Kedatangan Habibie Bukan untuk Dukungan Pribadi

Habibie Kunjungi Presiden

JAKARTA (ANTARA)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, kedatangan mantan Presiden BJ Habibie bukan untuk memberikan dukungan secara pribadi kepadanya.

"Ini bukan ‘endorsement’ kepada saya, bukan. Beliau tidak datang untuk memberikan ‘endorsement’. Tidak," kata Presiden Yudhoyono kepada wartawan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin, seusai menerima Habibie.

Menurut Presiden, Habibie hanya berharap semua permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu dapat dikelola dengan baik.

"(Pak Habibie) memberikan dukungan moral, pandangan-pandangan, nasehat-nasehat kepada saya selaku presiden yang sedang mengemban tugas supaya demokrasi termasuk pemilu ini berjalan dengan baik," ujarnya.

Berkaitan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden serta wapres, menurut Presiden, Habibie pada prinsipnya memberikan dorongan agar semuanya berlangsung dengan baik.

Mantan Presiden Habibie, tambah Presiden, menyampaikan bahwa semuanya harus realistis sesuai dengan perkembangan situasi sekarang.

"Dan itu betul-betul menurut saya segaris dengan yang kami pikirkan," katanya.
Presiden menjelaskan bahwa konsultasi dengan mantan Presiden Habibie bukan untuk pertama kalinya dilakukan.

Sebagai mantan presiden, Habibie rutin memberikan dukungan moral untuk mengelola masalah pemerintahan dan kenegaraan dengan sebaik-baiknya.

"Saya rasakan betul itu, dukungan moral seperti itu," katanya.

Mantan Presiden Habibie, kata Yudhoyono juga selalu peduli dengan masalah-masalah internasional yang menjadi kepentingan Indonesia.

"Oleh karena itu selalu kepada saya menyampaikan isu-isu global dan kami juga bertukar pikiran tentang apa yang bisa diperankan oleh Indonesia," ujarnya.

Habibie menurut Kepala Negara juga menyampaikan perlunya suatu panduan pemerintahan, semacam GBHN pada era pemerintahan Soeharto.

"Saya sampaikan kepada beliau sesuai dengan UU yang terbit pada 2007, kita pun sesungguhnya punya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang wajib hukumnya bagi calon-calon presiden dan wapres dalam menyusun visi, misi, dan program aksi," katanya.*