastikan menderita demam berdarah. Karena saat masuk rumah sakit, pasien sudah dalam keadaan shock.
“Saat sedang diberikan pertolongan pasien langsung meninggal. Belum ada pemeriksaan laboratorium yang memastikan pasien meninggal karena DB.”

Dia bilang, untuk memastikan korban menderita demam berdarah perlu dicek kembali perawatan sebelumnya dan diagnosa macam apa yang pernah dilakukan terhadap pasien tersebut.

Sementara itu sejak lima hari lalu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ende merawat satu pasien demam berdarah dari Woloweku.

Begitu diketahui ada pasien demam berdarah, petugas langsung melakukan pengasapan di sekitar lokasi, Rabu (15/4). Pengasapan juga dilakukan di lokasi Masjid Raya karena terdapat pasien demam berdarah yang sekarang lagi dirawat di Kupang.

Tiga M

Dia imbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengubah pola hidup. Masyarakat perlu lakukan tiga M yakni menguras bak dan penampung air lainnya dan dibersihkan secara rutin, menutup rapat semua tempat penampungan air dan mengubur semua barang bekas yang dapat menjadi tempat penampung air dan tempat hidup jentik nyamuk penyebar demam berdarah.

Total 25 Penderita

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende, Yoseph Deo mengatakan, hingga April sudah terdapat 25 penderita demam berdarah dan satu di antaranya meninggal dunia. Rinciannya 13 penderita di Lio Timur dan 12 penderita di dalam kota.

Di daerah Kota Ende, wilayah Perumnas merupakan daerah yang paling rawan demam berdarah. Mungkin saja permukiman yang padat dan masyarakat sekitar kurang menjaga kebersihan lingkungan.

Bupati Ende Don Bosco M Wangge dalam jumpa pers di ruang kerjanya mengatakan, penderita demam berdarah meninggal karena pemerintah salah urus. Alokasi dana untuk penanganan demam berdarah hanya senilai Rp12 juta per tahun.

Dia mengakui, tahun anggaran 2009 ini merupakan tahun anggaran paling jelek untuk sektor kesehatan karena alokasi dananya sanat minim.

Apakah Demam Dengue?

Menurut situs www. Blogdokter.net, demam dengue umumnya menyerang orang yang kekebalan tubuhnya sedang menurun. Sebenarnya saat kita terkena infeksi dengue, tubuh akan memproduksi kekebalan terhadap tipe virus dengue tersebut, kekebalan ini akan berlangsung seumur hidup. Sayangnya, demam dengue disebabkan oleh banyak strain atau tipe virus sehingga walaupun kita kebal terhadap salah satu tipe namun kita masih dapat menderita demam dengue dari tipe virus yang lain.

Demam berdarah dengue atau DBD merupakan demam dengue dengan derajat yang lebih berat. Perbedaan yang paling utama adalah pada demam dengue tidak ditemukan manifestasi perdarahan pada pasien. Pada kulit pasien dengan demam dengue hanya tampak ruam kemerahan saja sementara pada pasien demam berdarah dengue akan tampak bintik-bintik perdarahan. Selain perdarahan pada kulit, penderita demam berdarah dengue juga dapat mengalami perdarahan dari gusi, hidung, usus dan lain lain. Bila tidak ditangani segera, demam berdarah dengue dapat menyebabkan kematian.

Demam dengue banyak terjangkit di daerah tropis dan subtropis. Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita demam dengue tiap tahun. Hal ini mungkin disebabkan oleh karena curah hujan di Asia yang sangat tinggi terutama di Asia timur dan selatan ditambah dengan sanitasi lingkungan yang tidak bagus.

WHO memperkirakan lebih dari 500.000 dari 50 juta kasus demam dengue memerlukan perawatan di rumah sakit. Lebih dari 40% penduduk dunia hidup di daerah endemis demam dengue.
Virus dengue ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang sebelumnya sudah menggigit orang yang terinfeksi dengue. Populasi nyamuk ini akan meningkat pesat saat musim hujan namun nyamuk Aedes aegypti juga dapat hidup dan berkembang biak pada bak-bak penampungan air sepanjang tahun. Satu gigitan nyamuk yang telah terinfeksi sudah mampu untuk menimbulkan penyakit dengue pada orang yang sehat.

Penularan demam dengue tidak bisa langsung dari manusia ke manusia tetapi harus melalui perantara nyamuk sehingga kita tidak perlu khawatir kontak langsung dengan penderita demam dengue.

Gejala

Setelah tergigit nyamuk pembawa virus, masa inkubasi akan berlangsung antara 3 sampai 15 hari sampai gejala demam dengue muncul. Gejala demam dengue akan diawali oleh perasaan menggigil, nyeri kepala, nyeri saat menggerakan bola mata dan nyeri punggung. Kesakitan pada tungkai dan sendi akan terjadi beberapa jam sejak gejala demam dengue mulai dirasakan. Suhu tubuh akan meningkat dengan cepat mencapai 40 derajat celcius dengan detak nadi yang normal serta tekanan darah yang cenderung turun. Bola mata akan tampak kemerahan. Kemerahan juga tampak pada wajah yang dengan cepat akan menghilang. Kelenjar pada leher dan tenggorokan terkadang ikut membesar.
Demam dan gejala lain dari demam dengue akan berlangsung selama 2 hari yang kemudian diikuti oleh penurunan suhu yang cepat dengan diiringi oleh produksi keringat yang meningkat. Periode penurunan suhu ini biasanya berlangsung sehari, selanjutnya suhu tubuh akan meningkat lagi dengan cepat. Saat ini seluruh tubuh pasien akan kemerahan kecuali pada wajah.

Selengkapnya...

Panwaslu Rekomendasikan Pemilu Ulang

Pelanggaran Dilakukan KPPS

Oleh Hubert Uman

BAJAWA -- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) merekomendasikan pemilu ulang atau pemilu lanjutan di TPS (tempat pemungutan suara) 4 Desa Tarawaja Kecamatan Soa Kabupaten Ngada. Ini disebabkan karena telah terjadi pelanggaran pemilu oleh KPPS (kelompok penyelenggara pemilu setempat).

Sekretaris Panwaslu Ngada Adrianus Koro dan anggota Panwaslu Ngada Maria Angelina Kumi, Kamis (16/4) di kantor Panwaslu Ngada mengatakan, rekomendasi dikeluarkan setelah Panwaslu mendapat laporan dari warga.

Alasannya karena di TPS 4 Desa Tarawaja ini terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPPS. Pada hari pencontrengan, KPPS menolak 31 pemilih yang menderita cacat fisik (tuna netra). Para penderita tuna netra tidak diberikan kesempatan untuk didampingi sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Surat suara yang belum dicontreng oleh pemilih diambil petugas dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
Staf Gakumdu (pengekatan hukum terpadu) Fredirik Deru Moi mengatakan, selain melarang pemilih tuna netra untuk didampingi petugas, pelanggaran lain yang dilakukan KPPS Tarawaja adalah surat suara Nikolaus Liu yang belum dicontreng diambil oleh salah seorang anggota KPPS atas perintah ketua KPPS untuk dimasukkan ke dalam kota suara.

“Pelanggaran pemilu di Tarawaja ini sedang ditangani Gakumdu. Pelapornya Epifianus Toda. Saksi ada dua orang, Gregorius Keno dan Emilianus Muga. Barang bukti berupa surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara model C4,” kata Frederik Deru Moi di kantor Panwaslu Ngada.

Berkaitan dengan rekomendasi pemilu ulang untuk pemilu di TPS 4 Desa Tarawaja ini, baik Maria Angela Kumi maupun Adrianus Koro minta KPUD Ngada cepat melaksanakannya. Sebab sesuai ketentuan undang-undang, proses pemilihan lanjutan paling lama sepuluh hari setelah tanggal 9 April. Apabila selama sepuluh hari pemilu lanjutan tidak dilaksanakan, pemilu lanjutan batal, tetapi proses hukum tetap jalan.

Perlu Klarifikasi

Anggota KPUD Ngada Thomas Mauritius Djawa dan Hendrika M Djawa menilai rekomendasi yang diberikan oleh Panwaslu Ngada terlalu cepat. Dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan ke Panwaslu harus diklarifikasi lagi. Sebab berdasarkan penjelasan dari PPK Kecamatan Soa, 31 pemilih yang dilarang menggunakan hak pilihnya itu bukan tuna netra. Mereka orang tua yang tidak perlu didampingi waktu hendak mencontreng.

“ Surat rekomendasi dari Panwaslu ini harus ditinjau kembali. Cek dulu di lapangan. Dan pemilu ulang ditentukan KPU setelah mendapat laporan dari PPK. Prosedurnya, laporan mulai di Panwaslu lapangan di desa dan terus ke Panwaslu kecamatan dan seterusnya ke Panwaslu kabupaten. Bagaimana sikap Panwaslu kabupaten disampaikan ke KPU untuk menentukan apakah pemilu ulang atau tidak. Apabila ada pelanggaran pemilu, harus diselesaikan secara hukum. Lewat polisi,” kata Djawa.
Selengkapnya...

KPUD NTT Minta Percepatan Pleno Tingkat Kecamatan

Masih Banyak KPUD Belum Lakukan Pleno

Oleh Leonard Ritan

KUPANG -- KPUD NTT meminta KPUD kabupaten dan kota se-NTT mempercepat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Permintaan ini didasarkan pada surat KPU Nomor 689 tanggal 13 April yang berisikan mempercepat rekapitulasi di tingkat PPK.

Juru bicara KPUD NTT, Djidon de Haan kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (16/4) menyampaikan, hingga saat ini baru Kabupaten Ende yang menggelar pleno rekapitulasi di tingkat KPUD kabupaten. Sedangkan lainnya rekapitulasi baru di tingkat kecamatan. Ada tiga kabupaten lainnya yang juga siap menggelar pleno rekapitulasi yakni Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Ngada.

Ia menjelaskan, pleno KPU digelar karena PPK telah menyelesaikan rekap perolehan suara di tingkat kecamatan. Pleno di tingkat kabupaten digelar tak harus menunggu semua kecamatan menyelesaikan pleno rekapitulasi.

“Pleno tingkat kabupaten bisa digelar untuk satu atau beberapa kecamatan yang sudah selesai pleno rekapitulasi. Karena pleno di tingkat kabupaten pun dilakukan secara bertahap,” ungkap Djidon.

Djidon menyampaikan, pleno rekapitulasi juga akan dilakukan oleh KPUD NTT. Jika sampai 20 April, hanya ada beberapa kabupaten yang sudah menggelar pleno, pihaknya juga akan menggelar pleno rekapitulasi untuk beberapa kabupaten dimaksud. Sesuai jadwal, pleno di tingkat kabupaten/kota akan digelar pada 18-20 April. Sedangkan untuk pleno tingkat provinsi, baru digelar pada 20 April hingga selesai. Sementara pleno secara nasional, akan digelar pada 9 Mei.

Ketua PPK Kecamatan Maulafa, Daniel Bole menjelaskan, menyikapi surat KPU nomor 689 tanggal 13 April, pihaknya membagi pleno rekapitulasi di kecamatannya ke dalam tiga kelompok. Selain menjawabi surat KPU juga untuk mengejar waktu yang tersisa hanya sehari.

Ia menjelaskan, tiga kelompok pleno PPK Maulafa, Kota Kupang ini dibagi di tiga lokasi yang berbeda,yakni halaman depan kantor camat, ruangan aula kantor camat dan rumah dinas camat yang berjarak sekitar 100 meter dari kantor camat. Rumah dinas ini dipakai karena ketiadaan tempat untuk menggelar pleno rekapitulasi.

Daniel menambahkan, pengelompokan rekapitulasi ini sudah dikonsultasikan dengan partai politik (Parpol) peserta pemilu untuk menyediakan dua saksi tambahan dan disetujui oleh parpol. Walau dikelompokkan menjadi tiga, namun ia menjamin tidak ada kecurangan atau pengelembungan suara di tingkat PPK. "Saksi di semua kelompok ada, jadi tidak mungkin ada permainan dalam rekapitulasi suara ini,” tandas Daniel.

Dari 172 TPS yang tersebar di 20 kelurahan di kecamatan Maulafa, sejak tanggal 13 April baru 36 TPS yang selesai direkap, sedangkan sisanya belum.*

Selengkapnya...

Mei, Semua Proyek Selesai Dikontrakan

Oleh Hubert Uman

BAJAWA -- Kalau tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan proyek tidak tepat waktu karena alasan tender terlambat. Mulai tahun ini, tender terlambat tidak bisa lagi menjadi alasan bagi kontraktor mengerjakan proyek tidak tepat waktu. Sebab pelelangan proyek tahun ini cepat. Paling lambat Mei, semua kontrak sudah ditandatangani.

“Jangan tunggu-tunggu lagi. Harap segera melakukan kegiatan. Cepat mobilisasi semua peralatan ke lapangan. Cepat kerja. Mumpung waktu masih panjang,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Modo Yohanes usai menandatangai kontrak 12 paket proyek peningkatan jalan, Selasa (7/4) di kantor Dinas PU. Hadir juga pada kesempatan itu Kepala Bidang Bina Marga Johny Radho, Ketua Panitia Charles Wago, dan sejumlah stad Dinas PU.

Apabila sudah di lapangan, kata Modo Yohanes dalam pengarahannya, jangan lupa melapor diri ke pemerintah setempat, dalam hal ini kepala desa dan camat. Proyek yang dikerjakan harus sepengetahuan pemerintah.

Ketua Panitia Charles Wago menjelaskan kepada Flores Pos, dari 53 ruas jalan yang ditingkatkan tahun 2009, ada 12 ruas yang kontraknya sudah tandatangan dan SPMK sudah keluar. Sisanya paling lambat pertengahan Mei sudak kontrak.

Ke-12 proyek peningkatan yang sudah dikontrakan, ruas jalan Mangulewa-Jerebuu senilai Rp1,8 miliar dikerjakan oleh PT Kencana Sakti Nusantara, ruas Ranamoe-Teni senilai Rp1,4 miliar oleh PT Yokes Sarana Darma, dalam kota Bajawa senilai Rp1,5 miliar oleh PT Kencana Sakti Nusantara, Mataloko-Were senilai Rp1,9 miliar oleh PT Flopino Raya Bersatu, Bajawa-Ekoheto senilai 1,1 miliar oleh PT Kencana Sakti Nusantara, Maronggela-Ria senilai Rp253 juta oleh CV Menara Sari, Masu-Loa dan Masu-Malapare senilai Rp2,3 miliar oleh PT Flopino Raya Bersatu, Sarasedu-Laja senilai Rp1,1 miliar oleh PT Dewi Sri Jaya, Tanalain-Maronggela senilai Rp3,4 miliar oleh PT Sinar 99 Permai, Watujaji-Bena senilai Rp1,3 miliar oleh PT Kencana Sakti Nusantara, Ndekunedenu-Ramba senilai Rp2,9 miliar oleh PT Kencana Sakti Nusantara, dan ruas Malanuza-zepe senilai 1,1 miliar oleh PT Buana Angkasa Raya.

Menurut Charles Wago, sesuai kontrak, masa kerja 12 proyek ini selama 180 hari kalender. Mengingat tahun mutu sudah dicanangkan oleh Pemda Ngada sejak tahun lalu, maka diharapkan agar rekanan menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Tidak ada alasan lagi pelaksanaan proyek terlambat.

Juga proyek peningkatan jalan, kata Charles, ada 12 paket yang sudah memasukkan dokumen. Selasa (14/4) dilakukan klarifikasi dokumen. Ada 27 paket diumumkan setelah paska, sehingga Mei semua paket proyek peningkatan jalan sudah dikontrakkan.*

Selengkapnya...

Partai Demokrat Ungguli Partai Golkar

Rekapitulasi di Kecamatan Bajawa

Oleh Hubert Uman

BAJAWA -- Hasil rekapitulasi perolehan suara di enam kelurahan/desa di Kecamatan Bajawa (Kelurahan Tanalodu, Ngedukelu, Kisanata, Bajawa, Lebijaga dan desa Ubedolumolo), perolehan suara Partai Demokrat mengungguli Partai Golkar. Perolehan suara Partai Demokrat 821, sementara Partai Golkar hanya 492. Disusul PKB 488 suara, PDS 467 suara, PKPI 465 suara, PDI Perjuangan 404 suara, PIB 392 suara, Barnas 260 suara dan Patriot 112 suara.

“Hingga kemarin (Rabu, 15/4), rekapitulasi perolehan suara pemilu legislatif di Kecamatan Bajawa baru enam kelurahan dan desa. Masih ada 11 desa yang belum direkapitulasi. Jadwal rekapitulasi di PPK hingga Jumat. Untuk Kecamatan Bajawa dan Golewa sedikit molor dari jadwal karena jumlah desa dan kelurahannya banyak,” kata Hendrika M. Djawa, Kamis (16/4) di kantor KPUD Ngada.

Menurut Hendrika, rekapitulasi hasil pemilu legislatif kali ini cukup membutuhkan waktu yang lama. Sejauh ini belum ditemukan masalah. Hanya ada perbedaan data antara saksi dan KPPS, sehingga surat suara dibuka ulang. Itu terjadi di beberapa TPS saja.
KPU Ngada, katanya, mempleno hasil pemilu legislatif tidak menunggu semua hasil rekapitulasi semua kecamatan. PPK yang sudah selesai penghitungan suara, langsung diplenokan. Dari Kecamatan Wolomeze dan Riung diplenokan Jumat (17/4). Disusul kecamatan lain yang juga sudah selesai. Untuk PPK Golewa dan Bajawa diplenokan kemudian.

Menurut Ketua Panwaslu Kecamatan Golewa Yoseph Deru Tiwu, rekapitulasi perolehan suara pemilu legislatif di Kecamatan Golewa dimulai sejak Senin siang. Hingga Rabu (15/4) baru empat desa yang sudah direkapitulasi. Masih ada 17 desa yang belum. Kendalanya adalah banyak model C yang pada waktu dimasukan ke kota suara tertukar. Untuk mencari model C yang tertukar ini cukup memakan waktu.*

Selengkapnya...

KBBI IV dan Sikap Media Massa

Oleh Mulyo Sunyoto
Antara


KAMUS Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi IV yang diterbitkan Gramedia telah diperbincangkan di berbagai forum, entah seminar atau ulasan di media massa.

Harapan untuk memperoleh kamus ekabahasa yang lebih sempurna dari edisi sebelumnya ternyata tak sepenuhnya terpenuhi.

Ada beberapa ketaktepatan dalam edisi baru ini, yang sebelumnya juga dikandung oleh edisi III, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Misalnya pada sublema "terpelajar" yang dimasukkan dalam kelas kata verba, padahal mestinya adalah "ajektiva".

Pengelompokkan kelas kata dalam tiap lema juga masih tak lengkap. Sebagai contoh, lema "tanpa", dalam edisi ini, dijelaskan hanya sebagai kelas kata adverbia. Seharusnya, lema ini juga masuk dalam partikel sebagai preposisi.

Ketidaklengkapan penandaan dalam kelas kata ini berakibat pada pemahaman bahwa lema "tanpa" bisa ditulis dengan huruf awal kapital dalam penulisan judul berita di koran atau majalah. Hal ini akan berbeda jika lema itu juga dimasukkan dalam kelas kata preposisi, yang penulisannya dalam judul berita atau judul buku, harus ditulis dengan huruf awal kecil sebagaimana preposisi lain seperti "di", "ke", "dari", "pada", "untuk".

Yang menarik, pada terbitan terbaru ini ada informasi tambahan yang justru jadi tanda nyata bagi pengguna kamus. Itu antara lain terdapat pada lema "ketipung", sebagaimana pernah diulas Ketua Forum Bahasa Media Massa TD Asmadi di kolom bahasa harian "Kompas".

Asmadi bertanya-tanya bagaimana penyusun kamus ini bisa mempertanggungjawabkan bahwa "ketipung" itu berasal dari Madura. Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) susunan Poerwadarminta dan KBBI III tak menyebut demikian. Sampai sekarang belum ada jawaban dari para penyusun kamus mengenai soal ini.

Hadirnya kamus dengan ketebalan mencapai sekitar 90.000 lema ini, dengan penambahan sekitar 12.000 lema dibanding edisi III, agaknya tak mengubah sikap media massa dalam pemakaian bahasa Indonesia.

Sebagai contoh, kata "contreng" yang oleh kamus ini dikategorikan sebagai kata ragam percakapan, dengan demikian belum dianggap baku, yang mestinya ditulis dalam huruf miring, ternyata oleh dua media massa utama seperti "Tempo" dan "Kompas" sudah diterima sebagai kata baku.

Untunglah Komisi Pemilihan Umum (KPU), akhirnya memilih kata "centang" yang sudah baku sebagai ganti pemakaian lema "contreng" yang terlanjur populer karena ulah orang KPU sendiri.

Media Massa di Indonesia memang tak bisa diharap untuk patuh sepenuhnya pada kaidah yang dipakai dalam KBBI IV. Sebagai contoh, dalam KBBI III, lema "perhati" diakui keberadaannya sehingga melahirkan turunannya "memerhatikan". Sejumlah media massa mengikuti kaidah ini.

Namun, pada edisi IV, lema "perhati" tetap ada namun dirujuk silang ke lema "hati".

Konsekuensi dari perubahan itu adalah tidak diakuinya lagi turunan "memerhatikan" dari lema "perhati". Yang dianggap baku adalah "memperhatikan" sebagai turunan dari lema "hati". Namun media massa yang sudah terlanjur menggunakan "memerhatikan" tak mau mengubahnya menjadi "memperhatikan" yang dianjurkan untuk digunakan dalam penulisan bahasa Indonesia baku.

Meskipun belum menjadi rujukan sepenuhnya oleh kalangan media massa, KBBI IV ini, menurut Mendiknas Bambang Sudibyo, menjadi sumber rujukan bagi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan penggunaan bahasa Indonesia.

Bambang berharap kamus ini menjadi pegangan utama pelajar dan mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan berekspresi dan berkomunikasi lisan maupun tulis.

"Demikian juga peneliti, penulis, penerjemah, wartawan dan masyarakat luas dapat memanfaatkan kamus ini demi meningkatkan pengetahuan dan wawasan bahasa Indonesia serta kemajuan peradaban bangsa Indonesia," katanya.

Yang mungkin tak bisa memenuhi harapan Mendiknas adalah kendala dari faktor mahalnya harga kamus ini untuk ukuran rata-rata pelajar dan mahasiswa. Dijual dengan harga Rp375.000,-, kamus ini dianggap masih cukup mahal. Seorang pengguna bahasa Indonesia mengeluhkan mahalnya harga kamus ini di milis guyubbahasa. Bagi dia, yang sudah memiliki edisi III, membeli kamus ini dengan harga di atas sama saja dengan membeli 12.000 lema.

Diusulkan, sebaiknya Pusat Bahasa tak perlu mencetak edisi baru, cukup menerbitkan tambahan lema baru yang 12.000 itu sehingga harganya terjangkau oleh publik.

Usul itu jelas akan dibantah karena edisi IV itu bukan sekadar penambahan lema tapi juga perbaikan dan perubahan pada sejumlah lema pada penerbitan sebelumnya.* antara

Selengkapnya...

Sejumlah Anggota Parlemen Inggris Bertemu Meshaal di Suriah

DAMASKUS (ANTARA) --
Pemimpin politik Hamas Khaled Meshaal telah bertemu dengan sekelompok anggota parlemen Inggris yang sedang berkunjung di Damaskus untuk kedua kalinya dalam sebulan, gerakan Islamis itu mengatakan, Rabu.

Delegasi yang dipimpin oleh anggota parlemen dari partai Buruh Roger Godsiff itu mengadakan pembicaraan dengan Meshaal Selasa menyusul pertemuan yang sama dengan kelompok anggota parlemen Inggris dan Irlandia di ibukota Suriah tersebut bulan lalu.

Pada pertemuan Selasa, Meshaal menuduh masyarakat internasional gagal untuk berbuat sesuai dengan "kewajiban moral dan kemanusiaan" mereka dengan mengajukan syarat-syarat politik pada bantuan pembangunan kembali Jalur Gaza yang dipimpin-Hamas.

Hamas telah dicap sebagai kelompok teroris oleh Uni Eropa, Israel dan AS, yang memboikot kelompok itu karena penolakannya untuk memenuhi tuntutan agar meninggalkan kekerasan, mengakui Israel dan menghormati perjanjian damai pada masa lalu.

Meshaal -- yang tinggal di pengasingan di Suriah -- juga telah bertemu dengan sekelompok anggota parlemen Italia dan Yunani yang berkunjung bulan lalu.

Ia mengatakan pada para anggota parlemen yang berkunjung itu bahwa "campurtangan asing merusak rekonsiliasi nasional Palestina", dengan merujuk pada pembicaraan antara Hamas dan saingannya kelompok Fatah pimpinan-presiden Palestina Mahmud Abbas.

Hamas dan Fatah telah mengadakan beberapa putara pembicaraan rekonsiliasi di Mesir yang ditujukan untuk membentuk pemerintah persatuan guna memudahkan pembicaraan damai dengan Israel, tapi pembicaraan itu ditanggguhkan awal bulan ini.

Pernyataan Hamas mengutip para anggota parlemen Inggris itu yang mengatakan bahwa perdamaian di kawasan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa melancarkan pembicaraan dengan kelompok Islam itu.

Dengan penengahan Mesir, Hamas telah melakukan beberapa putaran pembicaraan tidak langsung dengan Israel mengenai pertukaran tawanan. Pembicaraan terakhir pada masa PM Israel Ehud Olmert itu gagal menukarkan ratusan tawanan Palestina dengan serdadu Israel Gilad Shalit yang ditangkap oleh gerilyawan dalam satu serangan lintas-perbatasan.

Sementara itu, Suriah juga telah mengadakan putaran pembicaraan tidak langsung dengan Israel. Pembicaraan yang diperantarai Turki itu ditangguhkan menyusul serangan Israel ke Gaza yang menewaskan sekitar 1.400 warga Palestina.*

Selengkapnya...

Penghasilan Obama Capai 2,65 Juta Dolar

WASHINGTON (ANTARA)
Presiden AS Barack Obama dan istrinya, Michelle, memperoleh penghasilan 2,65 juta dolar AS pada 2008, sebagian besar berasal dari royalti dua bukunya yang menjadi "best seller”,” kata Gedung Putih, Rabu.

Obama dan Wakil Presiden Joe Biden serta istrinya Jill, merilis pengembalian formulir pajak mereka pada 15 April, batas waktu untuk orang Amerika mengajukan dokumen pajak penghasilan 2008, demikian dikutip dari AFP.

Dalam pengembalian bersama formulir pajak mereka, presiden dan istrinya menyatakan memperoleh pendapatan kotor 2.656.902 dolar AS dan membayar 855.323 dolar AS pajak penghasilan federal, termasuk 77.883 dolar AS pajak penghasilan di negara bagian Illinois.

Gedung Putih mengatakan, Obama melaporkan sumbangan 172.050 dolar AS kepada 37 lembaga amal, ekuivalen terhadap sekitar 6,5 persen dari penghasilan kotor mereka.

Formulir pajak diajukan awal bulan ini dan ketika pekerjaan Obama sekarang sebagai "Presiden AS" dan "Ibu Negara AS."

Otobiografi Obama berjudul "Dreams from My Father" telah menghabiskan 142 pekan pada daftar buku best seller di harian New York Times, dan manifesto politiknya berjudul "The Audacity of Hope" telah bertengger dalam daftar yang sama selama 67 pekan.

Kedua buku tersebut juga mencatat sukses dalam penerbitan internasional, dengan penjualannya yang dipicu oleh sejarah Obama dan kampanyenya yang memenangkan Gedung Putih tahun lalu.

Obama melaporkan penghasilan 4,2 juta dolar AS pada pengembalian formulir pajak mereka pada 2007.

Sementara Bidens melaporkan penghasilan kotor pada 2008 sebesar 269.256 dolar AS, sebagian besar diperoleh wakil presiden ini dari gajinya sebagai seorang senator dari Delaware dan dari royalti buku miliknya.*


Selengkapnya...

Partai Demokrat Berhati-hati Tentukan Mitra Koalisi

Jakarta, Antara
Partai Demokrat akan sangat cermat dan hati-hati menentukan mitra koalisinya jika berhasil memenangkan Pemilu Presiden (Pilpres) 2009 dalam membentuk pemerintahan mendatang agar realitas koalisi saat ini tidak terulang.

"Kami akan lebih cermat. Pusing juga kepala kita kalau ada partai yang ikut koalisi tetapi ikut menyerang pemerintah seperti yang sudah terjadi," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI Sutan Batugana di Gedung Dewan Perwkilan Daerah (DPD) di Senayan Jakarta, Rabu.

Sutan mengemukakan, koalisi yang dibangun saat ini memang campur-aduk. Setiap partai yang ikut koalisi pendukung pemerintah memiliki kepentingan sendiri. Akibatnya, ada partai pendukung koalisi justru menyerang kebijakan pemerintah.

"Kalau sudah begitu, pusing juga kepala kita," katanya dan menambahkan, pihaknya menginginkan koalisi didasarkan pada komitmen yang kuat dan berdasarkan kontrak politik yang tegas.

Dengan koalisi permanen yang didasarkan pada kontrak politik yang tegas, maka pemerintah akan bisa bekerja optimal. Dalam koalisi saat ini dimana ada parpol peserta koalisi tetapi menyerang kebijakan pemerintah, kinerja pemerintah seolah terbebani dari dalam.

Dalam koalisi saat ini, sebenarnya Partai Demokrat sudah banyak "mengalah" karena menyadari bahwa modal utamanya hanya sekitar 7,5 persen hasil Pemilu 2004. Namun sikap "mengalah" Partai Demokrat itu justru menyebabkan partai peserta koalisi tidak konsisten menjaga komitmennya.

"Koalisi saat ini memang kurang solid karena anggota koalisinya saling serang. Koalisi nanti harus ‘berdiri sama tinggi duduk sama rendah’," katanya.

Partai Demokrat juga tidak keberatan menteri-menterinya berlatar belakang parpol. "Bahkan ada Dubes yang berlatar belakang partai lain, namun demi kepentingan bangsa, Partai Demokrat bisa menerima," katanya dan menambahkan, salah satu Dubes RI Amris Hassan adalah kader PDIP.

Mengenai besarnya prosentase dilihat dari perolehan suara kursi di parlemen, Sutan berpendapat, idealnya memang 50 persen plus satu. Tetapi untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang kuat dan bisa bekerja secara optimal, maka koalisi idealnya sekitar 60 persen dari kekuatan politik di parlemen.

Prosentase kekuatan koalisi sebesar 60 persen itu untuk mengantisipasi apabila pengambilan keputusan di parlemen dilakukan melalui mekanisme suara terbanyak (voting). Apalagi dalam voting ditentukan berdasarkan jumlah orang, bukan fraksi.

"Ini juga untuk mengantisipasi apabila ada anggota fraksi yang mendukung koalisi tidak masuk," katanya.

Sikap kritis anggota DPR yang partainya menjadi pendukung koalisi pemerintah sebenarnya bukan hal tabu. Yang merepotkan apabila sikap kritis itu terlalu tajam sehingga menimbulkan gambaran seolah-olah koalisi terpecah atau tidak solid.

Untuk menjaga sikap dan komitmen agar koalisi tetap solid, maka perlu diumumkan partai mana yang tetap konsisten mendukung koalisi dan partai yang mulai tidak loyal.

Mengenai cawapres yang akan mendampingi Yudhoyono pada pemerintahan mendatang, Sutan mengemukakan, hal itu sepenuhnya diserahkan kepada Yudhoyono untuk menentukan pilihan. "Apapun keputusan beliau akan kami ikuti," katanya.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan kelanjutan duet Yudhoyono-Kalla, Sutan mengemukakan, duet ini cukup ideal tetapi hal itu tentu akan diperhitungkan lagi secara matang oleh Yudhoyono.

Menurut Sutan, selama hampir lima tahun duet Yudhoyono-Kalla, keduanya telah terlihat saling mengisi. Yudhoyono berlatar belakang militer, tetapi "performance"nya sipil. "Sedangkan Kalla berlatar belakang sipil tetapi langkahnya kadang seperti militer," katanya.

Namun Sutan menyatakan, penilaiannya itu semata-mata didasarkan apa yang sudah terjadi dalam duet Yudhoyono-Kalla. Sedangkan cawapres yang akan mendampingi Yudhoyono sepenuhnya diserahkan kepada Yudhoyono.*

Selengkapnya...

Caleg Depresi Aniaya Warga

PEKALONGAN (ANTARA)-- Seorang caleg Partai Amanat Rakyat Pekalongan, Jawa Tengah, Agus Panut (38) yang diduga depresi karena gagal dalam Pemilu 2009
menganiaya Suyanto (33) warga Kelurahan Sapura.

Budi Kristanto (43), kakak pelaku di Pekalongan, Kamis, mengatakan bahwa adiknya, Agus Panut dalam sepekan pekan terakhir ini hanya berdiam diri di dalam rumah.

"Namun, kami tidak tahu persis adanya peristiwa pemukulan terhadap korban Suyanto karena pelaku sekarang tidak berada di rumah," katanya.

Menurut dia, peristiwa aksi pemukulan itu terjadi, Rabu (15/4) sekitar pukul 22.30 WIB saat korban dengan warga lainnya sedang berada di pos keamanan lingkungan setempat.

"Informasi yang kami terima bahwa aksi pemukulan itu diduga akibat korban mengejek pelaku," katanya.

Agus Panut, katanya, semula menargetkan perolehan suara di TPS Kelurahan Sapura, Kota Pekalongan sebanyak 50-100 suara. Namun kenyataannya kader dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini hanya memperoleh lima suara.

Suyanto yang merupakan korban pemukulan membantah jika dirinya menjelek-jelekkan Agus Panut dan keluarganya.

"Sebagai tetangga pelaku, kami tidak ada maksud menjelekkan dirinya. Namun kami tidak tahu secara mendadak Agus Panut memukulinya sehingga kasusnya dilaporkan ke polsek," katanya.

Kapolsek Pekalongan Barat, AKP Sumarjo membenarkan adanya kasus pemukulan yang dilakukan oleh seorang calon legislatif, Agus Panut.

"Saat ini, kasusnya masih dalam pemeriksaan polisi dan kami masih memintai keterangan dari sejumlah para saksi," katanya.*


Selengkapnya...

Bupati Don Wangge Lakukan Penghematan Besar-besaran

Oleh Yusvina Nona

ENDE -- Bupati Ende Don Bosco Wangge akan melakukan penghematan besar-besaran di lingkup pemerintahan Kabupaten Ende. Langkah ini diambil karena sejak menjadi pegawai negeri dan pada masa pencalonannya menjadi bupati Ende, dia temukan adanya ketimpangan pembangunan di pedesaan dan kecamatan-kecamatan.
Kebijakan ini disampaikan Bupati Don Wangge didampingi Wakil Bupati Achmad Mochdar di hadapan para kepala dinas/badan saat konferensi pers di ruang kerja bupati, Kamis (16/4).

“Ada banyak kebocoran dan banyak rekening di luar rekening bupati. Ke depan tidak ada rekening kadis A atau kadis B. Yang ada hanya rekening bupati, bukan Don Wangge. Sekitar 80% dana disimpan di Bank NTT. Di Bank-Bank lain juga ada tetapi dalam jumlah yang tidak banyak,” katanya.

Bupati Don Wangge juga mengatakan akan ada penertiban perjalanan dinas para kepala dinas/badan. Karena dari daftar perjalanan dinas para kepala dinas yang diperolehnya, ada kepala dinas yang jumlah hari perjalanan dinasnya melebihi hari kerja selama setahun. Sehingga ada wacana masyarakat, lebih mudah ketemu bupati daripada ketemu kepala dinas. Banyak kepala dinas lupa turun ke desa-desa tetapi lebih sering mengunjugi Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Penghematan juga dilakukan untuk kendaraan dinas. Semua kendaraan dinas disimpan di garasi kantor bupati. “Ini juga untuk penghematan. Para sopir akan diberi buku kendali. Jam berapa keluar kantor, jam berapa masuk lagi dan berapa bahan bakar yang dihabiskan saat itu. Hal-hal kecil yang kurang diminimalisir ini tanpa kita sadari adalah bagian korupsi ala birokrasi,” katanya menambahkan untuk kendaraan roda 2 dinas harus diperbanyak di wilayah kecamatan.

Bupati Don Wangge mencontohi, bagaimana seorang petugas lapangan dari BPMD mengunjungi 22 desa/kelurahan di Kecamatan Detusoko dengan berjalan kaki. Pekerjaannya tidak akan selesai tepat waktu. Juga untuk staf-staf yang non jabatan di kabupaten, akan dikirim ke desa-desa untuk memperkuatkapasitas pemerintahan di desa.

Alokasi dana, tandasnya, harus sebanyak-banyaknya diberikan ke desa-desa dan kecamatan-kecamatan. Di kabupaten, alokasi dananya hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan pembinaan.

“Saya prihatin dengan kondisi kecamatan-kecamatan kita. Padahal kecamatan juga merupakan SKPD tetapi selama ini hanya dialokasikan dana rutin,” katanya.
Bupati Don Wangge mengimbau agar birokrasi berbudaya “SA ATE” atau Satu Hati. Artinya Selaras, Akal Budi Luhur, Teladan, dan Pelayanan.

Selaras berarti dalam pelaksanaan tugas sehari-hari haruslah menjaga keserasian kita dengan Tuhan, dengan alam dan dengan sesama. Akal Budi Luhur berarti percaya diri; kita yakin benar apa yang kita buat itu untuk kebaikan bersama. Teladan atau keteladanan berarti mulai dari diri sendiri.

“Bagaimana kita bisa menegur bawahan kita, kalau kita sendiri menyeleweng. Jadi keteladanan itu bukan dilihat dari pegawai kecil tetapi mulailah dari diri sendiri. Begitupun dengan disiplin. Lahir dari pribadi. Tetapi kalau kita memaksakan atau karena terpaksa, maka yang lahir adalah PNS-PNS yang munafik,” katanya.

Pelayanan berkaitan erat dengan komunikasi. Jangan terlalu menutup diri tetapi mulailah membuka diri. Pakailah paradigma melayani dari pada dilayani. Harapan Bupati Don Wangge birokrasi berbudaya SA ATE ini menjadi budaya bersama di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Ende. * editor: frans obon


Selengkapnya...

BENTARA: Dextro, Lalu Narkoba

Dugaan Peredaran Narkoba di Ende

Oleh Frans Anggal

Tiga pemuda asal Maurole diamankan masyarakat Dusun Pena, Desa Ndondo, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Ende. Mereka diduga mengedarkan pil ekstasi. Sehari sebelumnya, seorang siswi SMA tidak sadarkan diri setelah menelan pil yang diedarkan ketiga pemuda. Para murid SD juga ditawari, namun mereka menolak. Konon agar ‘manjur’, pil mesti dikonsumsi banyak-banyak, tidak hanya sebutir dua. Harga sebutir Rp20 ribu.

Benarkah itu ekstasi? Pemeriksaan laboratorium akan memastikannya. Menurut penuturan pelaku, pil itu mereka curi dari Puskesmas Maurole. Dalam kontak telepon antara Kapolres Ende dan Polsek Maurole sempat tersebut jenisnya. Dextromethorpan alias Dextro.

Kalau benar Dextro, sudah pasti ini bukan ekstasi. Dextro ‘hanyalah’ obat batuk biasa. Tergolong obat bebas, sama seperti Parasetamol. Bisa dibeli di mana saja tanpa resep dokter. Cukup aman pula, dengan syarat: ikut aturan pakai dan dosis yang tercantum dalam kemasan. Persyaratan penting ini justru sering tidak diperhatikan konsumen.

Kurangnya pendidikan dan terbatasnya kemampuan ekonomi menyebabkan banyak masyarakat kita tidak perhatikan hal-hal penting sebelum membeli obat. Asal murah. Masa lakunya tak diperiksa. Juga kemasan dan segelnya. Obralan penjual tentang khasiat obat mudah dipercaya. Padahal, terkadang penjual tak pedulikan khasiat. Yang penting laku dan untung.

Khusus bagi produsen dan pengedar narkoba, kondisi masyarakat seperti ini merupakan lahan subur. Dan, bagian yang paling subur dari lahan ini adalah remaja. Di kota-kota besar sudah terbukti. Pengguna terbanyak narkoba adalah remaja, terutama pelajar. Kalau kotanya bisa, kenapa desanya tidak. Di mana-mana remaja itu sama, rentan secara psikologis. Mudah dipengaruhi, suka ikut tren yang katanya ‘gaul’, agar tidak dicap ‘cemen’. Mereka pasar potensial yang sekaligus melanggengkan bisnis ini. Kalau sudah kecanduan semasih sekolah, sampai kuliah pun bahkan hingga dewasa mereka akan tetap menjadi pemakai.

Patut dapat diduga, dalam skenario seperti inilah tiga pemuda asal Maurole mengedarkan Dextro. Meski bukan narkoba, dalam dosis tertentu Dextro membawa efek seperi opium ringan memabukkan. Bila overdosis bisa menyebabkan kematian. Sudah terjadi di Bandung bulan lalu. Tiga tewas, 13 lainnya diselamatkan. Semuanya remaja. Dalam dua bulan terakhir, kasus Dextro marak di Jawa Barat.

Sekarang muncul di Ende. Apakah itu bukan kerjanya jaringan untuk menciptakan dan memperluas pasar? Ketika diamankan warga, salah seorang dari tiga pemuda Maurole itu langsung menelepon seseorang yang disebutnya Pak Ishak. “Pak, kami sudah ditangkap oleh masyarakat.” Mula-mula Dextro yang murah dulu. Setelah ketagihan, narkoba yang mahal akan gampang masuk. Remaja Flores terancam. Kita tetap terlelap?

“Bentara” FLORES POS, Jumat 17 April 2009


SENGGOL

Polisi Sikka: 4 buronan pencuri diduga sembunyi di Ende dan Larantuka.
Maka, mereka pasti pindah lagi.

Di Manggarai, saksi parpol yang tidak puas, memaki KPU.
Di sana, sapa juga bisa pake maki.

Proses hukum kasus Romo Faustin masih di Kejari Bajawa.
Boleh, asal tidak seperti polresnya.

Om Toki
Selengkapnya...

BENTARA: Permainan Harus Berakhir

Proses Hukum Kasus Kematian Rm Faustin Sega Pr

Oleh Frans Anggal

Ada kemajuan dalam proses hukum kasus kematian Romo Faustin Sega Pr. Polda NTT yang sebelumnya hanya mem-back-up Polres Ngada, akhirnya mengambil alih penanganan kasus. Tersangka Theresia Tawa dan Rogasianus Waja dibawa ke Kupang. Ditahan. Setelah menemukan bukti baru, tim polda memutuskan: mengambil alih penyelidikan dan penyidikan dua tersangka.

Tak terbayangkan, jadinya seperti ini. Kasus Romo Faustin harus menyeberangi Laut Sawu. Locus delicti atau tempat kejadian perkaranya di Flores. Penahanan tersangkanya di Timor. Awal penyelidikan dan penyidikannya oleh Polres Ngada. Lanjutannya oleh Polda NTT.

Diwawas dengan Quick Wins, program barunya Polri, penanganan perkara seperti ini merupakan contoh terbaik tentang pelayanan terburuk. Polri mengidealkan pelayanan yang semakin cepat (quicker), semakin murah (cheaper), dan makin mudah (easier). Yang dilakukan Polres Ngada, jauh panggang dari api. Polri mengimpikan zero complain, berkurang dan kalau bisa kosongnya keluhan masyarakat. Yang dipanen Polres Ngada serba-terbalik. Berlimpah ruah keluhan, kekecewaan, protes, kecaman, hingga demo dari berbagai lapisan dan golongan masyarakat.


Buruknya kinerja Polres Ngada tidak sebatas persoalan ‘cepat’, ‘mudah’, dan ‘murah’ yang teknis itu. Ada yang jauh lebih hakiki dan mengerikan. Tergilasnya etika profesi oleh oknum, baik sebagai aparat penegak hukum maupun sebagai pejabat publik dan bawahan dari atasan dalam hierarki kepolisian.

Rubrik “Bentara” edisi Senin 23 Maret 2009 mengidentifikasikan penggilasan etika profesi ini sebagai “pembohongan”, sejalan dengan gema opini publik. Pertama, kematian Romo Faustin dikaitkan dengan kasus amoral, dengan sasaran kasus didiamkan karena akan menjadi aib bila diekspose melalui proses hukum. Kedua, hasil visum et repertum dokter RSUD Bajawa dimanipulasi. Konon korban meninggal karena serangan jantung dan hipertensi. Padahal pembuat visum tidak bersimpulan seperti itu, karena yang dilakukannya hanya pemeriksaan luar, bukan pemeriksaan dalam. Ketiga, hasil autopsi jenazah pun dimanipulasi. Pembohongan ini langsung ditujukan kepada kapolda.

Kepada Kapolda Antonius Bambang Suedi, Kapolres Edy Swahariyadi melaporkan, berdasarkan hasil autopsi, Romo Faustin meninggal secara wajar. Karena itu, sejumlah tersangka dibebaskan. Tinggal Theresia Tawa yang bersalah karena meninggalkan korban saat meninggal dan tidak melaporkan kejadian. Pembohongan ini baru diketahui kapolda saat ia bertemu Uskup Agung Ende Mgr Vincentius Sensi Potokota. Uskup menunjukkan surat hasil autopsi. Isinya mengejutkan. Korban meninggal karena kekerasan tumpul. Dari sinilah penanganan kasus diambil alih polda.

Kini harapan ditumpukan pada tim polda. Mengerikan kalau hal yang sama masih terulang. Permainan harus berakhir. Saatnya bekerja. Profesional.

“Bentara” FLORES POS, Kami 16 April 2009


SENGGOL

Di Rahong Utara, penghitungan surat suara dipindahkan ke KPU di Ruteng.
Nanti dari Ruteng pindah ke Kupang.

Kasus Alex Longginus. Jaksa: hakim tidak netral.
Yang berperkara, mereka dua?

Kalabahi mencekam, polisi siaga I.
Benar juga, kita bangsa amuk.

Om Toki
Selengkapnya...