Warga Paupire Dianiaya Polisi

Lapor Minta Pemulihan Nama Baik

Oleh Hieronimus Bokilia

ENDE (FP) - Agustinus “Antris” Muda Makin, warga Kelurahan Paupire di kompleks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ende tidak menyangka akan jadi korban penganiayaan Bripda Hasbullah.

Awalnya dia pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa dia merasa difitnah karena dituduh masuk ke rumah orang. Namun, di kantor polisi Bripda Hasbullah memaksanya dengan kekerasan untuk mengakui bahwa dia telah masuk ke rumah orang.

Rabu (27/5) Antris Muda Makin mendatangi Kantor Redaksi Flores Pos di Jalan El Tari. Dia mengatakan, dia dituduh bahwa pada Senin dinihari sekitar pukul 03.00 dia masuk ke rumah Ina Tha di Jalan Garuda. Padahal pada waktu itu, dia tidak ada di sana tetapi berada di rumahnya di Paupire.

Dia dan keluarganya tidak menerima tuduhan tersebut. Dia melaporkan masalah ini ke kantor polisi. Di kantor polisi Bripda Hasbullah memaksanya mengaku telah masuk ke rumah Ina Tha. Bahkan pipi kiri dan pipi kanannya ditampar dan perutnya ditinju sehingga dia muntah-muntah. Dia juga disuruh berlutut dengan tangan ke belakang.

Polisi Mabuk
”Saya sempat protes. Saya bilang kae jangan gitu ko. Tapi dia malah bilang kau mau ancam saya,” kata Antris. Antris yang menghadirkan istrinya untuk menjadi saksi bahwa pada malam kejadian dia ada di rumah bersama istrinya malah disuruh keluar dari ruang pemeriksaan. Antris mengakui, pada saat dipukul Bripda Hasbullah dalam keadaan mabuk. Hasbullah sendiri mengatakan dia mabuk dan baru habis minum di sel dengan anak-anak.

"Ini yang buat kami keluarga marah. Kemarin keluarga sempat turun mau mengamuk"

Polisi yang menangani masalah ini lalu minta diselesaikan secara damai. Berita acara sudah dibuat namun belum ditandatangani oleh Hasbullah. Dia menyesal kenapa Hasbullah yang menganiayanya tidak juga meminta maaf. “Ini yang buat kami keluarga marah. Kemarin keluarga sempat turun mau mengamuk.”

Tidak Diperkenankan Masuk
Kakak korban, An Muda Makin yang mendampingi korban ke Flores Pos mengatakan, saat adiknya diinterogasi mereka semua tidak diperkenankan masuk ke ruang interogasi. Namun saat mendengar suara tamparan, mereka langsung tidak terima dan mencoba mengamuk di kantor polisi. Melihat keluarga korban marah, Bripda Hasbullah langsung lari. Saat menginterogasi dan menganiaya korban, kata An, Bripda Hasbullah hanya mengenakan bajun kaus. Saat dia melihat keluarga mulai marah, dia lari. “Dia sempat tunjuk nama di bajunya dan bilang hafal saya punya nama,” kata An.

“Adik kami ini mau minta pulihkan nama baik karena sudah difitnah. Eh sampai di polisi malah dianiaya dan dipaksa mengaku.” Pihak keluarga meminta agar Kapolres menindak tegas yang bersangkutan. Tindakan tegas itu perlu agar menjadi pelajaran dan tidak lagi terjadi di kemudian hari terhadap orang lain.

Akan Ditindak
Kepala Kepolisian Resor Ende, AKBP Bambang Sugiarto di ruang kerjanya, Rabu mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima, persoalan itu sudah diselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak. Kendati sudah diselesaikan, kata Kapolres Sugiarto, masalah ini akan ditelusuri. Pihaknya telah memerintahkan Kanit P3D untuk melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Jika nantinya Bripda Hasbullah ternyata terbukti telah melakukan penganiayaan, maka dia akan ditindak apalagi jika benar informasi yang menyatakan bahwa dia melakukan perbuatan itu karena mabuk. “Yang langgar disiplin ya kita tindak. Apalagi dalam keadaan mabuk.” *


Selengkapnya...

Dua Fraksi DPRD Mabar Menolak Tambang

Golkar dan PDIP

Oleh Andre Durung

LABUAN BAJO (FP) - Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan, dua dari tiga Fraksi di DPRD Manggarai Barat (Mabar) menolak segala bentuk rencana pertambangan di daerah itu. Karena tambang destruktif terhadap lingkungan dan masyarakat, termasuk pariwisata.

Hal itu ditegaskan Ketua Fraksi Golkar Plus Blasius Jeramun dan Ketua Fraksi PDIP Ambrosius Janggat di Labuan Bajo, Rabu (27/5). Penegasan ini bersifat pengulangan karena sikap serupa sebelumnya pernah disuarakan kedua fraksi tersebut. “ Ini menegaskan kembali penolakan kami atas rencana kehadiran industri pertambangan di Mabar,” tandas Jeramun diiakan Janggat.

Menurut Jeramun, berdasarkan informasi beredar selama ini bahwa di Mabar ada 3 tempat yang direncanakan bakal jadi lokasi pertambangan emas yaitu Tebedo, Kecamatan Boleng dan di Dalong serta Batu Gosok, Kecamatan Komodo. Bahkan di Tebedo dan di Batu Gosok dikabarkan sudah masuk tahap eksplorasi.

Menurut Jeramun, hingga kini DPRD Mabar secara kelembagaan belum ambil sikap karena belum ada aspirasi dari masyarakat ke lembaga dewan. Namun tidak berarti DPRD Mabar tutup mata-telinga. Belakangan sejumlah anggota Dewan secara perorangan pun per partai politik mulai menolak rencana tambang di Mabar.

“Sekarang saya dan Pak Ambros mau menegaskan kembali bahwa Fraksi Golkar Plus dan Fraksi PDIP DPRD Mabar menolak segala rencana bentuk pertambangan di Mabar, entah tambang emas dan lain-lian,” tegas Jeramun.

Janggat menambahkan, khusus eksplorasi tambang di Batu Gosok, Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar Plus DPRD Mabar menolaknya. Antara lain karena Batu Gosok masuk jalur hijau untuk pengembangan pariwisata.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Mabar, Rafael Arhat ketika ditemui Flores Pos secara terpisah di Labuan Bajo, Rabu (27/5) enggan bicara soal rencana tambang di daerah itu. “ Maaf, saya sangat hati-hati memberi komentar soal rencana tambang di Mabar termasuk di Batu Gosok yang hari-hari terakhir diceritakan sudah masuk tahap ekplorasi. Entah itu terkait lingkungan hidup maupun dari sudut pandang pariwisata,” katanya.

Arhat yang juga Ketua Forum Pariwisata Mabar dimintai tanggapannya terkait analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) di Kabupaten Flores barat, termasuk di bidang pertambangan.*

Selengkapnya...

Soal PAW, Paripurna Khusus DPRD Manggarai Ricuh

Anggota DPRD Baku Dorong Depan Meja Pimpinan Sidang

Oleh Christo Lawudin

RUTENG (FP) - Peristiwa tak terduga terjadi di ruang sidang utama DPRD Manggarai, Rabu (27/5) saat sidang paripurna khusus beragendakan setuju atau tidak DPRD melantik anggota DPRD PAW (pergantiam antar waktu). Hujan interupsi bertubi-tubi dan puncaknya terjadi kericuhan di depan meja pimpinan Dewan, berbuntut saling dorong karena ada anggota DPRD mau adu fisik.

Disaksikan Flores Pos yang mengikuti sidang paripurna khusus di gedung Dewan, Rabu (27/5), yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jack Mut Naur didampingi Wakil Ketua Lodovikus Bagus, suasana tegang sudah mulai terasa begitu sidang paripurna khusus dibuka pimpinan sidang.

Hujan interupsi terjadi. Ada anggota DPRD yang menginginkan pelantikan 5 anggota DPRD PAW dilakukan karena telah mengantongi surat keputusan Gubernur NTT. Sebagian meminta tak boleh dilakukan pergantian karena melanggar aturan karena sisa tugas DPRD sekarang ini sudah kurang dari 4 bulan.

Seorang anggota DPRD Ajutor Langgam, satu di antara anggota Dewan yang di-PAW dengan tegas meminta pimpinan sidang jangan cepat-cepat mengetuk palu sidang tanda berakhirnya paripurna khusus tersebut. Karena persoalan tidak bisa disamaratakan untuk semua parpol. Dia minta PPDI tidak diperlakukan sama dengan parpol lain.

”Saya minta pimpinan sidang jangan cepat dulu ketuk palu. Kita cermati dulu masalahnya. Kondisi partai kami tak sama dengan yang lainnya. Tolong, kita bicarakan dulu,”ujar Ajutor Langgam.

Anggota Dewan lain, Blasius Mempong mengatakan, tidak adanya pendapat pasti saat rapat Muspida terbatas mengindikasikan seriusnya masalah ini. Sebetulnya tak perlu ada polemik. Karena jelas aturan tidak membolehkan adanya pergantian pada saat-saat sekarang ini.

”SK Gubernur itu tak bisa dilanjutkan dengan pelantikan. Karena SK itu langgar aturan itu,” katanya.

Saat itu, rata-rata para anggota DPRD menginginkan agar masalah pelantikan anggota Dewan PAW itu menjadi kewenangan pimpinan Dewan. ”Kita serahkan hal ini ke pimpinan Dewan. Karena yang tentukan dilantik atau tidak, itu kewenangannya. Saya tak berpendapat soal setuju atau tidak. Kami tak mau terjebak dengan masalah ini.

Karena dasar dari pelantikan itu jelas, SK Gubernur. Kita tak bisa diminta pendapat. Ini menyangkut wibawa SK Gubernur. Masalah ini kita kembalikan ke pimpinan Dewan untuk menentukan jadi atau tidak pelantikannya,” kata anggota DPRD Robertus Kary Funay.

Pimpinan sidang Jack Mut Naur mengatakan, para anggota Dewan menginginkan keputusan jadi atau tidaknya pelantikan DPRD PAW diserahkan ke pimpinan Dewan. Mut Naur lalu mengetuk palu.

Beberapa anggota Dewan, di antaranyaBlasius Mempong, Eligius Doni, dan lain-lain langsung berdiri mendekati meja pimpinan DPRD. Para anggota Dewan lain dan staf Sekretariat Dewan ramai-ramai datang ke ruang sidang. Suasana ruang sidang pun menjadi tak terkendali. Di tengah suasana seperti itu, anggota Dewan Yosef Bom dan Blasius Mempong saling tunjuk untuk berkelahi. Keduanya sempat adu mulut hingga mau adu fisik. Keduanya sempat mau maju dari dua sudut berbeda untuk beradu otot. Keduanya dilerai sejumlah anggota Dewan dan staf Sekretariat Dewan.

Dalam suasana kian tak terkendali, suara keras juga datang dari anggota Dewan Ajutor Langgam. Dia berbicara keras sambil berdiri di meja. Tak puas sambil bersuara keras, dia berdiri dan maju hingga air minumannya tumpah di atas meja. Dia tak henti berteriak saat berada di depan meja pimpinan sidang yang sudah dipadati rekan-rekannya yang lain. Langgam tidak puas dengan sikap pimpinan Dewan yang langsung mengetuk palu sehingga paripurna ditutup.

”Saya tak puas dengan pimpinan. Saya sudah ingatkan jangan dulu ketuk palu. Partai kita masih bermasalah. Karena itu, tak bisa dilakukan PAW,” katanya.

Dalam suasana seperti itu pimpinan sidang langsung meninggalkan ruang rapat. Sidang bubar begitu saja. Para anggota Dewan sebagian langsung pulang dan lainnya tetap berada di gedung Dewan karena masih ada sidang Dewan untuk membahas LKPj Bupati 2008. Dalam hitungan menit kemudian, aparat Satpol PP dan polisi datang, namun suasana sudah bisa dikendalikan.

Dalam sidang paripurna khusus ini, pimpinan sidang Mut Naur dalam sapaan awal mengatakan, materi sidang adalah meminta pendapat para anggota Dewan terkait pelantikan anggota DPRD antar waktu karena sudah mengantongi SK Gubernur. Rapat ini harus bisa menghasilkan jalan keluar.

”Kita tak perlu lagi beri inteprestasi atas UU dan aturan yang ada. Kita harus hasilkan solusi,” katanya. ”Dua hari lalu, ada rapat muspida terbatas untuk bicarakan ini. Ada pro dan kotra saat itu. Tetapi, akhirnya rapat Muspida itu menyerahkan masalah ke pimpinan Dewan untuk diselesaikan. Selanjutnya, kita adakan rapat paripurna khusus sehingga ada jalan keluarnya.”

Data Flores Pos di gedung Dewan, Rabu (27/5), pergantian 5 anggota Dewan mestinya dilakukan karena sudah mengantongi SK Gubernur NTT tertanggal 27 April 2009. Para anggota Dewan yang diganti itu adalah Vinsen Ngapu diganti Marsel Mborong dari Partai Patriot, Ajutor Langgam oleh Maria Rumat dari PPDI, dan 3 dari Partai Golkar, yakni Eligius Doni oleh Yakob Nakung, Titus Jenarut oleh Yan Reot, dan Benyamin Harsel oleh Donatus Pan.*






Selengkapnya...

Blog Jalan Pintas untuk Tenar?

Oleh Marcela Valente
Sindikasi Pantau

SEMENTARA banyak orang masih memperingatkan bahwa internet akan menghapus bacaan, para penulis tak dikenal di Argentina yang ikut trend global akan blogging, meraih penghargaan di seluruh dunia. Tulisan-tulisan online mereka jadi buku, drama, dan film televisi.

Yang pertama adalah Hernan Casciari, wartawan-cum-penulis Argentina yang tinggal di Barcelona, Spanyol. Setelah menerbitkan sejumlah novel, cerita pendek, dan esai yang tak begitu laku, dia bikin blog tentang sebuah keluarga khayalan, Bertotti, yang memenangi 2005 Best of the Blogs –lebih dikenal sebagai BOBs, penghargaan weblog internasional yang diberikan radio internasional Deutsche Welle.

Hadiah itu menjadikan Casciati tenar dalam semalam.

Tokoh dalam blog itu adalah ”la mujer gorda” (perempuan tambun) Mirta Bertotti, seorang ibu rumah tangga Argentina berusia 52 tahun, yang hidup dengan suami pengangguran, tiga remaja belasan tahun, dan ayah mertua yang renta dan kecanduan obat.

Terkejut dengan penghargaan ini, Casciari mengatakan dengan hangat, “Mirta Bertotti” yang jenaka adalah ibunya. Dia menulis tentangnya hanya untuk menghibur beberapa temannya.

Blog ini lalu jadi novel berjudul A Little Respect, I'm Your Mother, dan drama yang merupakan pertunjukan sangat populer di Avenida Corrientes, jalan utama di kota Buenos Aires yang terkenal dengan kehidupan malamnya. Peran utama dimainkan oleh Antonio Gasalla, aktor lawak yang terkemuka di Argentina.

Casciari masih tetap meneruskan blognya. Tapi dia kini juga menulis untuk pertunjukan dan layar lebar.

Salah satu kawan blogernya juga mulai muncul. Carolina Aguirre adalah finalis Penghargaan Weblog in Amerika Serikat tahun 2006 dan 2007. Dia akhirnya memenanginya pada 2008 lewat blog Bestiaria. Dia juga meraih penghargaan sebagai penulis skenario untuk film.
Bestiaria, semacam daftar stereotip perempuan, dipilih oleh publik sebagai blog berbahasa Spanyol terbaik dalam BOBs 2008. Ia juga memenangi penghargaan Intel Cono Sur sebagai blog terbaik kategori seni dan budaya dari Amerika Latin. Di tahun yang sama, penerbit Alfaquara di Argentina menerbitkannya sebagai buku.

Aguirre membikin blog lain, La Peleadora atau Pejuang, yang muncul di edisi online Crítica, harian di Buenos Aires, dan dianggap sebagai “katalog pertarungan antara seorang perempuan mesum dan berbagai tokoh yang ingin menyengsarakan hidupnya.”

“Enam bulan lalu saya mencoba sebuah baju di sebuah toko. Tapi karena terlalu pendek, saya urung membelinya. Ketika saya mengembalikannya ke pelayan, dia memberi saran menggelikan yang saya ambil sebagai lelucon: ‘Ambil ini dan tambahkan sedikit bahan di bawahnya,’ kata si orang bodoh itu,” dan blog itu pun dimulai.

Hampir pada saat bersamaan, Aguirre menulis “Ciega a citas” (Kencan Buta), yang dalam setahun jadi buku keduanya, juga diterbitkan Alfaquara. Tokohnya, Lucía González, bercerita soal kenapa dia musti mencari pacar untuk acara pernikahan saudarinya.

“Kemarin saya hendak membunuh ibu dan saudari saya. Tapi alih-alih menikam mereka, saya memakan separuh lemon pie dan menangis. Saudari saya, Iriana, mengundang kami makan malam di rumahnya dan memberi kejutan: dia akan menikah dalam tujuh setengah bulan,” tulis Lucía.

“Segalanya berjalan lancar sampai waktunya minum kopi usai makan malam. Saat ke kamar mandi, saya mendapat kejutan dalam hidup saya. Ketika saya membasuh tangan, saya mendengar percakapan yang saya tak yakin ini nyata. Ibu bilang kepada saudari saya bahwa pernikahan ini akan sangat berat bagi saya karena saya lebih tua (saya berusia 30 tahun dan dia 27 tahun) dan mestinya menikah duluan.

”Bahwa saya punya pekerjaan buruk (saya reporter dan bergaji menyedihkan, ini benar), saya tak punya pacar (bagaimana dia tahu?), saya gemuk (saya kelebihan berat badan 12 kilo), dan hidup saya takkan ke mana-mana (juga benar).”

Sebagai reaksinya, dengan membuat tanda salib Lucía berjanji mencari seorang pacar sebelum pernikahan saudarinya.

Blog harian Aguirre diakses 2 juta pengunjung hanya dalam delapan bulan. Rumah produksi Fox International bekerja sama dengan produser Argentina, Rosstoc, akan menyadurnya sebagai serial TV yang akan mulai siar tahun ini.

“Ketika Anda menulis blog, Anda menulis dengan pembaca di dalam diri Anda,” ujar Aguirre kepada IPS. “Tapi hingga ia selesai, sebuah novel tak punya pembaca, yang bagaimana pun juga akan selalu tak tampak dan bisu. Dalam blog, dua hal itu paralel. Setiap hari orang membaca apa yang Anda tulis, dan saya selalu sadar ada seseorang di luar sana.”

“Novel punya jarak yang lebih rapi antara penulis dan pembacanya. Tak ada tempat bagi saya, tapi pada saat bersamaan, saya tak pernah tahu apakah saya membuat kisah yang hebat atau kacangan. Ini jika alat ukurnya rusak,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan blog menggantikan buku, Aguirre yakin bahwa, “Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi, dan tak ada pilihan yang serupa wahyu.”

“Bahasa dan mediumnya berubah, berkembang, dan berganti karena ada pembaca atau penonton yang melakukan hal sama juga,” ujarnya.

“Bioskop tak mati ketika suara datang; mereka pun berubah. Teater tak mati dengan kemunculan film, dan sandiwara radio memberi jalan bagi opera sabun televisi.” Saat ini, “apapun bisa terjadi,” ujarnya.*
Selengkapnya...

Honor Pengawas Kecamatan Belum Dibayar

Sudah Tiga Bulan Honor Para

Oleh Christo Lawudin

RUTENG (FP) - Sudah tiga bulan berlalu, honor panitia pengawas kecamatan dan desa di Manggarai belum dibayar. Mereka minta Panitia Pengawas Pemilu (Panwslu) segera membayar honor mereka, yang besarnya bervariasi dari Rp750 hingga Rp1 juta.

Seorang anggota Panitia Pengawas Kecamatan Satar Mese, Patris Panggur kepada wartawan di Ruteng, Senin (25/5) mengatakan, Jumat (22/5) mereka mempersoalkan belum dibayarnya honor mereka sejak Maret hingga Mei. Mereka datang ke Sekretariat Panwaslu di rumah Wunut. Namun, informasi soal honor ini masih simpang siur.

”Rekan-rekan anggota Panwascam sempat datang ke Sekretariat Panswaslu di Ruteng, pekan lalu. Jumlahnya bisa puluhan orang. Kita mau tanya kepastian pembayaran honor. Karena kita sudah bekerja keras untuk sukseskan Pemilu Legislatif (Pileg) 2009. Tetapi, hak kita belum diperhatikan,” kata Panggur.

Bukan saja soal honor, tapi kata dia, juga masalah uang alat tulis kantor (ATK), sewa kantor, biaya operasional kendaraan, dan dana sosialisasi. Semuanya belum dibayar. Mereka minta agar hak panitia pengawas kecamatan dan desa ini dibayar.

Ketua Panwascam Langke Rembong Donatus Dor juga sependapat bahwa ini masalah serius yang mesti ditanggapi secepatnya. Masalah ini harus diprioritaskan. Jika tidak segera diselesaikan, menurut dia, akan ada banyak anggota Panwascam yang akan datang ke Sekretariat Panwaslu. Karena alokasi anggaran sudah diketahui oleh semua pihak.

”Kita sudah tatap muka dengan orang Panwaslu, pekan lalu. Hasilnya, positif. Katanya semua persoalan yang dibawa para anggota Panwascam diakomodasi. Honor dan lain-lain segera dibayar pekan ini,” katanya.

Ketua Panwaslu Aloysius Poleng belum berhasil ditemui Flores Pos, Senin (25/5). Tetapi, menurut anggotanya Pius Panfino Jewaru, persoalan para Panwascam tersebut sudah diakomodasi Panwaslu. Dalam pertemuan dengan mereka pekan lalu, sudah ada titik temu. Hak mereka segera dibayarpekan ini. Sebetulnya honor sudah dibayar tetapi karena ada persoalan internal Panwaslu dengan sekretariat maka belum bisa direalisasikan.

”Keluhan mereka sudah kita dengar. Antara kita dan mereka sudah ada titik temu. Honor dan lain-lain yang menjadi hak mereka segera diselesaikan. Begitu hasil pertemuan dengan mereka pekan lalu. Dengan itu, masalah bisa selesai,” katanya.

Namun dia tidak bersedia menjelaskan masalah internal dengan Sekretariat Panwaslu. Dia bilang honor Panwaslu juga sejak Maret belum dibayarkan. Tetapi, dalam pertemuan pekan lalu, masalah itu bisa diselesaikan paling lambat bulan ini.*

Selengkapnya...

Warga Protes Anggota Dewan Kerja Proyek

Proyek Pembangunan Puskesdes di Tuannggeo

Oleh Wall Abulat

MAUMERE (FP) - Belasan utusan warga empat desa di Pulau Palue: Ladolaka, Tuanggeo, Rokirole, dan Nitunglea yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (Ampika), Senin (25/5) menggelar aksi demo di Kantor Kejaksaaan Negeri Maumere dan di Kantor DPRD Sikka. Mereka protes dugaan keterlibatan salah satu anggota DPRD Sikka, Fransiskus Ropi Cinde yang menangani proyek puskesmas kesehatan desa (puskesdes) tahun 2007 senilai Rp800 juta. Namun proyek dimaksud hingga kini belum tuntas.

Pendemo yang menggunakan satu truk ini membawa serta beberapa poster di antaranya bertuliskan “Adili Anggota DPRD yang mengerjakan proyek yang bersumber dari APBD” dan “Tangkap dan Adili Mafia Wakil Rakyat”. Koordinator umum aksi Andreas Sosu, Anton Bata, Yoseph Nua, dan Indah Paly.

Dalam orasi di depan Kantor Kejari Maumere dan di depan Kantor DPRD Sikka, dan beberapa ruas jalan utama Kota Maumere mereka mempertanyakan mengapa proyek dimaksud dikerjakan dengan sistem penunjukkan langsung, bukannya melalui proses tender.

Mereka juga mempertanyakan mengapa Kepala Dinas Kesehatan waktu itu, dokter Wera Damnianus menunjuk langsung anggota DPRD Sikka Fransiskus Ropi Cinde untuk menangani proyek dimaksud. Mengapa pula proyek dimaksud hingga batas akhir pengerjaannya belum juga rampung, bahkan diberikan adendeum sampai April 2008 juga belum bisa diselesaikan. Mereka juga mempertanyakan mengapa aparat penegak hukum (jaksa dan polisi) lamban melakukan penyelidikan dan pemeriksaan pihak-pihak yang terlibat, termasuk empat kontraktor yang meminjamkan benderanya kepada Frans Ropi Cinde.

Ampika juga minta pihak kejaksaan melakukan inspeksi terhadap fisik proyek, memanggil dan memeriksa keempat kontraktor yang meminjankan benderanya kepada Frans Ropi Cinde, memanggil dan memeriksa Frans Ropi Cinde, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Frans Ropi Cinde yang dikonfirmasi wartawan di Kantor DPRD Sikka, Senin siang mengaku pihaknya tidak tahu menahu tentang tuntutan aliansi masyarakat itu. Bahkan Cinde mengaku telah difitnah atas tudingan yang tidak beralasan itu.

“Saya akan lapor mereka ke polisi,” kata Cinde singkat seraya meninggalkan wartawan dan bergegas masuk dalam satu ruangan khusus.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, dokter Wera Damianus, MM yang kini Wakil Bupati Sikka yang dicegat wartawan di Kantor DPRD Sikka, Senin siang menjelaskan pihaknya tidak pernah menunjuk Frans Ropi Cinde untuk mengerjakan Puskesdes di Tuanggeo.

“Saya percayakan pengerjaan proyek itu kepada kontraktor sesuai Keppres Nomor 80. Saya tidak pernah menunjuk anggota DPRD Sikka Frans Ropi Cinde seperti yang disebutkan aliansi masyarakat itu,” katanya.

Wera Damianus mengaku pengerjaan proyek itu telat karena dipengaruhi beberapa faktor di antaranya pernah terjadi kelangkaan semen di Kabupaten Sikka dan terganjal masalah kekurangan air di Pulau Palue. “Dua masalah ini turut mempengaruhi pengerjaan proyek dimaksud,” katanya.

Sebelumnya, Kajari Maumere, Acep Sudarman kepada Flores Pos menjelaskan pihaknya sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait pelbgai dugaan korupsi di Kabupaten Sikka, termasuk pengaduan pembangunan proyek Puskesdes di Tuanggeo, Palue. “Jaksa sedang lakukan pulbaket,” kata Sudarman.

Flores Pos mencatat, utusan para pendemo diterima Ketua DPRD Sikka AM Keupung dan Wakil Ketua E.P da Gomez di ruang Rapat Komisi C DPRD Sikka. Dalam rapat ini utusan di antaranya Yoseph Nua dan Indah Paly menyampaikan seputar fakta kelambanan pengerjaan puskesdes dan dugaan keterlibatan anggota DPRD Sikka yang mengerjakan proyek dimaksud.

Ketua DPRD AM Keupung pada kesempatan ini berjanji akan mempelajari dan mengecek kebenaran laporan yang ada, serta mengonfirmasikannya kepada pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.*

Selengkapnya...

Massa dari Desa Lamatutu Unjuk Rasa di KPUD

Menuntut Proses Hukum Pelanggaran Pemilu

Oleh Frans Kolong Muda

LARANTUKA (FP) - Forum Penegak Demokrasi Indonesia Flores Timur (FPDI-Flotim) dengan kekuatan massa sekitar 60 orang dari Desa Lamatutu melakukan aksi demonstrasi damai di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Flotim, Selasa (25/5) pkl. 10.30-pkl 12.00.

Kedatangan forum tersebut untuk meminta klarifikasi KPUD Flotim sekaligus mengharapkan kasus pelanggaran tindak pidana pelanggaran pemilu legislatif yang dihadapi Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) diproses secara hukum.

FPDI Flotim dalam pernyataan sikap tertulis yang ditandatangani ketua, Andreas Gama Lusi dan sekretaris Herry Aran menyatakan, KPUD Flotim secara lembaga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana manipulasi, penggelembungan, dan penghilangan secara sengaja jumlah suara Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sebanyak 170 suara dan diberikan kepada caleg PPRN nomor urut 1 atas nama Fransiskus Juan Hadjon yang hanya memperoleh 325 suara sehingga menjadi 506 suara melampaui caleg terpilih atas nama Hendrikus Belang Koten yang meraih suara terbanyak 439 suara.

FPDI Flotim menandaskan, kelima angggota KPUD Flotim secara sengaja alias tahu dan mau telah menandatangani dokumen berita acara pleno rekapitulasi suara PPRN dan caleg terpilih pada Selasa (5/5) bertempat di aula KPRI Gelekat Nara Larantuka tempat berlangsungnya pleno. Sekalipun telah dilakukan perbaikan setelah penelusuran kembali berita acara pada Rabu (6/5) oleh KPUD NTT di Kupang atas desakan Panwaslu Kabupaten Flotim, namun tidak menghilangkan perbuatan melawan hukum dan tindak pidana serta kejahatan terhadap politik dan demokrasi di Flotim.

Terhadap kejahatan itu para pelaku harus diadili aparat penegak hukum sesuai pasal 298 Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja ubah berita acara hasil hitung suara dan atau sertifikat hasil hitung suara” dijatuhi hukuman penjara minimal 12 bulan dan maksimal 60 bulan, dengan denda minimal Rp500 juta dan maksimal Rp1 miliar dan tindak pidana umum lainnya yang diatur dalam KUHP.

Forum juga menuduh angggota KPUD Flotim tertentu telah bekerja sama dengan caleg tertentu dari PPRN bersama pegawai operator data melakukan sebuah kejahatan menghilangkan dan atau mengubah jumlah suara sah partai dan caleg PPRN. Kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya (cyber crime). Maka aparat penegak hukum perlu segera menangkap dan mengadili sesuai pasal 300 UU Pemilu yakni, “Barang siapa dengan sengaja merusak, mengganggu/mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu” akan dijatuhi hukuman penjara minimal 60 bulan dan maksimal 120 bulan dengan denda Rp500 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Sikap tegas FPDI Flotim antara lain, tanpa ada alasan untuk mendiskualifikasi, mengganti, saudara Hendrikus Belang Koten sebagai angggota DPRD Flotim periode 2009-2014 karena beliau memegang legitimasi rakyat dengan mengantongi suara terbanyak 439 suara, mensomasi KPUD Flotim agar tidak terjebak dalam tindakan kesewenangan dari pengurus partai yang melakukan upaya-upaya pemecatan terhadap Hendrikus Belang Koten yang tidak sesuai dengan AD/ART partai, hanya karena dilandasi sikap gila kekuasaan, iri hati, kecewa, stres, dan tindakan-tindakan lainnya yang anti demokrasi.

FPDI Flotim juga mendesak Kapolres Flotim dan Kajari Larantuka untuk segera menangkap dan mengadili oknum-oknum angggota KPUD Flotim dan oknum caleg tertentu dari PPRN Flotim yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Mendesak KPUD NTT dan KPU Pusat untuk mencabut SK Ketua dan angggota KPUD Flotim sebelumnya dan segera mengganti ketua dan angggota KPUD Flotim yang baru.

Seusai menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap, FPDI Flotim melakukan acara adat “bau lolon” di halaman Sekretariat KPUD Flotim dengan meminum air tuak bersama ketua dan anggota KPUD Flotim. Acara “bau lolon’ ini diawali sapaan adat dari tua adat dari Desa Lamatutu (Turubean), Kecamatan Tanjung Bunga, Thomas Tobi Kelen. Sumpah adat dengan “bau lolon” ini untuk menguji benar tidaknya pelanggaran pemilu dimaksud dimana oknum yang melakukan pelanggaran akan “termakan” sumpah adat tersebut.

Ketua KPUD Flotim, Abdul Kadir H. Yahya bersama tiga anggotanya, Erni Katana, Kosmas Kopong dan Bernad Boro Tupen, menerima air tuak yang dituang dalam tempurung (neak) untuk diminum.

Tidak Sengaja
Ketua KPUD Flotim Abdul Kadir H. Yahya ketika menerima wakil dari FPDI Flotim di ruang kerjanya, menjelaskan bahwa, kesalahan rekapan data perolehan suara PPRN pada saat pleno KPUD Flotim, tidak ada unsur kesengajaan.

“Telah terjadi kesalahan ‘berjemaah’ yang dilakukan para persetujuan termasuk saksi dari PPRN. Panwaslu selalu mengikuti proses pemilu itu dan panwaslu seharusnya sampaikan soal ketidaksesuaian data itu pada KPUD Flotim. Ketika dilakukan rekapitulasi Dapil Flotim 1 khusus saksi PPRN secara tegas menyatakan tidak ada soal, sehingga KPUD Flotim menetapkan perolehan suara PPRN itu,” katanya.

Ia menjelaskan, pada pleno KPUD NTT, hasil rekapiltulasi Flotim diserahkan dan setelah itu Panwaslu Flotim membuat rekomendasi kepada KPUD NTT untuk dilakukan penelusuran hasil rekapitulasi Dapil Flotim 1. Pada waktu itu dilakukan penyerasian dan pelurusan dokumen Dapil 1 Flotim khususnya PPRN dan ternyata terdapat perbedaan angka yang mencolok pada data yang disahkan KPUD Flotim. Karena ada perbedaan, maka dibuat perbaikan sesuai dengan fakta hasil perolehan suara yang sebenarnya. Dengan demikian penetapan calon menjadi berubah untuk PPRN dimana yang berhak menduduki kursi DPRD Flotim dari PPRN adalah Hendrikus Belang Koten yang sudah ditetapkan di Larantuka pada Sabtu (16/5).

Kadir manegaskan kesalahan data ittu bukan merupakan kesengajaan KPUD Flotim. “Kami tidak ada kepentingan terhadap siapa-siapa. Silakan proses masalah itu dalam ranah hukum,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan anggota KPUD Flotim yang juga sebagai ketua Divisi Pemungutan, Penghitungan dan Pencalonan, Kosmas Kopong bahwa hasil rekapitulasi KPUD Flotim diakui sebagai kekeliruan teknis dan setelah ditelusuri ternyata ditemukan ketidaksesuaian. “Kekeliruan itu tidak disengaja dan tidak ada muatan kepentingan tertentu. Tidak ada yang lakukan rekayasa,” katanya.

Selengkapnya...

Warga Potulando Digigit Anjing Rabies

Oleh Hieronimus Bokilia

ENDE (FP) - Yuliana Tedenz (50) warga Kelurahan Potulando pada Sabtu, 16 Mei yang lalu digigit anjing. Dia langsung diberi suntikan vaksin rabies. Sedangkan anjing berhasil ditangkap dan dipotong dan kepalanya dibawa ke Dinas Pertanian dan Peternakan. Hasil pemeriksaan, positif itu anjing rabies.

Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Potulando, Agustina Kasarua di Kantor Lurah Potulando, Senin (25/5 mengatakan, korban sedang berdiri di lokasi kejadian. Anjing datang dari belakang dan langsung melompat menggigit korban pada pelipis mata kanan.
Anjing itu kemudian lari ke arah Jalan Irian Jaya. Warga mengejar dan membunuhnya.

Hasil pemeriksaan di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, itu anjing positif rabies.
Kelurahan akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan vaksinasi anjing. Tapi Dinas Kesehatan bilang, stok vaksin tidak ada.

Lurah Potulando Fredy Try Marhanto mengeluarkan pengumuman kepada warga agar pemilik anjing, kucing dan kera diikat. Jika ada anjing yang tidak diikat, dianggap anjing rabies sehingga semua warga berhak membunuh anjing tersebut.

Lurah Marhanto juga mengimbau warga Potulando yang digigit HPR agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan atau puskesmas terdekat.*


Selengkapnya...

Petani Mbay Cemaskan Gagal Panen

Jika Saluran Primer Sutami Jebol

Paul J Bataona


MBAY (FP) - Petani sawah di Mbay, kabupaten Nagekeo saat ini diliputi rasa cemas setelah mengetahui khabar tentang hampir jebolnya saluran primer Sutami sebagaimana diberitakan media ini. Pasalnya mereka dibayangi gagal panen karena sebagian petani sudah mulai menanam bahkan ada yang sedang berbulir. Karena itu mereka mengharapkan agar pemerintah secepatnya mengambil langkah perbaikan dan antisipasi sejak dini.

Kecemasan itu disampaikan Adrianus Lay Tonga , Selasa (26/5) kemarin. “Kami petani saat sangat cemas setelah mengetahui bahwa saluran irigasi Sutami hampir jebol itu. Kami hanya berharap pemerintah segera mengambil langkah perbaikan sejak dini,” tandasnya.

Dia menjelaskan jika kondisi yang ada dibiarkan begitu saja maka akan berbuntut pada gagal yang dialami masyarakat sebab membutuhkan waktu yang relatif lama untuk perbaikan, apalagi sebagian petani saat ini ada yang sedang menanam dan ada petani yang punya padi sedang berbulir. Sawah akan dibiarkan kering dalam tenggang waktu yang lama. Menurut dia bronjong yang menahan dinding saluran juga harus tebal dan diperhatikan secara baik serta perlunya tanaman yang bisa menopang pinggir saluran karena bentuk tanah yang labil dan mudah longsor.

Dijelaskan Lay Tonga saluran primer ini mengaliri seluruh daratan dan hamparan sawah petani di Mbay. Sekitar 90 persen warga Nagekeo punya nafas hidup dengan bertani sawah. Selain itu ada ada ternak yang butuh air. “Saya juga cemas kalau jika tidak ada air maka hampir pasti hama bisa serang padi. Saya yakin pemerintah segera mengantisipasi,” ujarnya.

Bupati Nagekeo, Johanes Samping Aoh saat dikonfirmasi mengaku kalau hampir jebolnya saluran primer Sutami itu akibat kelalaian staf yang tidak menutup pintu saat hujan lebat bulan Maret 2009 lalu. Pemerintah lanjut Nani Aoh, sudah mengambil langkah antisipasi dengan dukungan dana yang bersumber dari APBD II. “Dalam waktu dekat kita sudah bisa perbaiki. Kita antisipasi sejak dini,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan media ini saluran primer irigasi Sutami sekitar 100 meter dari pintu pembuangan kini terancam jebol, kerusakan ini terjadi sejak Maret 2009 lalu. Fakta lapangan menunjukan bronjong pada bagian itu runtuh dan jatuh hingga air mengali merembes keluar dari dasar bronjong. Panjang kerusakan mencapai kurang lebih 50 meter. Jika tidak segera diperbaiki maka saat hujan lebar datang bukan tidak mungkin, saluran itu akan jebol.

Selengkapnya...

Tidak Gratiskan Pendidikan, Sekolah Hadapi Tuntutan Pemerintah

SEMARANG (ANTARA)
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo menegaskan pemerintah akan memakzulkan (impeach) atau menuntut sekolah-sekolah negeri jika tidak menyelenggarakan pendidikan gratis untuk tingkat SD-SMP.

"Tergantung siapa pihak yang tidak mau melaksanakannya," tegas Mendiknas usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 2009 di Hotel Patra Jasa Semarang, Rabu.

Bambang juga menandaskan lagi sikap pemerintah untuk menggratiskan pendidikan dari tingkat SD sampai SMP dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Dia menyebut aturan ini sudah diatur dalam UU APBN 2008, UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan maupun UUD 1945.

Ia mengaku sudah mengunjungi 10 kabupaten dan kotamadya di Jawa Tengah (Jateng) dan ternyata mereka sudah melaksanakan pendidikan gratis sesuai dengan versinya masing-masing.

"Sebab, pelaksanaan pendidikan gratis tidak selamanya harus selalu seragam, namun dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi daerah, dan kemampuan daerah masing-masing," katanya.

Kesepuluh kabupaten/kota tersebut adalah Kudus, Jepara, Purwodadi, Kota Surakarta, Karanganyar, Sragen, Temanggung, Banjarnegara, Purbalingga, dan Banyumas, kata Mendiknas.

Sementara, provinsi yang telah melaksanakan pendidikan gratis adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Menurut dia, pendidikan gratis sudah harus dilaksanakan pada tahun ini, terutama pada tingkat SD-SMP Negeri.

"Bahkan, beberapa daerah tersebut sudah memperluas pelaksanaannya mencakup SMA, SMK, madrasah dan sekolah swasta, sesuai kemampuan dan komitmen daerah masing-masing," katanya.

Ia mengatakan, indikator gratis ditentukan oleh pemerintah, bukan masyarakat, sebab masing-masing daerah tentunya mengetahui dan mengukur batas kemampuan masing-masing dalam menyelenggarakan pendidikan gratis.

Indikator gratis ditentukan oleh pemerintah sehingga pendidikan gratis dapat dilaksanakan dengan baik. "Terlebih lagi, pendidikan gratis tidak melarang adanya sumbangan," katanya.

Dia menilai sumbangan sekolah berbeda dari pungutan di mana dalam pungutan jumlah dan waktu ditentukan, sementara pada sumbangan tidak, sehingga kalau ada orangtua murid yang ingin menyumbang sekolah tidak dilarang, asal jumlah dan waktunya tidak ditentukan oleh sekolah.*

Selengkapnya...

Menyingkirkan “Kutukan Sumber Daya Alam”

Oleh Marina Litvinsky
Sindikasi Pantau

WASHINGTON (IPS) – EMPAT negara bergabung dengan Program Transparansi Industri Tambang (EITI), sebuah upaya global yang meletakkan standard kongkret mengenai manajemen pendapatan yang transparan dari sektor minyak, gas, dan pertambangan.

Albania, Burkina Faso, Mozambik, dan Zambia bergabung dalam daftar 26 negara kandidat yang saat ini menerapkan proses EITI, ujar dewan pengurus EITI mengumumkan Senin lalu di Washington.

“EITI memberikan sebuah cetak biru yang sangat dibutuhkan kepada pemerintah dan warga demi dialog yang logis mengenai pengelolaan sumber daya alam,” ujar Karin Lissakers, direktur lembaga nirlaba Revenue Watch Institute.

”Tanpa dialog yang sehat antara masyarakat sipil dan pembuat kebijakan, negara-negara kaya minyak dan mineral akan tetap rentan terhadap segala bentuk eksploitasi ekonomi, politik, dan sosial, serta konflik,” ujarnya.

Dewan pengurus EITI menggelar serangkaian pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di Washington pekan lalu, yang diselenggarakan oleh Bank Dunia. Bank Dunia jadi penyokong EITI sejak didirikan pada 2002.

”Saya mendorong agar lebih banyak negara Afrika dan wilayah lain di dunia menjalankan proses EITI dan tahu manfaat transparansi yang lebih besar dalam sektor industri ekstraktif,” ujar Somit Varma, direktur Bank Dunia yang nenangani minyak, gas, dan pertambangan.

”Tapi ia hanya terwujud jika negara-negara itu menggunakan hak milik secara penuh terhadap inisiatif yang bersifat sukarela ini. Bank Dunia berkomitmen mendukung negara-negara dalam upaya ini,” ujarnya.

Juga diumumkan tiga negara baru yang akan jadi donor untuk mendukung penerapan EITI melalui Bank Dunia.

Saat ini sepuluh negara donor dan Komisi Eropa menyediakan dana untuk EITI Multi-donor Trust Fund (MDTF), dikelola Bank Dunia, yang memberikan bantuan pelaksanaan. Sepuluh negara itu adalah Australia, Belgia, Kanada, Finlandia, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Spanyol, dan Inggris.

Finlandia hanya bergabung sebagai negara donor, sementara Amerika Serikat dan Swiss akan segera bergabung dengan kelompok donor.

Tema penting pada serangkaian pertemuan itu adalah merencanakan validasi EITI, yang akan mengawasi mekanisme penerapan negara. Duapuluh satu kandidat negara EITI menghadapi tenggat waktu hingga Maret 2010 untuk menyelesaikan validasi EITI.

Melalui EITI, negara mengajak perusahaan, masyarakat sipil, dan wakil pemerintah mengawasi dan menghitung pembayaran yang diberikan kepada pemerintah oleh perusahaan tambang yang beroperasi di negara mereka.

Negara yang memenuhi seluruh laporan dan indikator operasional sesuai pedoman EITI dan menyelesaikan proses validasi dengan teliti dianggap memenuhi EITI, yang menunjukkan bahwa standard laporan pendapatan suatu negara di sektor pertambangan sudah mencapai level transparansi yang lebih baik.

Pada Februari lalu , Azerbaijan yang kaya minyak disebut-sebut sebagai negara pertama yang memenuhi EITI.

”Sungguh mengesankan melihat upaya negara-negara yang menerapkan EITI untuk mempersiapkan validasi dan memenuhi standard EITI. Masyarakat internasional menghargai upaya semacam ini serta mendukung negara dan pemangku kepentingan yang menerapkan EITI,” ujar Dr Peter Eigen, ketua dewan pengurus EITI.

Menurut Bank Dunia, 3,5 milyar orang tinggal di negara-negara yang kaya minyak, gas, dan mineral.

Selama ini Afrika, yang melimpah dengan sumber daya alam, menderita oleh apa yang disebut “kutukan sumber daya alam”. Pengeksporan sumber daya ini berkontribusi terhadap kemiskinan, korupsi, konflik, dan kerusakan lingkungan yang meluas di seluruh negeri.

Pada 2000, situasi di Afrika jadi sorotan ketika Majelis Umum PBB mengakui “konflik berlian” sebagai faktor penting yang memperpanjang perang brutal di sebagian Afrika. Di Angola dan Sierra Leone, misalnya, uang dari konflik berlian dipakai untuk membeli senjata dan kegiatan ilegal lainnya oleh kelompok pemberontak.

Di Republik Demokratik Kongo, kelompok bersenjata mendapat keuntungan dari penjualan “mineral-konflik” seperti timah, tantalum, tungsten, dan emas, yang dipakai sebagai bahan elektronik di seluruh dunia. Dengan kekerasan, mereka mengendalikan pertambangan dan meminta uang suap, atau pajak, dari pengangkut dan pembeli lokal maupun internasional, serta mengontrol perbatasan.

Anggota-anggota EITI melihatnya sebagai cara untuk menarik investasi asing yang sangat dibutuhan, yang berkurang dalam kecenderungan ekonomi yang menurun saat ini.

“Perusahaan tambang adalah mitra yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan,” ujar Ernest Bai Koroma, president Sierra Leone, saat upacara pencangkulan tanah pertama African Minerals Company, Ltd baru-baru ini.

“Kemitraan antara mereka dan pemerintah berjalan baik dan dalam suasana penuh kepercayaan dan integritas,“ ujarnya. “Itulah sebabnya pemerintahan saya memutuskan untuk meningkatkan transparansi dalam eksploitasi sumber daya mineral melalui keanggotaan kami dalam Program Transparansi Industri Tambang (EITI) dan baru-baru ini mengkaji hak-hak mineral.”

Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, agar warga benar-benar merasakan manfaat sumber daya alam di negaranya. Yakni, seluruh pihak dalam proses ekstraksi dan penjualan harus mengungkapkan data lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bergabung dengan EITI adalah langkah awal, dan selebihnya mengirim sinyal kuat atas komitmen pemerintah dalam transparansi,” ujar Obiageli Katryn Ezekwesili, wakil presiden Bank Dunia wilayah Afrika, dalam sebuah editorial untuk The Independent.

“Berbuatlah lebih banyak, agar warga memperoleh manfaat dari pendapatan tambang. Transparansi dibutuhkan dalam seluruh arus sumber daya alam, dari bagaimana kontrak diputuskan dan diawasi, pajak dan royalti dibayarkan, hingga pilihan investasi dibuat dan dijalankan,” ujarnya.

Awal bulan ini, dalam upaya membendung aliran uang dari sumber mineral yang memicu perang saudara di Kongo, Senat Amerika Serikat mengumumkan UU bipartisan baru. UU ini akan memaksa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk menjejaki dan membuka negara yang sumber mineralnya biasa dipakai dalam produk-produk elektronik.

“UU Mineral-Konflik Kongo” mewajibkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, yang menjual produk-produk dengan bahan timah, tantalum atau tungsten, mengungkapkan negara asal mineral itu kepada Komisi Sekuritas dan Bursa. UU ini juga mewajibkan Departemen Luar Negeri untuk mengawasi secara ketat keuangan kelompok bersenjata di wilayah kaya mineral di Kongo bagian Timur.*


Selengkapnya...

Merancang Kerja Sama Sekolah dan Komite Sekolah

KOMITE SEKOLAH – Kepala Sub Bagian Tata Usaha Departemen Agama (Depag) Kabupaten Ende Yosef Nganggo sedang memberikan materi ”Memahami Komite Sekolah” pada hari kedua lokakarya di PSE Ende, Sabtu (23/5).




Oleh Frans Obon

ENDE (FP) - Sebanyak 40 orang ketua komite sekolah dasar dan sekolah menengah pertama mengikuti lokakarya yang digelar Seksi Pendidikan Agama Katolik pada Departemen Agama Kabupaten Ende dan Tim Pastoral Kevikepan Ende, yang berlangsung Jumat (22/5) hingga Minggu (24/5) di aula Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Agung Ende di Jl Durian.

Loakarya mengambil tema ”Dengan Membangun Kebersamaan, Kita tingkatkan Mutu Pendidikan Katolik”. Empat narasumber: Romo Herman E Wetu Pr dan Petrus Puli membawa materi Manajemen Berbasi Sekolah, Rencana Pengembangan Sekolah, Rancangan AD/ART Komite sekolah dan Rancangan RAPB Sekolah dan Komite; Kepala Departemen Agama Agustinus T Gempa membawakan materi Kebijakan Pemerintah: Pembangunan di Bidang Agama dan Kebersamaan dengan Para Pihak; Yosef Nganggo dari Depag Ende membawakan materi Komite Sekolah, dan Yohanes Baptiste Seja membawakan materi Dinamika Kelompok.

”Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melainkan juga tanggung jawab pemerintah provinsi, kabupaten, dan bahkan tanggung jawab sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep community based participation dan school based management, yang tidak saja kita wacanakan melainkan kita laksanakan. Komite sekolah dipandang strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan,” kata Yosef Nganggo, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Depag Ende dalam sambutan pembukaan.

Dalam sajian materi hari kedua pada sesi memahami komite sekolah, Yosef Nganggo mengatakan, komite sekolah sebagai wadah peran serta masyarakat memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu pendidikan dan menciptakan efisiensi dan pemerataan pengelolaan pendidikan.

“Komite sekolah merupakan lembaga non profit yang dibentuk berdasarkan musyawarah secara demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan,” katanya.

Dalam sejarah pendidikan di Flores, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sudah lama dilakukan melalui wadah Persekutuan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), yang diubah menjadi Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Sekarang dalam konteks manajemen berbasis sekolah, dibentuklah Komite Sekolah sebagai wadah partisipasi orang tua murid dalam proses pendidikan.

Sedangkan Romo Herman E Wetu menegaskan bahwa manajemen berbasis sekolah menuntut adanya kemandirian sekolah untuk mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki oleh sekolah bersangkutan.

“Manajemen berbasis sekolah memberikan kewenangan yang lebih luas pada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri, menekankan keikutsertaan masyarakat secara intensif dan ekstensif dalam pengelolaan sesuai dengan peran dan potensi masing-masing,” katanya.

Menurut dia, keberhasilan manajemen berbasis sekolah ditentukan oleh adanya dukungan, komitmen dan kesungguhan untuk melaksanakannya, kemampuan melakukan pembaruan, pengembangan potensi, dukungan terhadap visi dan potensi sumber daya sekolah.*

Selengkapnya...

Kepala Depot Pertamina Maumere Pantau APMS Waiwerang

Oleh Frans Kolong Muda

LARANTUKA (FP) - Tim dari Depot Pertamina Maumere yang membawahi distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Flores Timur (Flotim) dan Kabupaten Lembata, Rabu (20/5) melakukan pemantauan di lokasi agen premium minyak tanah dan solar Waiwerang, Pulau Adonara. Pantauan langsung tersebut untuk menindaklanjuti berita media ini terkait penggunaan takaran manual APMS tersebut yang disinyalir merugikan konsumen.

Kepala Depot Pertamina, Petrus Nong yang dikonfirmasi Flores Pos, Rabu (20/5) malam melalui telepon selulernya mengakui dia bersama stafnya turun langsung ke APMS Waiwerang untuk tujuan menindaklanjuti berita Harian Umum Flores Pos, edisi Sabtu (16/5) terkait keresahan konsumen atau masyarakat di Pulau Adonara akibat dari penggunaan alat ukur minyak yang masih manual dan merugikan konsumen karena tidak tepat ukuran.

Nong mengakui, timnya turun langsung ke APMS Waiwerang secara rahasia untuk mengambil sampel BBM di APMS Waiwerang dan selanjutnya dibawa ke Maumere untuk diuji kualitas minyaknya. “Kita beli minyak di APMS Waiwerang untuk diuji di labor guna mengetahui kualitas minyak, apakah minyak campuran atau asli. Pembelian minyak itu kami lakukan tanpa memberitahu kepada pemilik APMS Waiwerang untuk tujuan uji labor,” ujarnya.

Ditanya tentang penggunaan alat ukur manual oleh APMS Waiwerang, yang meresahkan masyarakat, Nong berdalih bahwa alat ukur nosel tidak diwajibkan untuk status APMS. Terkait penggunaan alat ukur nosel diharapkan status APMS Waiwerang ditingkatkan menjadi SPBU dan oleh karena itu diharapkan dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.

Wili Tanur, pengelola APMS Waiwerang yang dihubungi Flores Pos via telepon Jumat (22/5) tidak berhasil dikonfirmasi karena sedang keluar. Pada Selasa (12/5) ketika dihubungi per telepon Wili mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan pengadaan alat nosel untuk memenuhi tuntutan masyarakat konsumen BBM. Dia beralasan bahwa penggunaan alat nosel tidak merupakan kewajiban untuk APMS, tetapi untuk memenuhi harapan konsumen nosel tetap menjadi perhatiannya.

Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Flotim, Achmad Sengadji mengatakan, terkait keluhan konsumen soal penggunaan alat ukur gayung blik oleh APMS Waiwerang, pihak Disperindag telah memanggil Wili Tanur untuk meminta klarifikasi. Pihak APMS berjanji akan mengganti alat ukur nosel di APMS-nya. “Keluhan masyarakat bahwa minyak yang dibeli di APMS Waiwerang tidak tepat ukuran. Hal ini harus ditindaklanjuti dengan ganti alat ukur yang lebih moderen,” katanya.

Vinsen Lazar, warga Flotim Jumat kemarin mengharapkan, pemilik APMS Waiwerang harus mengutamakan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen BBM di Adonara.

Keluhan soal alat ukur gayung tidak tepat ukuran sudah lama disampaikan kepada pemerintah namun pemiliknya tidak mau tahu. Padahal kalau kita hitung, sudah 20-an tahun keberadaan APMS Waiwerang, toh masih tetap gunakan gayung blik sebagai alat ukur BBM. “Ketepatan ukur alat ini sangat diragukan konsumen,” katanya, sambil berharap Disperindag Flotim jangan tinggal diam menanggapi keluhan masyarakat Adonara.

Selengkapnya...

Kopi Bajawa Dikonsumsi di Amerika

Oleh Leonard Ritan

KUPANG (FP) - Kopi unggulan Bajawa, Kabupaten Ngada akan digunakan salah seorang pengusaha cafe di Amerika Serikat untuk dihidangkan kepada para pengunjung yang hendak meminum kopi. Itu berarti, kopi Bajawa sangat diminati warga Amerika karena memiliki kekhasan dan aroma yang bagus.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan NTT, Petrus Muga kepada wartawan di Kupang, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan, pengusaha asal Amerika Serikat sesuai rencana pada Agustus mendatang akan ke Bajawa untuk melakukan launching kopi unggulan Bajawa dimaksud. Pada kesempatan itu kopi yang akan diluncurkan sebanyak 100 ton. Gubernur NTT, Frans Lebu Raya juga dijadwalkan untuk menghadiri peluncuran salah satu kopi unggulan NTT dimaksud.

”Kopi unggulan asal Bajawa itu nantinya untuk memenuhi kebutuhan akan kopi pada salah satu cafe di Amerika Serikat. Masyarakat NTT harus berbangga karena salah satu produk unggulannya diminati pasar Amerika,” tandas Muga.

Menurutnya, kopi yang hendak diluncurkan itu bukan merupakan program dadakan melainkan telah melalui sejumlah tahapan. Pemerintah dan pengusaha telah melakukan pendampingan kepada para petani, peyaluran bantuan benih, menanam hingga panen. Itu semua merupakan akumulasi dari bentuk pendampingan yang telah dilakukan selama ini.

Tentang klasifikasi kopi, Muga katakan, tentunya memenuhi permintaan pasar atau pengusaha cafe dimaksud. Kopi yang hendak dibeli harus benar-benar kering dan hanya mengandung kadar basah paling tinggi 12,5 persen. Jika kopi yang dijual, minimal tak memenuhi unsur dimaksud, sudah dapat dipastikan tak akan dibeli.

Walau tak menyebut secara rinci total produksi kopi namun Muga optimis, berdasarkan data produksi kopi di NTT umumnya dan Ngada umumnya, bisa memenuhi kebutuhan sebuah cafe di Amerika. Sehingga masyarakat tak perlu kuatir bila hasil panen kopi akan dijual dengan harga rendah karena belum ada pasar yang jelas. Asalkan saja kopi yang hendak dijual itu memenuhi kriteria yang ditetapkan pengusaha bersangkutan.

Selain itu, lanjut Muga, hasil produksi pertanian/perkebunan dari NTT yang dimintai pasar internasional adalah jambu mete Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Bahkan jambu mete ini sudah lama dieksport ke luar negeri seperti India . Diharapkan, masyarakat Flores Timur dan kabupaten lainnya yang juga menanam jambu mete harus bisa mempertahankan kualitas jambu mete yang ada sehingga bisa dieksport ke luar negeri.

Pada kesempatan itu Muga berharap agar masing-masing pemerintah daerah dapat mempromosikan produk unggulan yang ada di wilayahnya. Apalagi NTT memiliki begitu banyak produk unggulan seperti jeruk Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Bila dipromosikan secara baik, pasti dikenal dan dibeli. Pemerintah Provinsi NTT siap bantu untuk memfasilitasi promosi produk unggulan yang ada di setiap daerah.

Anggota DPRD NTT, Pata Vinsensius meminta semua pemerintah kabupaten untuk melakukan promosi bersama terhadap semua produk unggulan yang ada di NTT. Jika dilakukan secara parsial masing-masing daerah, bisa saja terkendala pada akses pasar yang dimiliki. Apalagi promosi juga membutuhkan dana yang cukup besar. Promosi yang dilakukan dikemas dengan nama promosi produk NTT.


Selengkapnya...

Temuan BPK di Biro Umum Bukan Korupsi

Oleh Leonard Ritan

KUPANG (FP) - Kepala Biro Umum Setdaprov NTT, Bruno Kupok menegaskan, laporan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT atas penggunaan anggaran pada tahun anggaran (TA) 2008 senilai Rp 237,614 juta bukanlah korupsi tapi berkaitan dengan administrasi.

Penegasan Bruno ini disampaikan kepada wartawan di ruang kerjanya ketika dimintai keterangan tentang temuan BPK Perwakilan NTT, Jumat (22/5).

Ia menjelaskan, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi NTT TA 2008 yang dilaksanakan oleh BPK RI memuat tiga laporan yakni laporan keuangan yang memuat opini BPK, laporan atas pengendalian intern, dan laporan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, laporan hasil pemeriksaan BPK RI juga memuat pendapat atau opini wajar dengan pengecualian. Bila merujuk pada aspek opini wajar dengan pengecualian, sebenarnya bukan dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan.

”Saya katakan, temuan BPK itu tak ada kaitan dengan korupsi, tapi lebih pada komponen pengeluaran rutin. Karena perbedaan pemahaman penggunaan anggaran yang berbeda, sehingga BPK sarankan agar dilakukan perbaikan administrasi. Sehingga permasalahan yang sama tak terulang lagi. Logikanya, penyimpangan tak mungkin memuat tentang opini wajar dengan pengecualian,” tandas Bruno.

Menurutnya, tak semua temuan BPK atau Inspektorat Jenderal (Irjen) masuk dalam kategori penyimpangan penggunaan anggaran. Karena dari total temuan dimaksud, bisa saja semuanya merupakan administrasi. Kalaupun ada aspek penyimpangan penggunaan anggaran, persentasenya sangat kecil. Sehingga harus dicermati secara detail, jangan hanya lihat pada total angka akhir temuan.

Tentang temuan di biro yang dipimpinnya, Bruno katakan, sebenarnya temuan itu masuk dalam biaya pemeliharaan rutin. Pada saat pemeriksaan, BPK sarankan agar nomenklatur pembiayaan pada komponen tersebut diubah. Sehingga pembiayaan komponen dimaksud tak berdampak pada penambahan aset yang berpengaruh terhadap neraca.

”Ini bukan salah Biro Umum, tapi tim anggaran eksekutif karena biro hanya melaksanakan anggaran sesuai nomenklatur yang ditetapkan dalam anggaran. Seharusnya, Biro Keuangan sebagai sekretaris tim anggaran eksekutif harus melihat secara jeli permasalahan ini,” ujar Bruno.

Walau demikian, tambah Bruno, temuan BPK itu harus menjadi catatan bagi tim anggaran eksekutif untuk disesuaikan dengan saran yang diberikan BPK. Sehingga penggunaan anggaran pada tahun anggaran berikutnya, tak lagi memunculkan permasalahan yang sama. Apalagi, BPK merupakan lembaga auditor eksternal yang mana hasil auditnya memiliki kekuatan dan berlandasaskan hukum.

Kepala BPK Perwakilan NTT, M. Yusuf Guntur menyampaikan, temuan BPK itu pada prinsipnya bersifat pasif. Artinya, tak dijadikan untuk proses hukum. Ini bukan berarti BPK tinggal diam menyaksikan sikap pemerintah yang tak menindaklanjutinya. Karena banyak saran yang diberikan terkesan tak diindahkan, BPK akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memproses hasil temuan dimaksud.

Berdasarkan catatan, hingga 31 Desember 2008 lalu, sebanyak 32 saran dalam proses tindak lanjut senilai Rp 37,201 miliar lebih dan 113 saran yang belum ditindaklanjuti senilai Rp 56,027 miliar lebih. Ini merupakan angka yang cukup besar, dan bila tak ditindaklanjuti akan berdampak pada kerugian negara/daerah.

Selengkapnya...