Warga Protes Anggota Dewan Kerja Proyek

Proyek Pembangunan Puskesdes di Tuannggeo

Oleh Wall Abulat

MAUMERE (FP) - Belasan utusan warga empat desa di Pulau Palue: Ladolaka, Tuanggeo, Rokirole, dan Nitunglea yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan (Ampika), Senin (25/5) menggelar aksi demo di Kantor Kejaksaaan Negeri Maumere dan di Kantor DPRD Sikka. Mereka protes dugaan keterlibatan salah satu anggota DPRD Sikka, Fransiskus Ropi Cinde yang menangani proyek puskesmas kesehatan desa (puskesdes) tahun 2007 senilai Rp800 juta. Namun proyek dimaksud hingga kini belum tuntas.

Pendemo yang menggunakan satu truk ini membawa serta beberapa poster di antaranya bertuliskan “Adili Anggota DPRD yang mengerjakan proyek yang bersumber dari APBD” dan “Tangkap dan Adili Mafia Wakil Rakyat”. Koordinator umum aksi Andreas Sosu, Anton Bata, Yoseph Nua, dan Indah Paly.

Dalam orasi di depan Kantor Kejari Maumere dan di depan Kantor DPRD Sikka, dan beberapa ruas jalan utama Kota Maumere mereka mempertanyakan mengapa proyek dimaksud dikerjakan dengan sistem penunjukkan langsung, bukannya melalui proses tender.

Mereka juga mempertanyakan mengapa Kepala Dinas Kesehatan waktu itu, dokter Wera Damnianus menunjuk langsung anggota DPRD Sikka Fransiskus Ropi Cinde untuk menangani proyek dimaksud. Mengapa pula proyek dimaksud hingga batas akhir pengerjaannya belum juga rampung, bahkan diberikan adendeum sampai April 2008 juga belum bisa diselesaikan. Mereka juga mempertanyakan mengapa aparat penegak hukum (jaksa dan polisi) lamban melakukan penyelidikan dan pemeriksaan pihak-pihak yang terlibat, termasuk empat kontraktor yang meminjamkan benderanya kepada Frans Ropi Cinde.

Ampika juga minta pihak kejaksaan melakukan inspeksi terhadap fisik proyek, memanggil dan memeriksa keempat kontraktor yang meminjankan benderanya kepada Frans Ropi Cinde, memanggil dan memeriksa Frans Ropi Cinde, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Frans Ropi Cinde yang dikonfirmasi wartawan di Kantor DPRD Sikka, Senin siang mengaku pihaknya tidak tahu menahu tentang tuntutan aliansi masyarakat itu. Bahkan Cinde mengaku telah difitnah atas tudingan yang tidak beralasan itu.

“Saya akan lapor mereka ke polisi,” kata Cinde singkat seraya meninggalkan wartawan dan bergegas masuk dalam satu ruangan khusus.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, dokter Wera Damianus, MM yang kini Wakil Bupati Sikka yang dicegat wartawan di Kantor DPRD Sikka, Senin siang menjelaskan pihaknya tidak pernah menunjuk Frans Ropi Cinde untuk mengerjakan Puskesdes di Tuanggeo.

“Saya percayakan pengerjaan proyek itu kepada kontraktor sesuai Keppres Nomor 80. Saya tidak pernah menunjuk anggota DPRD Sikka Frans Ropi Cinde seperti yang disebutkan aliansi masyarakat itu,” katanya.

Wera Damianus mengaku pengerjaan proyek itu telat karena dipengaruhi beberapa faktor di antaranya pernah terjadi kelangkaan semen di Kabupaten Sikka dan terganjal masalah kekurangan air di Pulau Palue. “Dua masalah ini turut mempengaruhi pengerjaan proyek dimaksud,” katanya.

Sebelumnya, Kajari Maumere, Acep Sudarman kepada Flores Pos menjelaskan pihaknya sedang melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terkait pelbgai dugaan korupsi di Kabupaten Sikka, termasuk pengaduan pembangunan proyek Puskesdes di Tuanggeo, Palue. “Jaksa sedang lakukan pulbaket,” kata Sudarman.

Flores Pos mencatat, utusan para pendemo diterima Ketua DPRD Sikka AM Keupung dan Wakil Ketua E.P da Gomez di ruang Rapat Komisi C DPRD Sikka. Dalam rapat ini utusan di antaranya Yoseph Nua dan Indah Paly menyampaikan seputar fakta kelambanan pengerjaan puskesdes dan dugaan keterlibatan anggota DPRD Sikka yang mengerjakan proyek dimaksud.

Ketua DPRD AM Keupung pada kesempatan ini berjanji akan mempelajari dan mengecek kebenaran laporan yang ada, serta mengonfirmasikannya kepada pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.*