Dua Anak Panti Asuhan Don Bosco Tenggelam

Delapan Anak Selamat

Oleh Maxi Gantung

LEWOLEBA -- Dua anak Panti Asuhan Don Bosco Lewoleba, Maria Ose Muda dan Helena Monika Ehe, Minggu (19/4) tenggelam di Pantai Lerahinga Kecamatan Lebatukan. Delapan lainnya berhasil diselamatkan. Dua jenazah korban sempat dibaringkan di Panti Asuhan Don Bosco sebelum dibawa ke keluarga masing-masing.

Keluarga besar Panti Asuhan Don Bosco Lewoleba, Minggu (19/4) berpiknik di Pantai Lerahinga. Ada 70 anak panti yang ikut. Bersama mereka ada orang tua, karyawan, dan para suster.

Kepala Panti Asuhan Don Bosco Suster Yuli, CIJ belum bisa dimintai keterangannya karena masih lelah dan masih trauma dengan peristiwa tersebut. Dia minta wartawan konfirmasi pada suster lainnya.

Suster Servia CIJ, didampingi Suster Yakobin mengatakan, rombongan berangkat dari Lewoleba pkl. 10.00. Di lokasi piknik, anak-anak mandi, tapi mereka mandi di pinggir pantai. Sedangkan anak-anak lainnya duduk di pinggir pantai. Suster Servia kupas mentimun untuk anak-anak usia 2-5 tahun.

Mereka bentangkan terpal di pinggir pantai. Suster Yuli minta Suster Theresia membeli ikan. Sekitar 30 menit sesudahnya, dia mendengar teriakan anak-anak bahwa ada teman mereka yang tenggelam.

Musa, karyawan di Pantai Asuhan langsung berenang dan membantu 10 anak tersebut. Suster mengatakan ia melihat anak-anak memeluk di Musa. Delapan anak bisa diselamatkan dan berhasil dibawa ke pantai dalam kondisi lemas. Dua lainnya tidak bisa diselamatkan.

Masyarakat sekitar datang membantu mencari Maria Ose dan Helmi menggunakan perahu. Mereka temukan Maria Ose, siswa kelas VI SD masih bisa bernafas, tapi mulutnya berbusa. Selang beberapa lama, mereka temukan Helmi, siswa kelas II SD. Kondisinya parah. Mata belalak dan lidah menjulur.

Sepuluh anak ini sempat dilarikan ke Puskesmas Hadakewa namun karena kondisi mereka parah akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba. Namun Tuhan menghendaki lain, Maria Ose dan Helmi tidak tertolong. Sementara 8 teman lainnya dirawat di rumah sakit. Delapan anak ini sudah sembuh dan kini sudah kembali ke Panti Asuhan Don Bosco.

Lorensia Peni Mukin (kelas VI SD) yang selamat dalam peristiwa itu menjelaskan mereka mandi kurang lebih dua meter dari bibir pantai. Saat itu pasang surut dan lautnya tenang. Mereka melihat ada kayu besar terapung. Maria Ose memegang salah satu bagian ujung kayu tersebut. Teman-teman lainnya memegang Maria Ose untuk tarik ke bibir pantai. Namun mereka tidak sadar justru mereka terbawa ke dalam bersama kayu tersebut. “Kami tidak sadar kalau kami terbawa arus. Kami mandi dekat pantai saja,” katanya.

Petrus Demo Tolok (kelas VI SD) mengatakan mereka mandi tidak jauh dari Maria Ose dan kawan-kawan. Mereka kaget dengar teriakan teman-teman lainnya.

Anak Rajin
Sr Yakobin CIJ mengatakan Helmi rajin. Dia ingat sekali dengan Helmi. Jika anak-anak lain belum datang, Helmi duluan membersihkan ruang kelas.
Petrus Demo Tolok mengatakan Maria Ose dan Helmi selama mereka hidup bersama di panti asuhan baik-baik saja. “Kami kehilangan adik, kakak teman dan sahabat yang senasib”.

Dibawa ke Keluarga
Jenasah Maria Ose dan Helmi dibawa ke keluarga mereka masing-masing. Helmi dibawa ke Lewokukung Kecamatan Nubatukan. Orang tua Helmi dan kakak-kakaknya masih hidup dan tinggal di Lewokukung.

Maria Ose asal Leragere, ayahnya sudah meninggal dunia. Ibu dan dua kakaknya masih hidup dan semuanya tinggal di Panti Asuhan. Jenasah Maria Ose disemayamkan di rumah Kunkradus Koli Muda di Berdikari Keluarhan Lewoleba.*
Selengkapnya...

Dua Puluhan Ketua KPPS Datangi KPUD

Tolak Honor

Oleh Christo Lawudin

RUTENG -- Sebanyak 20-an Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari Kecamatan Wae Rii mendatangi KPUD Manggarai, Senin (20/4) untuk mempersoalkan honor. Mereka menilai, pada saat penjelasan soal honor, mereka akan diberi Rp400 ribu. Namun, pada saat pembayaran, mereka hanya diberi Rp200 ribu, sehingga mereka tolak.

Dua puluhan Ketua KPPS dan anggota KPPS tersebut datang dari Desa Ranaka, Wae Rii, Bangka Jo, Golo Mendo, Timung, dan Golo Cadar. Sekitar 15 menit menunggu di halaman kantor KPUD, mereka diterima Sekretaris KPUD Bona Jenadut yang didampingi anggota KPUD Deby Syukur.

Mereka tidak puas dengan penjelasan KPUD, langsung meninggalkan tempat pertemuan. Mereka berencana memboikot pemilu presiden jika masalah ini tidak segera diselesaikan.

Situasi pertemuan aman. Sebagai langkah antisipatif, Kabag Ops Polres Manggarai Agustinus Nggana bersama sejumlah anggota Polres sempat datang ke KPUD.

Seorang KPPS Kornelis Man di hadapan Sekretaris KPUD Bona Jenadut
mengatakan, mereka terpaksa datang ke KPUD karena ada perbedaan antara penjelasan besarnya honor dan realisasi pembayaran. Dikatakan, pada saat sosialisasi, honor ketua KPPS untuk tahap dua Rp400 ribu. Saat pembayaran dijelaskan, hanya Rp200 ribu untuk Pileg dan Rp200 ribu untuk Piplres.

”Penjelasan ini yang kami tidak mengerti. Kami tidak terima ini. Mengapa tidak disampaikan dari awal seperti ini. Makanya, kami datang ke KPUD,” katanya.
Seorang anggota KPPS, Hilarius menambahkan, kerja para KPPS bersama anggotanya cukup berat. Karena itu, kalau honornya hanya seperti itu,pasti banyak yang tidak mau terima. Lebih baik memilih pekerjaan lain daripada mengurus pelaksanaan Pileg.

”Kami pertanyakan, mengapa akhirnya seperti ini. Mengapa penjelasan dari awal tak terbuka untuk 2 tahap untuk Pileg dan Pilpres. Kita kecewa sekali. Untuk Pilpres, kita tak urus lagi. Cari orang lain saja,” katanya.

”Honor tak sama memang untuk para ketua dan anggotanya. Ketua Rp225 ribu dan anggotanya Rp200 ribu. Yang jelas, yang dibayar hanya setengah dari penjelasan awal Rp 400 ribu. Kami tolak kalau honor seperti itu.”

Sekretaris KPUD Bona Jenadut mengatakan, sesuai dengan aturan dan petunjuk penggunaan dana untuk Pemilu tersebut ada 2 tahap. Tahap pertama, pembayaran honor untuk pelaksanaan Pileg dan tahap berikut untuk Pilpres. Pengaturan tersebut sudah jelas dari pusat. Di daerah tinggal hanya membayarnya sesuai dengan petunjuk tersebut.

”Aturannya seperti itu. Kita tak buat di sini. Karena itu, tidak ada belaskasihan untuk honor. Kita hanya laksanakan aturan pusat,” katanya .*

Selengkapnya...

Ahli Waris Minta Tanah Eks Sekolah China

Kembalikan ke Yayasan

Oleh Anton Harus

ENDE -- Para ahli waris tanah eks sekolah China minta pemerintah segera mengembalikan tanah eks sekolah kepada pemiliknya. Mereka menolak tanah ini dikembalikan ke yayasan sekolah China, karena yayasan tersebut sudah lama bubar.
Hal ini terungkap dalam dengar pendapat dewan, pemerintah, Dandim 1602 serta para ahli waris Ende di ruang gabungan komisi DPRD Ende, Senin (20/4).

Rapat dengar pendapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende Ruben Resi, didampingi Ketua Komisi A, Agil Ambuwaru dan anggota komisi A lainya.

Ruben Resi membuka rapat dengar pendapat ini dengan membacakan sejumlah keputusan, baik dari DPRD Kabupaten Ende maupun surat dari Departemen Hukum dan HAM RI yang pada intinya meminta Pemkab Ende segera mengembalikan tanah eks sekolah China ini kepada Yayasan Sekolah China (Hua Chiao).

Dalam acara dengar pendapat dengan para ahli waris dan pemerintah Kabupaten Ende serta Dandim 1602 Ende M. Shokir dan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Ende Bai Ibrahim dan Heden Mochyeden diperoleh kesimpulan bahwa tanah eks sekolah China akan dikembalikan kepada Yayasan Sekolah China.

Dalam pertemuan ini pemerintah diwakili Asisten III Setda Ende Bernadus Guru, Kabag Otdes Martin Satban, Dandim 1602 Ende M Shokir, ahli waris Maria Marselina Nona, Randa Ndapanamung serta anak Ketua Yayasan Sekolah China Agustinus Aris Budiman serta P H Budiman, Dari tokoh masyaraat hadir H. Bai Ibrahim serta Heden Mochyeden.

Wakil Ketua DPRD Ende, Ruben Resi mengatakan, pembicaraan tentang tanah eks sekolah China sudah final. Meski tanah ini sudah disertifikat oleh pemerintah Kabupaten Ende untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun karena prosesnya tidak benar, maka pemerintah harus mengembalikannya ke Yayasan Sekolah China Ende.

Asisten III Bernadus Guru pada kesempatan itu mengatakan, ia hadir dalam pertemuan itu tanpa ada pesanan khusus dari Bupati Ende. Namun Bernadus Guru meyakinkan peserta rapat bahwa sikap bupati pasti baik Bupati Ende dalam dua kali pembicaraannya selalu berusaha untuk mencari cara terbaik kembalikan tanah eks sekolah china ini.

Bertahap
Dandim 1602 Ende M. Shokir pada kesempatan itu mengatakan, soal kronologi tanah eks sekolah China sudah jelas. Menurut M. Shokir, Kodim sejak semula selalu berusaha untuk bekerja sesuai aturan. Namun yang lebih penting adalah kepentingan negara. Kodim bersusaha agar situasi tetap kondusif dan selalu mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Tanah ini dulunya dititipkan ke Kodim sesuai kondisi politik saat itu. “Tetpai sekarang situasi politik sudah lain. Keadaan sudah kondusif. Es sudah mulai mencair. Yang penting kita tidak keluar dari aturan yang ada,” kata M. Shokir.

Ketua Komisi A, Agil Ambuwaru mengatakan, tanah eks sekolah China ini sudah tidak ada persoalan lagi. Penyelesaian secara politik sudah final. Kalau ada pihak ketiga yang mau masuk silakan gugat ke pengadilan. Sementara Pemda kalau mau menguasai tanah itu harus ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. “Kalau sekarang sudah disertifikat, itu namanya penggelapan,” kata Agil.

Dua saksi hidup pengambil alihan tanah eks sekolah China Bai Ibrahim dan Heden Mochyeden pada kesempatan itu, menyatakan pengambil alihan tanah sekolah China saat itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal ini, kata keduanya, yang bertindak sebagai ketua pemuda Ansor saat itu masih ada kaitannya dengan peristiwa G 30 S PKI. Bai Ibrahim mengatakan, kembalikan tanah itu secara baik-baik. Jangan lewat proses Hukum. Heden Mochyeden merupakan orang yang langsung bertemu ketua paguyuban masyarakat Tiong Hoa di Ende saat itu. Ketika itu, dia menyerahkan tanah tanpa syarat kepada masa pemuda Ansor.

Kembalikan ke Pemilik
Para ahli waris tanah eks sekolah China yang hadir pada rapat kemarin, Maria Marselina Nona, Randa Ndapanamung dan Alex Joan Sine meminta dewan untuk memfasilitasi agar tanah ini tidak dikembalikan ke yayasan. Alasan mereka karena Yayasan Sekolah China sudah lama bubar. Yansen Budiman yang selama ini bertindak atas nama Yayasan Sekolah China hanya sebagai ketua Paguyugan Orang Tiong Hoa dan mengurus soal pekuburan orang Tiong Hoa di Ende, tetapi bukan ketua Yayasan Sekolah China. Untuk itu mereka minta agar tanah dikembalikan kepada para ahli waris.
Terhadap permintaan ini baik Ruben Resi, Agil Ambuwaru dan Dandim M. Shokir tidak sependapat. Mereka tetap meminta pemerintah kembalikan tanah ini kepada Yayasan Sekolah China.

“Penyelesaian di dewan secara politis. Pemerintah akan kembalikan tanah ini kepada Yayasan Sekolah China. Soal nanti ada urusan dalam keluarga, itu menjadi urusan keluarga. Dewan dan pemerintah tidak mau ikut campur,” kata Ruben Resi.

Agustinus Aris Budiman mewakili Ketua Yayasan Sekolah China, Yansen Budiman mengatakan, perjuangan ayahnya selama ini untuk kepentigan orang banyak. Tidak ada konspirasi yang dilakukan ayahnya terhadap tanah eks sekolah China ini. Untuk itu, Aris mengatakan, pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan penyelesaian ini silakan ke pengadilan, kata Aris Budiman.

Hingga akhir pertemuan Dewan tetap pada keptusannya untuk mengembaikan tanah eks sekolah China ke Yayasan.*

Selengkapnya...

KPUD NTT Batal Pleno Rekapitulasi

Oleh Leonard Ritan


KUPANG -- KPUD NTT terpaksa membatalkan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi yang dijadwalkan, Senin (20/4) karena belum semua kabupaten menyelesaikan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten.

Juru Bicara KPUD NTT, Djidon de Haan di ruang kerjanya, Senin (20/4) mengatakan, pleno rekapitulasi akan dilaksanakan pada Rabu (22/4). ”Hari ini (kemarin) kita adakan rapat pleno terkait penundaan pleno rekapitulasi penghitungan suara. Hasil rapat pleno ini sebagai dasar hukum pergeseran jadwal kegiatan pleno rekapitulasi,” kata Djidon.

Djidon menegaskan, pihaknya sudah memastikan bahwa pleno rekapitulasi tingkat provinsi tak akan bergeser dari waktu yang ditetapkan pada 22 April. Dari hasil koordinasi dengan KPUD kabupaten/kota se-NTT, tinggal beberapa kecamatan yang belum diplenokan. Sehingga dalam dua hari ke depan, dipastikan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sudah final.

Sebelumnya, Djidon katakan, hingga Sabtu (18/4) sudah lima kabupaten yang sudah menyelesaikan pleno di tingkat kabupaten, yakni Sikka, Ende, Ngada, Sumba Tengah dan Rote Ndao. Sedangkan kabupaten dan kota lainnya sedang melaksanakan rekapitulasi untuk beberapa PPK. Memang sesuai jadwal, rekapitulasi di tingkat PPK sudah harus selesai pada 17 April. Namun karena hingga batas waktu yang ditentukan pun belum selesai, KPU Pusat dalam suratnya No. 689 butir 3 menyebutkan, PPK harus tetap menyelesaikan rekapitulasi untuk semua TPS yang tersebar di desa dan kelurahan.

Djidon menyampaikan, untuk Kabupaten Flores Timur dan Lembata yang pelaksanaan pemungutan suara pada 14 April lalu pun, pleno rekapitulasi penghitungan suara sudah di tingkat PPK. Diharapkan, dengan keterlambatan waktu pelaksanaan, mereka dapat mengejar ketertinggalan rekapitulasi penghitungan suara. Sehingga pada saatnya, rekapitulasi di tingkat kabupaten dan provinsi, bersamaan dengan daerah lain sesuai limit waktu yang ditetapkan.

Djidon menerangkan, setidaknya ada dua faktor terlambatnya penyelesaian pleno rekapitulasi di tingkat PPK, yakni manajemen/pengelolaan rapat di PPK. Ini disebabkan oleh banyaknya saksi atau orang yang sebenarnya tak berkepentingan mengajukan protes pelaksanaan rapat dan bahkan ada yang meminta agar khusus untuk DPRD kabupaten/ kota dihitung ulang. Faktor lainnya adalah terbatasnya penerangan dimana PT PLN (Persero) masih memberlakukan pemadaman listrik bergilir.

Anggota KPUD NTT lainnya, Gazim M. Nur menyampaikan, hingga saat ini baru 2,746 persen atau 75.110 suara sah yang sudah masuk di KPUD NTT. Sedangkan jumlah pemilih sebanyak 2,7 juta lebih. Diharapkan, KPUD kabupaten/kota segera menyelesaikan pleno rekapitulasi baik di tingkat PPK maupun kabupaten/kota.

Gazim mengungkapkan, data sementara perolehan suara untuk setiap parpol dan DPD yang disampaikan KPUD NTT selama ini diambil dari data tabulasi KPU Pusat dari Hotel Borobudur menggunakan Information Technology (IT). Sedangkan rekapituasli di tingkat kabupaten/kota dilakukan untuk masing-masing parpol dan caleg untuk empat lembaga perwakilan, yakni DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, DPR RI dan DPD RI.*
Selengkapnya...

Para Petani Harus Didampingi

Untuk Tingkatkan Produksi Pertanian

Oleh Leonard Ritan

KUPANG -- Produktivitas pertanian yang terjadi selama ini tidak memberi peningkatan kesejahteraan bagi para petani. Karena hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi selama setahun sambil menunggu musim tanam atau panen berikutnya setelah dikurangi dengan biaya produksi. Untuk itu, petani harus didampingi secara intensif dengan berbagai program dan tenaga lapangan yang memadai dan berkualitas.

Penegasan ini disampaikan Cosmas Padha kepada Flores Pos di Kupang, Jumat (17/4) menyikapi kondisi pertanian NTT yang memprihatinkan.

Menurut Cosmas, pemerintah setiap tahun melaksanakan program pemberdayaan petani dengan dana miliaran rupiah. Namun tidak memberi hasil yang optimal karena tak diikuti dengan pendampingan yang memadai. Para petani terkesan dijadikan sebagai proyek untuk memenuhi program yang dicanangkan. Bahkan ada kecenderungan, sejumlah pihak tertentu tak setuju kalau uang yang dialokasikan langsung ditransfer ke rekening petani.

“Jika pemerintah menyatakan keberpihakan terhadap para petani, maka pendampingan petani harus dilakukan secara intensif. Dengan demikian, para petani mampu beradaptasi dengan semua inovasi yang terjadi,” tandas Cosmas.

Cosmas menegaskan, sebagai putra daerah Ngada yang memiliki pengetahuan yang cukup di bidang pertanian, dirinya terdorong untuk tampil sebagai pemimpin guna membantu meningkatkan kehidupan para petani. Karena sekitar 80 persen penduduk NTT termasuk Ngada bermata pencaharian petani. Jika kelompok mayoritas ini tak diperhatikan dengan sungguh, boleh dikatakan pemerintahan dimaksud gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Cosmas menegaskan, pengalaman masa lalu dibidang birokrasi selama 36 tahun enam bulan baik di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT maupun Kabupaten Nagekeo dinilai sudah cukup. Segudang pengalaman masa lalu dimaksud dijadikan sebagai modal dasar pengembangan program pemberdayaan masyarakat. Ini bukan berarti, pemimpin sebelumnya tak sukses. Semua pemimpin tentunya tampil sesuai perkembangan zaman dan situasi yang terjadi. Semua pasti mengahadapi kendala dan solusi yang harus diambil. Untuk itulah, seorang pemimpin yang tampil harus mampu mengetahui semua permasalahan yang terjadi dan bagaimana mengatasinya.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Provinsi NTT, Piet Muga mengatakan, pemerintah provinsi dalam program pemberdayaan terhadap petani, telah mengalokasikan sejumlah dana. Salah satu program yang sedang dilaksanakan adalah meningkatkan produksi jagung dalam kerangka menjadikan NTT sebagai provinsi jagung.
Peningkatan produktivitas jagung ini, lanjut Muga, diharapkan pada saatnya tak hanya untuk konsumtif saja sebagai terjadi selama ini tapi juga dipasarkan. Untuk pemasaran, pemprov siap membantu. Karena itu, masyarakat tak perlu kuatir akan pemasaran hasil produksi jagung sebagaimana yang terjadi dengan program-program pemerintah lainnya.*
Selengkapnya...

Artis Indonesia Adopsi Bakat Lokal

Oleh Matt Crook
Sindikasi Pantau

YAHIYA Lambert tak akan meninggalkan Timor Timur hingga keinginannya mendirikan akademi seni yang pertama di negeri ini terwujud. Dia sudah tinggal di sana selama 28 tahun, sehingga sedikit waktu lagi tak jadi masalah bagi orang Indonesia berusia 37 tahun yang berasal dari Kepulauan Maluku ini.

"Hidup saya pertama-tama untuk seni dan akademi impian saya. Begitu berhasil mendirikan akademi, saya akan kembali ke Indonesia," ujarnya.

Di lantai dua bangunan terlantar di Dili ada studio seni milik Lambert, yang sekaligus menjadi rumahnya. Lantainya tak rata dan sudah lama tak memiliki atap. Tapi inilah markas Sanggar Masin, sebuah kelompok seni yang jadi rencana besar Lambert.

Lambert mendirikan sekolah seni yang fokus pada puisi di distrik Manatutu pada 1996, bernama Sanggar Matan, kini beroperasi sebagai studio di Dili. Dia juga memiliki Sanggar Cultura yang menangani batik di Becora, Dili, dan Sanggar Cusin yang fokus pada lukisan cat minyak di distrik Oecussi. Sanggar Masin menjadi pusat dari semua sanggar.

"Di seluruh Timor Timur saya memiliki 346 murid. Saya punya empat sanggar yang aktif. Saya mendirikan sanggar karena dengan seni Anda bisa menggerakkan jiwa Anda," ujarnya.

Baltazar Alemeida Baptista, berusia 22 tahun, adalah satu dari delapan murid yang tinggal di studio Sanggar Masin. Dia masuk sekolah seni itu pada 2008 setelah ditemukan di Same. "Salah seorang guru di sanggar itu mengatakan bahwa saya punya bakat dan saya bisa masuk ke sini di Dili untuk mengoptimalkannya. Menurut saya, Timor (Timur) perlu banyak artis karena saat ini hanya sedikit. Saya punya kesempatan untuk melukis di sini."

Lambert mengerjakan proyek-proyek dari LSM dengan murid-muridnya, mengajar fotografi dan desain grafis, serta membantu anak-anak didiknya menjual karya-karya mereka. Tapi dia sering tak punya cukup uang karena sebagian besar keuntungan sanggar dikirimkan ke Indonesia, tempat Lambert mengirim selusin pelajar Timor-Timur ke universitas.

"Kini kami punya 12 mahasiswa di Yogyakarta. Saya mengirim pemuda Timor dari kelompok saya di Manatutu dan beberapa lainnya dari sanggar lain ke universitas untuk mengambil jurusan seni di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Juni mendatang saya ingin mengirim tujuh orang lagi,” katanya.

“Orang Timor Timur bisa berbahasa Indonesia dan di Indonesia biaya sekolah lebih murah. Saya sebenarnya lebih suka mengirim mereka ke Australia atau tempat lain tapi saya tak punya uang. Kami tak mendapat dukungan pemerintah. Dukungan datang dari murid-murid di sini yang bekerja bersama kami.”

Dalam enam bulan, Lambert menghasilkan 4.000 dolar dari kerja kerasnya. Dalam enam bulan itu pula dia harus mengeluarkan 500 dolar untuk biaya kuliah per orang dari 12 mahasiswa dan mengirimkan uang makan dan keperluan lainnya.

“Saya tak punya cukup uang. Saya berbicara dengan rektor universitas dan untuk satu semester itu saya tak harus membayar seluruhnya. Saya membayar, katakanlah, 50 persen dan bulan berikutnya, bila saya punya uang, saya akan bayar. Saya punya kesepakatan dengan rektor. Saya katakan padanya, ‘saya orang Indonesia, dan Anda harus membantu saya. Saya sedang membangun dunia seni di Timor.’ Saya punya utang di Indonesia sekitar 8.700 dolar.”

Impian Lambert adalah sebuah akademi seni yang independen di Timor Timur. Dengan tenggat 2014, dia hanya mengirim murid paling berbakat dan loyal untuk belajar di Indonesia.

Mereka belajar selama lima tahun hingga meraih gelar. Mereka sepakat kembali dengan membawa ketrampilan dan pengetahuan baru untuk membantu Lambert mewujudkan akademi.
Dia pernah ditampik pemerintah dan mencari tempat lain yang mau mendukungnya.
“Saya pernah datang dan berbicara dengan pemerintah pada 1998. Mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka tak hendak memberi dukungan uang untuk murid-murid saya. Pemerintah mengatakan tidak, karena prioritas mereka bukanlah seni. Saya tak patah arang. Anda berbicara seperti ini kepada saya tapi hati saya seperti batu, seperti besi. Saya ingin mewujudkan impian saya di Timor [Timur],” ujarnya.

“Kini saya pikir, jika kami mendirikan akademi seni dengan pemerintah, itu akan menyulitkan orang dari negara lain yang ingin datang dan bekerja sama karena akan ada banyak proses (birokrasi). Menurut saya, seni harus bebas dan independen. Dengan demikian negara lain bisa datang dan bekerja sama dengan kami.”

Meski akademinya penuh hambatan, Lambert mempersiapkan sebuah acara di Dili untuk memamerkan karya seni dari 12 muridnya yang belajar di Indonesia.

Pameran itu akan digelar Mei mendatang. Lokasinya masih belum diputuskan. Lambert sendiri harus menunggu apa saja karya yang muridnya usulkan dan kirimkan ke Timor Timur.

Lambert juga berencana membangun situsweb. Sehingga dia bisa berhubungan dengan orang-orang yang tertarik untuk membantu dunia kesenian di Timor Timur.*
Selengkapnya...

Yudhoyono Ingin Wapres Berfungsi Pembantu Presiden

BOGOR (ANTARA)
Meski mengaku belum menentukan nama calon wakil presiden (cawapres), Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan lima kriteria cawapres yang pantas mendampinginya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, diantaranya menyadari fungsi wakil presiden sebagai pembantu presiden sesuai UUD 1945.

Pada acara silaturahmi dengan wartawan di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Minggu, Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengatakan lima kriteria itu dikumpulkan dari masukan berbagai pihak, termasuk pesan pendek dari masyarakat luas yang ia terima langsung.

Kriteria pertama adalah, sebut Yudhoyono, cawapres yang mendampinginya harus memiliki integritas kepribadian yang baik dengan ditandai oleh kekuatan moral, termasuk moral berpolitik.

Setelah itu, ia menyebutkan kapabilitas sebagai kriteria kedua cawapres keinginannya.

Ketika menjelaskan kriteria itu, Yudhoyono menekankan peran wakil presiden sebagai seorang pembantu presiden sesuai ketentuan UUD 1945.

"Dalam UUD pasal 4 jelas sekali Presiden memegang jabatan kepala pemerintahan dan dalam menjalankan tugas dibantu oleh seorang wakil presiden. Tapi meski hanya membantu, wapres ini lain karena dipilih rakyat. Dan harus punya kecakapan tinggi untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan para menteri kabinet segaris dengan kebijakan presiden," paparnya.

Selanjutnya Yudhoyono menyebut loyalitas sebagai kriteria ketiga cawapres.

Ia menilai, loyalitas wapres harus sepenuhnya kepada presiden sebagai kepala pemerintahan dan bukan sebagai pribadi.

Untuk itu, Yudhoyono menginginkan cawapres yang mendampinginya nanti bebas dari segala kepentingan selama memegang jabatan.

Syarat keempat, demikian Yudhoyono,cawapres pilihannya adalah harus diterima oleh mayoritas rakyat.

"Tentu harus diterima oleh publik, oleh rakyat, diterima mayoritas rakyat," ujarnya.

Ia juga menekankan, nantinya presiden dan wakil presiden berada dalam satu perahu dan yang berperan sebagai nakhoda adalah presiden.

"Sehingga `chemistry`nya harus bagus, dalam arti itu sebetulnya cocok satu sama lain," katanya.

Syarat terakhir adalah cawapres harus bisa meningkatkan kekokohan dan efektivitas koalisi yang terbangun pada pemerintahan berikut.

"Saya selalu berbaik sangka dengan semua orang, kita cocokkan nanti siapa yang sesuai dengan kriteria itu," ujarnya.

Yudhoyono menjelaskan saat ini Partai Demokrat sudah membentuk tim sembilan yang diketuai Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo.

Tim itu bekerja untuk membangun komunikasi politik dengan parai-partai politik guna membangun koalisi.

Yudhoyono menyebutkan cukup banyak partai yang sudah berkomunikasi dengan Partai Demokrat, di antaranya Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Pelopor, dan Partai Demokrat Sejahtera (PDS).

Yudhoyono mengatakan koalisi yang hendak dibangun Partai Demokrat bukan berdasarkan kesamaan, ideologi partai, maupun identitas tertentu.

Koalisi, lanjut dia, harus dibangun berdasarkan kesamaan kebijakan untuk membangun agenda nasional dalam pemerintahan maupun parlemen.

Yudhoyono menyebut lima kebijakan yang ingin dibangun dalam koalisi, yaitu memprioritaskan kesejahteraan rakyat, melanjutkan reformasi birokrasi, membangun demokrasi beretika, penegakan hukum, dan pembangunan merata.

"Kalau koalisi dibangun atas dasar itu ruangnya lebih pantas dan tidak terhalang sekat-sekat ideologi sehingga pemerintah benar-benar efektif karena kami sepakat `plattform` itu yang dikerjakan bersama," demikian Yudhoyono.*

Selengkapnya...

Komisi II DPR Setujui Perppu Terkait DPT

JAKARTA (ANTARA)
Raker Komisi II DPR dengan Mendagri Mardiyanto di Gedng DPR/MPR Jakarta, Senin menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) yang memungkinkan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Persetujuan Tingkat I dicapai setelah fraksi-fraksi di Komisi II DPR menyampaikan pendapat akhir terkait pengajuan Perppu oleh pemerintah. Sebagian besar fraksi menyetujui Perppu, kecuali Fraksi PDIP yang secara tegas menolaknya.

Setelah persetujuan Tingkat I di Komisi II, selanjutnya Perppu akan diajukan ke Rapat Paripurna DPR untuk persetujuan Tingkat II. Fraksi-fraksi (kecuali Fraksi Partai Demokrat) dalam pendapat akhir, menyatakan tidak puas dan kecewa dengan penyelenggaraan pemilu legislatif.

Kekecewaan disampaikan juru bicara Fraksi Partai Golkar Rustam Tamburaka yag menyatakan prihatin persoalan DPT terjadi di berbagai daerah. Di sisi lain, persoalan logisltik juga terjadi di beberapa daerah.

Juru bicara Fraksi PPP Lena Maryana Mukti mengakui, pelaksanaan pemiu berlangsung aman dan lancar, tetapi persoalan terjadi di berbagai daerah, mulai dari DPT, losgistik yang tertukar hinga rekapitulasi penghitungan suara.

Lena mengemukakan, persoalan DPT ini sangat ironis karena dalam Pilkada, DPT tidak masalah, tetapi justri pemilu menjadi masalah serius.

Juru bicara PAN Andi Yuliani Paris mengemukakan, banyaknya persoalan dalam pemiu mengakibatkan kualiats pemilu ini juga tidak lebih baik dari pemilu sebelumnya. "Pemiu 2004 telah menjadi teledan," katanya.

Sedangkan Agus Purnomo mengemukakan, persoalan-persoalan dalam pemilu semestinya dapat diantisipasi sebelumnya. `dengan dalih kegentingan (darurat), pemerintah akhirya mengeluarkan perppu yang memungkinkan kpu mengubah DPT yang telah ditetapkan untuk perbaikan," katanya.

Juru bicara Fraksi Partai Demokrat Ign Mulyono mengemukakan, penetapan Perppu sebagai kebutuhan dalam rangka legitimasi hukum. "DPT jangan menjadi komoditi politik. Sikap elegan harus dikedepankan," katanya.*
Selengkapnya...

Kedatangan Habibie Bukan untuk Dukungan Pribadi

Habibie Kunjungi Presiden

JAKARTA (ANTARA)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kedatangan mantan Presiden BJ Habibie bukan untuk memberikan dukungan secara pribadi kepadanya.

"Ini bukan ‘endorsement’ kepada saya, bukan. Beliau tidak datang untuk memberikan ‘endorsement’. Tidak," kata Presiden Yudhoyono kepada wartawan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, seusai menerima Habibie.

Menurut Presiden, Habibie hanya berharap semua permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu dapat dikelola dengan baik.

"(Pak Habibie) memberikan dukungan moral, pandangan-pandangan, nasehat-nasehat kepada saya selaku presiden yang sedang mengemban tugas supaya demokrasi termasuk pemilu ini berjalan dengan baik," ujarnya.

Berkaitan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden serta wapres, menurut Presiden, Habibie pada prinsipnya memberikan dorongan agar semuanya berlangsung dengan baik.

Mantan Presiden Habibie, tambah Presiden, menyampaikan bahwa semuanya harus realistis sesuai dengan perkembangan situasi sekarang.

"Dan itu betul-betul menurut saya segaris dengan yang kami pikirkan," katanya.
Presiden menjelaskan bahwa konsultasi dengan mantan Presiden Habibie bukan untuk pertama kalinya dilakukan.

Sebagai mantan presiden, Habibie rutin memberikan dukungan moral untuk mengelola masalah pemerintahan dan kenegaraan dengan sebaik-baiknya.

"Saya rasakan betul itu, dukungan moral seperti itu," katanya.

Mantan Presiden Habibie, kata Yudhoyono juga selalu peduli dengan masalah-masalah internasional yang menjadi kepentingan Indonesia.

"Oleh karena itu selalu kepada saya menyampaikan isu-isu global dan kami juga bertukar pikiran tentang apa yang bisa diperankan oleh Indonesia," ujarnya.

Habibie menurut Kepala Negara juga menyampaikan perlunya suatu panduan pemerintahan, semacam GBHN pada era pemerintahan Soeharto.

"Saya sampaikan kepada beliau sesuai dengan UU yang terbit pada 2007, kita pun sesungguhnya punya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang wajib hukumnya bagi calon-calon presiden dan wapres dalam menyusun visi, misi, dan program aksi," katanya.*
Selengkapnya...

Penayangan Tabulasi Nasional Dilanjutkan di KPU

JAKARTA (ANTARA)
Penayangan tabulasi nasional perolehan suara sementara pemilu anggota DPR 2009, di Hotel Borobudur, Jakarta, berakhir pada Senin (20/4) dan selanjutnya akan ditayangkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota KPU Sri Nuryanti setelah rapat pleno KPU, mengatakan kemungkinan hasil penghitungan suara dapat diakses di Media Center KPU atau melalui internet dengan alamat http://tnp.kpu.go.id/tab2009/.

"Hari ini selesai tapi belum ada kesepakatan mungkin akan ditaruh di sini (KPU) dan ditayangkan di media center," katanya.

Namun Sri tidak dapat menjelaskan kapan tabulasi nasional ini dihentikan penayangannya dan berapa persen suara yang masuk dalam penghitungan suara.
"Kita tidak menargetkan, cuma bagaimana semaksimal mungkin untuk memberikan informasi pada masyarakat," katanya setelah rapat pleno KPU tentang rencana rekapitulasi hasil pemungutan suara secara nasional.

Penayangan tabulasi nasional di Ruang Flores, Hotel Borobudur dilaksanakan selama 12 hari mulai 9 April dan berakhir pada 20 April 2009.

Selama 12 hari penayangan tabulasi nasional ini, jumlah suara yang masuk sekitar 12 juta. Pemasukan data perolehan suara yang masuk ini dinilai lambat karena rata-rata dalam sehari hanya ada sekitar satu juta suara yang masuk ke KPU pusat.
Menurut Yanti, lambatnya pemasukan data ini dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah tenaga operator di KPU kabupaten/kota yang bertugas mengirimkan data ke KPU pusat dengan memindai formulir C1-IT.

Ia mengatakan, tugas di KPU kabupaten/kota tidak sedikit. Selain mengirimkan data hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS), KPU kabupaten/kota juga melaksanakan rekapitulasi secara manual.

Ia juga tidak menampik lambatnya pemasukan data hasil penghitungan suara, kemungkinan disebabkan pengetahuan operator yang terbatas terhadap sistem teknologi informasi yang digunakan.

"Pelatihan (bagi operator) memang cuma satu kali dan kita anggap kurang," kata Sri.
Selain itu, juga ada permasalahan teknis yang mempengaruhi kecepatan penayangan data, seperti kualitas kertas formulir C1-IT yang tidak seragam.

Beberapa KPPS dilaporkan menggunakan formulir C1-IT yang terlalu tipis atau formulir tidak dilengkapi corner mark karena terpotong ketika digandakan.

"Kemudian ada kesalahan dalam jumlah suara misalnya 100 ditambah 27 itu yang harusnya 127 ditulis misal 247 itu jumlah yang salah sehingga ditolak oleh sistem," jelasnya.

Lebih lanjut Sri mengatakan, KPU akan mengevaluasi pelaksanaan tabulasi nasional dan sistem teknologi informasi yang digunakan.*
Selengkapnya...

Morat-Marit Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK

Oleh Maxi Gantung

LEWOLEBA -- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Nubatukan morat marit baik karena selisih perolehan suara maupun teknis administrasi. Penghitungan suara di tingkat PPK yang dimulai 15 April lalu hingga kini belum tuntas.

Disaksikan Flores Pos, Senin (20/4) pada rekapitulasi penghitungan suara DPRD Kabupaten Lembata untuk TPS I Keluarahan Lewoleba Utara, para saksi dari partai politik menemukan banyak masalah. Dalam lampiran format C1, jumlah suara terpakai sebanyak 150, jumlah suara sah sebanyak 141 suara, surat suara tidak sah atau terbakar 9 suara. Sementara total perolehan suara untuk partai/caleg sebanyak 145 suara.

Saksi dari PKB YosePh Liko dan didukung saksi dari Demokrat dan PDI Perjuangan minta untuk melihat kembali format C2 besar. Namun hasilnya tetap sama. Karena itu para saksi minta supaya surat suara dibuka kembali. Hasilnya diketahui bahwa suara sah 145 suara dan tidak sah 5 surat suara. Akibatnya, perolehan suara dari partai politik atau caleg ada yang berkurang dan ada yang tambah. Karena pada waktu pembuktian ditemukan ada surat suara yang tidak sah dinyatakan sah dan begitu juga sebaliknya.

Ketua PPK Kecamatan Nubatukan, Philipus Laga Kedang menjawab Flores Pos mengatakan hingga saat ini masih ada 40 TPS yang belum rampung rekapitulasi suara di tingkat PPK. Menurut dia, tiap TPS membutuhkan waktu satu jam untuk merekap penghitungan suara. Namun jika ada masalah, dibutuhkan dua jam lebih, bahkan sampai lima jam. Sehingga penghitungan suara pada 40 TPS butuh waktu tiga hari lagi.

“Kalau tidak ada masalah maka paling lambat tiga hari sudah rampung semua”.
Dia bilang, banyak persoalan yang mereka temukan saat rekapitulasi suarat suara di PKK misalnya ada perbedaan jumlah suara suara, format C1 untuk provinsi tertukar dengan format C1 kabupaten dan lain sebagianya.*
Selengkapnya...

Di Solor, Pemilih yang Merantau Diwakili

Oleh Frans Kolong Muda

LARANTUKA -- Kasus pelanggaran pemilihan legislatif (pileg) di Kecamatan Solor Barat sedang ditangani Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) setempat. Empat pengurus partai politik (parpol) di Solor yakni Partai Pelopor, Gerindra, Golkar, dan PKD Indonesia telah mengadukan kasus kecurangan pemilu ini dengan modus pemilih yang termasuk dalam daftar pemilih tetap yang sudah merantau diwakili orang lain untuk memilih di TPS I dan II di Desa Tanalein, Kecamatan Solor barat.

Ketua Panwaslu Kecamatan Solor Barat, Stefanus Take Kolin telepon selulernya, Senin (20/4) mengakui adanya pengaduan empat parpol tersebut.

Menurut Stef Take, pihak Panwaslu Kecamatan Solor Barat telah mendapat pengaduan tertulis dari pengurus parpol tersebut bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu legislatif di TPS I dan III di Desa Tanalein. Disebutkan, pemilih tetap di Desa Tanalein yang sudah keluar merantau diwakili oleh orang lain untuk memberikan hak suara.

"Laporan dugaan kasus ini sudah diklarifikasi di hadapan pengurus KPPS Desa Tanalein dan keempat Parpol itu pada Sabtu (18/4). Dalam klarifikasi itu sudah diselesaikan secara damai dimana keempat parpol itu menarik kembali pengaduan mereka. Dengan demikian persoalan telah selesai," katanya.

Ketua Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKD Indonesia) Eman Niron per telepon mengatakan bahwa PKD Indonesia bersama tiga parpol lainnya sudah melaporkan masalah ini.

"Dugaan pelanggaran pemilu di Tanalein telah diselesaikan di hadapan Panwaslu Kecamatan Solor Barat. Disepakati, pengaduan tersebut ditarik kembali dan tidak diproses lebih lanjut," katanya.*

Selengkapnya...

Siswa Akselerasi dan Pendidikan Luar Ikut UN

UN Hari Pertama Belum Ada Kendala Berarti

Oleh Christo Lawudin

RUTENG -- Ujian nasional tahun ini diikuti oleh siswa dari pendidikan akselerasi dan pendidikan luar sekolah yang hanya mengikuti pendidikan dua tahun saja. Di SMAK Setia Bhakti Ruteng, ada 6 siswa jurusan IPA yang hanya menjalankan pendidikan 2 tahun saja (akselerasi), dan di SMAK St. Fransiskus Xaverius ada 5 orang.

Kepala SMAK St Fransiskus Xaverius Ruteng, Rm Andy Latubatara di hadapan Koordinator UN Manggarai, Frans Atom dan Plt Sekab Manggarai Frans Hani yang memantau pelaksanaan UN hari pertama, Senin (20/4) mengatakan, para siswa yang mengikuti ujian akhir di sekolahnya tidak saja dari siswa kebanyakan yang telah menjalani pendidikan selama 3 tahun, juga dari siswa PLB. Mereka bergabung dengan para siswa lainnya dengan total peserta 209 orang.

”Dari sekolah kami, ada 209 orang. Rinciannya untuk jurusan bahasa 54 orang, IPA 31 orang, dan IPS 124 orang. Di antara mereka ada 5 siswa dari pendidikan luar biasa. Untuk hari pertama ini, belum ada kendala berarti,” kata Romo Andy.

Hal senada juga disampaikan Kepala SMAK Setia Bhakti Ruteng, Sr Ludwina SSpS saat tim Pemkab datang meninjau langsung pelaksanaan UN. Menurut Sr Ludwina, peserta UN di sekolahnya 253 orang. Ada 6 siswa yang mengikuti program pendidikan 2 tahun saja (program akselerasi) di sekolah menengah atas.

”Peserta UN kita sebetulnya 253 orang. Tetapi, seorangnya sakit sehingga riilnya mengikuti ujian hari pertama cuma 252 orang. Orang tua dari siswa bernama Flavianus Tena sudah datang memberitahukan ke sekolah. Tak tahu lagi esok,” katanya.

Seorang guru Tandang Ardi mengatakan, selama ini para siswa telah disiapkan dengan sangat maksimal. Apalagi, ada uang insentif dari Pemkab untuk guru-guru yang melaksanakan bimbing khusus untuk mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti UN 2009 ini.
”Kita optimistis agar hasilnya lebih baik dari tahun lalu. Termasuk untuk siswa yang
ikut program akselerasi. Kita pasang target kelulusan cukup besar,” katanya.

Sedangkan Plt Sekab Frans Hani mengatakan, tahun ini target kelulusan untuk Manggarai di atas 80 persen atau di atas hasil UN tahun lalu. Daerah telah mengalokasikan anggaran insentif untuk para guru.

”Karena itu, daerah beri perhatian khusus pada pelaksanaan UN. Kita lihat nanti hasilnya. Kita optimistis, hasilnya lebih baik dari tahun lalu,” katanya.

Disaksikan Flores Pos, Senin kemarin, pemantauan di sekolah-sekolah di Kota Ruteng tidak berlangsung lama. Tim Pemkab yang berkunjug dari sekolah ke sekolah terdiri dari Asisten III Frans Atom dan Plt Sekab Frans Hani didampingi Kasat PP Hery Ngabut dan Kabag Humas dan Protokol Apri Laturake bersama sejumlah stafnya.

Kunjungan dimulai dari SMAN I, SMAN 2, SMAK St. Fransiskus Xaverius, SMAK Setia Bhakti Ruteng, dan sekolah-sekolah lainnya. Di sekolah, tim diterima kepala sekolah dan sejumlah panitia UN, dan juga tim pengawas dari Undana Kupang. Tim hanya melihat dari jauh anak-anak yang mengerjakan soal.

Menurut Asisten III Frans Atom, pengawas atau apapun namanya tak boleh datang langsung ke ruang kelas. Hal itu sudah menjadi aturan agar anak-anak tidak terganggu saat mengerjakan soalnya.

”Kita hanya boleh lihat dari jauh. Konsentrasi para siswa tidak boleh terganggu. Karena itu, tahun ini hanya petugas yang bisa keluar masuk ruang kelas,” katanya.*

Selengkapnya...

Sejumlah Parpol Terancam Diskualifikasi

Belum Lapor Penggunan Dana Kampanye

Oleh Andre Durung

LABUAN BAJO -- Sejumlah partai politik (parpol) peserta pemilu legislatif (pileg) 2009 di Manggarai Barat (Mabar) terancam didiskualifikasi karena belum melaporkan penggunaan dana kampanye pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Sedangkan batas akhir pelaporan, Senin (20/4).

Ketua KPU Mabar Thomas Dohu di Kantor KPU di Labuan Bajo, Minggu (19/4) sekitar pukul 20.00 mengatakan, berdasarkan Peraturan KPU No. 18/2008 batas akhir parpol peserta pileg 2009 melaporkan penggunaan dana kampanye ke KPU tanggal 20 April 2009. Jika tidak diindahkan akan didiskualifikasi karena Undang-Undang memerintahkan demikian, katanya singkat.

Sesaat sebelumnya di tempat yang sama juru bicara KPU Mabar Beny Rana Lebar juga mengatakan hal serupa. Dia menambah, kalau parpol didiskualifikasi, maka secara otomatis calon legislatif (caleg) dari parpol bersangkutan bakal didiskualifikasi.
Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum Sekretariat KPU Mabar, Jhon Abun mengatakan untuk sementara parpol peserta pileg 2009 di Mabar yang sudah melaporkan penggunaan dana kampanye ke KPUD baru 7 parpol. Ketujuh Parpol it adalah PMB, Golkar, PPRN, Patriot Kedaulatan, PDK dan PPIB.

Sedangkan parpol yang belum menyerahkan laporan penggunaan dana kampanye 31 parpol. KPUD sudah mengirimkan surat kepada parpol-parpol tanggal 13 April 20009 lalu dengan surat nomor: 95/KPU-KMB/IV/2009.

Ketua Pokja Pemungutan Suara merangkap Ketua Pokja Kampanye KPU Mabar, Hironimus Suhardi per telepon, Minggu (19/4) mengatakan batas akhir penyerahan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU tangga 24 April 2009. Karena seturut aturan bahwa laporan terkait hal satu itu dilakukan 14 hari setelah hari H pemilu. Itu berarti batas akhir menyerahkan laporan ke KPU tanggal 24 April mendatang, sesuai Peraturan KPU No.19/2008.

Ketua DPC Partai Pelopor Mabar Agustinus Jik di halaman Kantor KPU Mabar di Labuan Bajo, Minggu (19/4) mengaku belum menyerahkan laporan penggunaan dana. “ Kita akan upayakan secepatnya melapor itu ke KPU Mabar,” katanya.*

Selengkapnya...

Parpol Harus Siap Kalah Menang

Pemerintah Tidak Intervensi

Oeh Andre Durung

LABUAN BAJO -- Pemerintah Manggarai Barat berharap para partai politik (parpol) maupun para calon legislatif (caleg) siap kalah dan siap menang.

Demikian antara lain dikatakan Asisten Pemerintahan lingkup Sekretaris Kabupaten (Sekab) Mabar Hironimus Mundur pada sambutan pembukaan rapat rekapitulasi penghitungan suara parpol dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2009, bertempat di gedung Kemala Polres Mabar di Labuan Bajo, Senin (20/4).

Menurut Mundur, dalam pemilu ada parpol dan caleg yang kalah dan ada yang menang. “ Diharapkan kita semua harus siap kalah dan siap menang. Pemerintah tidak intervensi pemilu, pemerintah sebagai penanggung jawab umum dalam pemilu,” katanya.

Ketus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mabar Thomas Dohu pada kesempatan sama, antara lain mengungkapan, rapat dimaksud merupakan rangkaian kegitan lanjutan dari segala proses pileg. Sejak hari H pileg 9 April lalu rekapitulasi penghitungan perolehan suara per parpol dan per caleg dilakukan di tingkat TPS, kemudian pada PPK di semua kecamatan di Mabar dan sejak Senin 20 April 2009 rekapitulasi mulai dilakukan di tingkat KPUD Mabar hingga Jumat (24/4).

Namun hingga Senin (20/4), demikian Dohu, rekapitulasi di tingkat PPK se-Mabar baru PPK Boleng yang sudah tiba di KPU Mabar di Labuan Bajo. Dan PPK Kuwus, Macang Pacar serta Welak sedang dalam perjalan menuju Labuan Bajo. Sedangkan PPK Komodo, Sano Nggoang dan Lembor sedang dalam proses penyelesaian dan akan segera merapat ke KPU Mabar di Labuan Bajo, katanya.*
Selengkapnya...

TRK Wokoledu Sekolah di Kapela Darurat

Oleh Anton Pandong

BORONG -- Anak-anak sekolah di TRK Wokoledu Desa Langgasai Kecamatan Elar dengan tiga rombongan belajar dan 2 tenaga guru komite sekolah di kapela darurat Wokoledu.Kapela ini dibangun secara swadaya oleh umat.

Demikian tokoh masyarakat Langgasai Vinsen Jala, Minggu (19/4). Dia mengatakan, TRK ini tergolong tua dibangun tahun 1988 dan kegiatan belajar mengajarnya sempat dipindahkan ke Liang Lejang dan namanya diganti dengan TRK Liang Lejang sejak 2006-2008. Sekarang sudah pindah lagi ke lokasi awal di Wokoledu, katanya.

Menurut dia, jarak Wokoledu dengan sekolah induk SDI Ratalai sekitar 7 km. Ada beberapa siswa dari Wokoledu yang sekolah di kabupaten Ngada karena aspek jarak dan kemudahan lainnya, katanya. Masyarakat setempat minta pemda memperhatikan sekolah itu.
Kadis PKPO Manggarai Timur Mus Deo mengatakan, akan cek kondisi di TRK itu. Anggota DPRD Manggarai Timur dari Elar Maria Wanan mendesak pemda memperhatikan kondisi dan status TRK itu.*


AKTE KELAHIRAN -- Pemerintah Manggarai Tiur memberikan dispensasi urus akte kelahiran selama satu tahun terhitung sejak Maret 2009 hingga Maret 2010. Di luar waktu dispensasi tersebut, jika mengurus akte maka akan dikenakan denda Rp1 juta sesuai dengan amanat UU 23/2006 tentang administrasi kependudukan.

Demikian Kadis Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Transmigrasi Manggarai Timur, Hendrikus Ganggur, Senin(20/4) di ruang kerjanya di Borong. Dia mengatakan, dispensasi ini termuat dalam Peraturan Bupati Manggarai Timur No 4/2009. Menurut dia, peraturan ini hanya berlaku satu tahun saja.

"Masyarakat harus menggunakan masa waktu ini untk mengurus akte kelahiran dengan biaya yang terjangkau sesuai aturan," katanya.

Dia mengatakan, jika di luar waktu itu baru warga urus akte kelahiran, yang bersangkutan dikenakan denda sesuai aturan, sebesar satu juta rupiah. "Urus akte sekarang, jangan ditunda," katanya* anton pandong

Selengkapnya...

Dihitung Ulang 8 TPS di Surunumbeng

Oleh Andre Durung

LABUAN BAJO -- Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manggarai Barat memerintahkan PPK Lembor menghitung ulang suara DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada 8 TPS di Desa Surenumbeng. Karena ada perbedaan data antara Ketua PPS dan saksi di 8 TPS.

Juru bicara KPUD Mabar, Beny Rana Lebar di Labuan Bajo, Minggu (19/4) sekitar pukul 19.30 mengatakan, data yang dibacakan Ketua-Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) setempat berbeda dengan data yang diperoleh para saksi di 8 TPS (tempat pemungutan suara).

Dia bilang, KPUD Mabar telah perintahkan PPK Lembor segera melakukan rekapitulasi perhitungan ulang perolehan suara DPR-RI, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Desa Surenumbeng, Kecamatan Lembor-Mabar dengan batas waktu hari ini, Senin (20/4). KPU Mabar mengambil sikap ini setelah dilakukan identifikasi surat suara dari 8 TPS di Kantor KPU Mabar di Labuan Bajo, Sabtu (18/4) malam lalu.

Pada kesempatan sama, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum Sekretariat KPU Mabar, Jhon Abun membenarkannya. “Pada Sabtu (18/4) lalu di KPU Mabar memang dilakukan indentifikasi surat suara 8 TPS dari Surenmbeng,” katanya singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, diduga terjadi penggelembungan suara untuk caleg dari partai politik tertentu di daerah itu.
Selengkapnya...

Caleg 6 Parpol Tolak Hasil Rekapitulasi di PPK Ruteng

Mengadu ke Panwaslu

Oleh Christo Lawudin

RUTENG -- Calon anggota legislatif sembilan partai politik menolak rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ruteng karena ditemukan banyak kejanggalan. Mereka minta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manggarai melakukan penghitungan ulang di beberapa tempat pemungutan suara (TPS).

Surat penolakan mereka kirim ke KPUD, Sabtu (18/4). Kopiannya diterima Flores Pos, Senin (20/4). Surat ini ditandatangani caleg dan saksi dari PDIP Herybertus Darung, saksi PPK dari PKPI Sales Janu, Lukas Haut caleg dari Partai Golkar, Sebastian Nusi dari PPP, Bonefasius Douk dari PKPB, dna Anton Janur dari Partai Kasih Demokrasi Pembaharuan.

Menurut caleg PDIP, Hery Darung saat penghitungan, banyak sekali kejanggalan kejanggalan di tingkat PPK di antaranya hasil penghitungan suara di beberapa TPS. Yang lebih buruk, para saksi tak diberikan formulir C1 yang berisikan hasil penghitungan suara di tingkat PPS. Akibatnya, para saksi tak bisa mengikuti penghitungan suara dengan baik karenatidak memiliki data pembanding.

”Ini jadi masalah karena kita tak pegang data dasar berita acara hasil pemungutan suara. Kita sudah minta ke PPK, tetapi tidak diberi. Ada juga penghitungan suara dilakukan tertutup dan tidak diikuti para saksi parpol. Ada juga pencontangan yang dilakukan anak-anak di bawah usia 17 tahun,” katanya.

Dalam surat tersebut disebutkan pertama, fotokopi formulir C1 seperti dijanjikan PPK tak pernah dibagikan kepada saksi-saksi parpol sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kedua, proses penghitungan suara dilakukan tertutup oleh PPK selama 2 hari (13-14/4). Saat itu saksi dilarang hadir, tetapi penghitungan diikuti orang-orang tak berwenang seperti Satpol PP, sekcam, dan sopir camat. Ketiga, hasil rekapitulasi 3 desa, yakni Wae Belang, Poong Leko, dan Golo Worok tak dibacakan PPK, tanggal 16 April, sehingga saksi-saksi hilang kontrol terhadap suara-suara di TPS pada desa-desa itu. Keempat, pembacaan hasil rekapitulasi 16 April, tak disetujui para saksi parpol. Karena setiap ada perbedaan angka dan masalah yang muncul, tidak dilayani PPK. Karenanya mereka minta KPUD perlu KPUD menghitung ulang suara pada beberapa desa yang bermasalah tersebut.

Soal pemilih, di Desa Pong Leko, pemilih berusia di bawah 15 tahun ada 3 orang dan berita acara tak ditandatangani Ketua PPS dan anggotanya. Di Desa Bangka Lao, Kakor, Poco Likang, dan Golo Worok ditemukan pemilih berusia 11-14 tahun ada 5 orang. Di Desa Benteng Riwu, ada 100 lembar suara suara tak diketahui para saksi parpol.

Ketua PPK Ruteng, Fery Cembes per telepon, Senin (20/4) mengatakan, semua proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan sudah sesuai dengan aturan. Semua saksi baik dari parpol maupun panwascam hadir selama dilakukan rekapitulasi penghitungan suara.

”Jadi, semua telah sesuai dengan aturan. Kita ikuti semua petunjuk dari KPUD. Semua sah dan telah jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tulisnya dalam short message system (SMS).
Selengkapnya...

Sidang Kasus Penghinaan Partai Golkar Digelar

Oleh Syarif Lamabelawa

MAUMERE -- Sidang kasus dugaan penghinaan terhadap Partai Golkar dengan terdakwa Fransikus Ropi Sinde, calon anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Partai Aamanat Nasional (PAN) mulai digelar di Pengadilan Negeri Maumere, Senin (20/4).

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim L S Tampubolon, didampingi hakim anggota Albon Damanik dan Suhendra Saputra. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nugiantoro dan terdakwa didampingi Kuasa Hukum Meridian Dewanto Dado.

Sidang perdana kasus ini langsung dengan pemeriksaan para saksi di antaranya Wakil Ketua Partai Golkar Kabupaten Sikka, Frans Bapa, salah seorang saksi dari masyarakat yang ikut dalam kegiatan sosialasi yakni Skolastika Meti, Ketua Panwas Kecamatan Palue, dan Panitia Pengawas Lapangan Desa Ladoka.

Skolastika Meti dalam kesaksiannya mengaku dirinya hadir dalam kegiatan acara sosialisasi caleg PAN Fransiskus Sinde yang dilaksanakan di Desa Ladolaka. Pertemuan itu dihadiri sekitar 50 orang warga setempat.

Dalam acara itu, kata Skolastika, Fransiskus Sinde mengatakan bahwa “orang-orang Partai Golkar itu bodoh seperti babi dan anjing”.

Skolastika juga berkali-kali membenarkan perkataan Frans Sinde itu saat ditanya oleh majelis hakim maupun jaksa penuntut umum.

Bahkan akibat perkataan Sinde itu, lanjutnya, ada reaksi langsung dari masyarakat. Diakuinya ada masyarakat yang justru mengkritik perkataan Sinde tersebut karena kedatangannya bukan untuk memberikan pendidikan politik tetapi mencaci maki orang.
Frans Bapa dalam kesaksiannya mengaku pernah mengirimkan surat kepada Panwaslu Kabupaten Sikka untuk menindaklanjuti kasus penghinaan tersebut. Surat tersebut dibuat atas sepengetahuan Partai Golkar Provinsi NTT dan Partai Golkar Pusat.*

Selengkapnya...

Bupati Sosi Ajak Tokoh Agama Majukan Pembangunan

Oleh Wall Abulat


MAUMERE -- Bupati Sikka Sosimus Mitang mengajak tokoh agama memajukan pembangunan di wilayah itu. Peran tokoh agama sangat penting dalam memotivasi umat untuk menyukseskan pembangunan dan peningkatan ekonomi rumah tangga.

Ajakan Bupati Sosi ini disampaikan dalam sambutan usai misa penahbisan 18 diakon Seminari Tinggi Ritapiret di Aula Seminari Ritapiret, Minggu (19/4).

Fratres Ritapiret yang ditahbiskan jadi diakon: Aleksius Luna, Fransiskus Sare, Kristianus Soni Igar, Hironimus Jawa, Kornelis Hardin, Marselus Hasan, Petrus Eventinus Tengko, Heribertus Ratu, Benediktus Gaguk, Marianus Wilibaldus Guru, Davidson Epifanio L. Remi, Yulianus Petrus Baleng, Agustinus Hanny Wadhi, Albertus Ninung, Feliksianus S. Nara, Lukas Lile Masan, Antonius S. Aran, dan Hean Atasoge. Penahbisan dilakukan Uskup Atambua, Mgr. Dominikus Saku.

Pada hari yang sama, Uskup Maumere Mgr. Gerulfus Kherubim Pareira SVD menahbiskan 18 frater SVD dan 4 frater Karmel di Katedral Santo Yosef Maumere.

Fratres Societas Verbi Divini (SVD) yang ditahbiskan: Agustinus Supandi Joram, Antonius Padua Ebo Resi, Bonifasius Boli, Fransiskus Hungan, Gabriel do Rosari Muki, Hendrikus Berni Hardus, Ignatius K. Basa, Kampianus Tagul, Krispinus Bidi, Laurensius Lelo Bau, Manuel Pinto, Marius Yasintus T. Bere, Simon Petrus Koten, Stefanus Dampur, Vitus Kango, Yohanes Rere Jawan, Yoakim Leu, dan Arifintus Ninmusu.
Sedangkan 4 fratres Karmel: Paskalis Patut O.Carm, Konradus Bata Laki O.Carm, Severinus Nuwa O.Carm, dan Yanto Yohanes Ndona O.Carm.

Bupati Sosi memberi apresiasi terhadap para tokoh agama dan pemimpin Seminari Tinggi di Flores/Lembata yang selama ini telah mendukung pelbagai program pemerintah, khususnya dalam upaya pengembangan iman umat, pencerahan hidup masyarakat, dan memotivasi umat untuk mendukung pelbagai program pemerintah.

Kepada para diakon, Bupati menyampaikan selamat berbahagia atas rahmat tahbisan yang diperoleh dan selamat mengabdi dan melayani umat sesuai tugas diakonat yang diterima.
Uskup Dominikus Saku, dalam amanat dan sambutannya usai tahbisan menggarisbawahi pentingnya upaya memajukan pendidikan. Uskup juga memberi apresiasi kepada lembaga pendidikan yang dijalankan seminari yang tidak saja mengembangkan kualitas pendidikan dan SDM, tetapi juga pelbagai pendidikan nilai, terutama nilai keabadian.
Praeses Ritapiret Romo Hubert Leteng Pr dalam sambutannya meminta para diakon untuk menjalankan tugas pengabdian dan pelayanan di keuskupan masing-masing.

Sedangkan Diakon Marianus Wilibaldus Guru, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama lembaga Seminari Tinggi Ritapiret, STFK Ledalero, dan berbagai pihak.

Disaksikan Flores Pos, misa tahbisan di Ritapiret dan Gareja Katedral sangat khidmat. Misa di Ritapiret dimeriahkan koor gabungan para frater yang dipimpin Frater: Rudi Muga, Deni Nuwa, dan Hans Ze Owa.*

Selengkapnya...

Bupati dan Wakil Bupati Pantau Ujian Nasional

2.494 Siswa Ikuti Ujian Nasional

Oleh Wall Abulat

MAUMERE -- Sebanyak 2.494 siswa SMA dan SMK di Kabupaten Sikka, Senin (20/4) mengikuti ujian nasional (UN). Pelaksanaan ujian dipantau langsung Bupati Sikka Sosimus Mitang, Wakil Bupati Wera Damianus, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Remigius Jaro, dan Kabag Humas Setda Sikka Markus Welung.

Disaksikan Flores Pos, Bupati Sosi memantau pelaksanaan UN di SMAK Santo Petrus Kewapante, SMAK Sint Gabriel, dan SMA Negeri I Maumere. Sementara Wakil Bupati Wera Damianus memantau pelaksanaan ujian di antaranya SMA Santo Johanes Paulus II dan SMA Negeri I. Sedangkan Kadis PPO Remigius Jaro memantau pelaksanaan ujian di antaranya SMAK Frater Maumere.

Bupati dan Wakil Bupati dalam dialog dengan para kepala dan pengawas sekolah memberi motivasi kepada para peserta UN untuk mengerjakan soal dengan baik.
Kadis PPO, Remigius Jaro kepada Flores Pos menjelaskan pelaksanaan UN di Kabupaten Sikka berlangsung aman dan serentak dilaksanakan pada 16 lembaga SMA, dan 10 lembaga SMK. “Pelaksanaan UN berjalan aman,” katanya.

Selengkapnya...

Pembelajaran dari Pileg 2009

Oleh Theofilus Woghe
Mantan Kadis PPO Nagekeo

Pemilu kali ini adalah momentum dalam mempertegas arah konsolidasi demokrasi dan penguatan pelembagaan politik. Harapan kita, Pemilu 2009 tidak berhenti pada sekadar ritual sirkulasi elite dan power sharing kekuasaan, tetapi lebih dari itu dapat memberi pesan penting bahwa demokrasi bekerja untuk perbaikan kesejahteraan bangsa.

Pasca-pemungutan suara pemilu legislatif, kinerja KPU disorot. Mereka menilai pemilu legislatif cacat teknis karena telah menyebabkan hilangnya jutaan hak pilih warga negara. Kesemrawutan DPT tak urung menimbulkan berbagai dugaan mengenai siapa yang berada di balik itu semua. Disengaja atau tidak? Sistematik atau acak?

Berbagai cacat yang terungkap membuat perasaan kita campur aduk. Pada satu sisi, kita mengapresiasi pemilih yang telah melaksanakan hak pilihnya dengan damai. Namun, pada sisi lain, kita bertanya-tanya mengapa banyak warga negara tak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT). Bagaimana semua itu bisa dipertanggungjawabkan KPU?

Empat Salah Kaprah

Menurut Eep Saefulloh Fatah dalam Analisis Politik ( Kompas, 14 April 2009) ada empat salah kaprah. Pertama, kisruh DPT lebih banyak dipahami sebagai bencana administrasi. Ini jelas salah besar! Kisruh ini bukanlah bencana administrasi, melainkan pelecehan atas hak politik rakyat! Mereka yang memahaminya sebagai sekadar perkara administratif tak paham bahwa bagian terpenting dalam setiap pemilu demokratis adalah terpenuhinya hak-hak politik para pemilih. Kedua, kisruh DPT dipahami sebagai muasal persoalan. Sejatinya, kisruh ini adalah konsekuensi logis dari kekacauan administrasi kependudukan kita. Itu bukanlah sebab, melainkan akibat. Ketiga, kisruh DPT dipahami sebagai buah kekeliruan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tentu saja KPU punya andil memfasilitasi tak terkelolanya kisruh itu. Namun, KPU bukan biang keladi sendirian. Menteri Dalam Negeri (yang membawahkan otoritas pendataan dan administrasi kependudukan) dan Presiden (sebagai penanggung jawab tertinggi pengelolaan administrasi pemerintahan), gubernur, bupati/ wali kota adalah pihak-pihak yang selayaknya ikut bertanggung jawab. Keempat, banyak partai politik berasumsi bahwa kisruh DPT menyebabkan mereka kalah. Padahal, sungguh sulit mengaitkan serta-merta kisruh itu dengan perolehan suara setiap partai. Tak ada satu teori pun yang bisa membuktikan bahwa kisruh ini menguntungkan secara konsisten partai tertentu dan merugikan partai yang lain. Kisruh ini pun akhirnya hanya sekadar topeng pemanis untuk menyembunyikan ketidaksiapan sebagian partai untuk kalah.

Tiga perkembangan menarik pasca pemilu legislatif.

Pertama, pemilu 2009 dibiayai uang yang sangat mahal (Bdk Kleden, Kompas, 10 April 2009). Bukan rahasia lagi bahwa persiapan pemilihan umum kali ini menelan biaya yang amat besar, baik dari pihak KPU sebagai penyelenggara dan penanggung jawab maupun dari para kontestan pada berbagai tingkat pemilihan umum. Khusus, untuk pemilu legislatif uang rakyat dianggarkan lebih dari Rp4,5 triliun, di luar biaya untuk menyusun DPT yang memakan anggaran negara yang tidak kalah besarnya. Maka, patut diantisipasi bahwa biaya uang sebelum pemilihan umum bakal disusul dengan biaya manusia yang sama tingginya setelah pemilihan umum, yaitu biaya yang diakibatkan oleh kekecewaan dan frustrasi para kontestan yang kalah bersaing dalam pemilihan legislatif. Untuk mendapat gambaran dalam angka, 560 kursi yang ada di DPR RI diperebutkan oleh 11.225 kontestan. Jadi, yang akan kalah dalam pemilihan adalah sebanyak 10.665 orang. Seterusnya, 1.998 kursi yang merupakan jumlah total kursi di semua provinsi diperebutkan oleh tidak kurang dari 112.000 kontestan. Ini artinya ada 110.002 orang yang akan mengalami kekecewaan. Paling fantastis adalah pemilihan legislatif untuk tingkat kabupaten/ kota, di mana yang menjadi kontestan adalah 1.500.000 orang yang memperebutkan total kursi sebanyak 16.720. Mereka yang tidak beruntung dan mengalami kekecewaan besar adalah sebanyak 1.483.280 orang.

Kedua, akibat DPT mengakibatkan banyak orang yang tidak ikut memilih baik karena Golput karena kesadaran sendiri mau pun golput karena kesalahan sistem. Sebagai gambaran disajikan data golput (M Fadjroel Rachman Kompas, 14-4-2009) bahwa sejak 1955 hingga 2009, jumlah golput terus meningkat meski alasan untuk golput berbeda. Bila golput dihitung dari pemilih yang tidak datang dan suara tidak sah, tercatat 12,34 persen (1955), 6,67 persen (1971), 8,40 persen (1977), 9,61 persen (1982), 8,39 persen (1987), 9,05 persen (1992), 10,07 persen (1997), 10,40 persen (1999), 23,34 persen (Pemilu Legislatif 2004), 23,47 persen (Pilpres 2004 putaran I), 24,95 persen (Pilpres 2004 putaran II). Pada pilpres putaran II, angka 24,95 persen setara dengan 37.985.424 pemilih. Sedangkan pada Pemilu Legislatif 2009, bila jumlah golput sekitar 30 persen atau dikalikan dengan DPT sesuai dengan Perppu No 1/2009 sebesar 171.265.442 jiwa, maka jumlah golput pada 2009 setara dengan 51.379.633 pemilih. Artinya, golput mengalahkan Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDI-P, yang berdasarkan hitung cepat Lembaga Survei Indonesia diramalkan meraih suara nasional masing-masing 20,29 persen, 14,77 persen, dan 14,28 persen. Jadi, golput secara de facto memenangi Pemilu Legislatif 2009.

Ketiga, sejak Wiranto ke Megawati setelah sehari hasil quick count diumumkan --Sudah mulai perang koalisi antar kubu---apapun alasannya akhirnya mengerucut antara dua kubu yakni SBY- Megawati. Semula diharapkan ada 3 kubu yakni dengan JK namun Golkar sampai dengan saat ini urungkan niatnya. Yang paling aktif saat ini kubu Mega, Wiranto, Prabowo, Rizal Ramli, Gus Dur, Sri Sultan meski tidak ikut menandatangani. Persaingan ketat yang disebabkan bukan saja oleh tipisnya mayoritas antar kedua aliansi pilpres, tetapi juga oleh sosok kepribadian anggota aliansi. Persaingan menarik karena melibatkan sesama pensiunan jenderal.

Pembelajaran apa yang diambil? Pertama, ”Devil is in the details”---Setan pada detailnya. Sejak awal reformasi sudah kerap kita dengar beragam rencana pembenahan administrasi kependudukan. Kita juga pernah mendengar rencana komputerisasi data kependudukan dan pemberlakuan nomor identitas tunggal bagi setiap penduduk.

Nyatanya, dalam perkara ini kita tak beranjak maju. Kita lemah dalam detail operasionalnya. Banyak rencana strategis yang disampaikan namun setan muncul pada operasional detailnya yang tidak terfokus dan tidak tterukur. Ke depan, administrasi kependudukan menjadi agenda prioritas bagi gubernur, bupati/ wali kota sebagai sumber utama data pembangunan daerah.

Kedua, Ujian para negarawan. (Bdk Gumilar Rusliwa Somantri Kompas, Senin, 13 April 2009 ) Pemilu 2009 juga akan menjadi ujian kualitas elite politik Indonesia.

Momentum ini menegaskan tentang siapa yang memiliki kualitas kepemimpinan sebatas politisi dan siapa berkualitas negarawan. Sejarah akan mencatat sikap menerima kemenangan dan kekalahan, memberi selamat dan dukungan moral kepada ”pemenang”, dan mengajak serta yang ”kalah” untuk berkontribusi. Itulah bentuk sikap dan tindakan yang dirindukan bangsa ini. Untuk itu, sikap elite politik mengajak masyarakat untuk mengikuti dan menerima hasil pemilu secara damai. Konsensus elite ini amat penting guna mendorong pendulum kematangan demokrasi.
Penulis, tinggal di Malalaja, Kelewae Nagekeo.

Selengkapnya...