Yudhoyono Ingin Wapres Berfungsi Pembantu Presiden

BOGOR (ANTARA)
Meski mengaku belum menentukan nama calon wakil presiden (cawapres), Susilo Bambang Yudhoyono menyebutkan lima kriteria cawapres yang pantas mendampinginya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009, diantaranya menyadari fungsi wakil presiden sebagai pembantu presiden sesuai UUD 1945.

Pada acara silaturahmi dengan wartawan di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Minggu, Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengatakan lima kriteria itu dikumpulkan dari masukan berbagai pihak, termasuk pesan pendek dari masyarakat luas yang ia terima langsung.

Kriteria pertama adalah, sebut Yudhoyono, cawapres yang mendampinginya harus memiliki integritas kepribadian yang baik dengan ditandai oleh kekuatan moral, termasuk moral berpolitik.

Setelah itu, ia menyebutkan kapabilitas sebagai kriteria kedua cawapres keinginannya.

Ketika menjelaskan kriteria itu, Yudhoyono menekankan peran wakil presiden sebagai seorang pembantu presiden sesuai ketentuan UUD 1945.

"Dalam UUD pasal 4 jelas sekali Presiden memegang jabatan kepala pemerintahan dan dalam menjalankan tugas dibantu oleh seorang wakil presiden. Tapi meski hanya membantu, wapres ini lain karena dipilih rakyat. Dan harus punya kecakapan tinggi untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan para menteri kabinet segaris dengan kebijakan presiden," paparnya.

Selanjutnya Yudhoyono menyebut loyalitas sebagai kriteria ketiga cawapres.

Ia menilai, loyalitas wapres harus sepenuhnya kepada presiden sebagai kepala pemerintahan dan bukan sebagai pribadi.

Untuk itu, Yudhoyono menginginkan cawapres yang mendampinginya nanti bebas dari segala kepentingan selama memegang jabatan.

Syarat keempat, demikian Yudhoyono,cawapres pilihannya adalah harus diterima oleh mayoritas rakyat.

"Tentu harus diterima oleh publik, oleh rakyat, diterima mayoritas rakyat," ujarnya.

Ia juga menekankan, nantinya presiden dan wakil presiden berada dalam satu perahu dan yang berperan sebagai nakhoda adalah presiden.

"Sehingga `chemistry`nya harus bagus, dalam arti itu sebetulnya cocok satu sama lain," katanya.

Syarat terakhir adalah cawapres harus bisa meningkatkan kekokohan dan efektivitas koalisi yang terbangun pada pemerintahan berikut.

"Saya selalu berbaik sangka dengan semua orang, kita cocokkan nanti siapa yang sesuai dengan kriteria itu," ujarnya.

Yudhoyono menjelaskan saat ini Partai Demokrat sudah membentuk tim sembilan yang diketuai Ketua Umum Partai Demokrat, Hadi Utomo.

Tim itu bekerja untuk membangun komunikasi politik dengan parai-partai politik guna membangun koalisi.

Yudhoyono menyebutkan cukup banyak partai yang sudah berkomunikasi dengan Partai Demokrat, di antaranya Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Pelopor, dan Partai Demokrat Sejahtera (PDS).

Yudhoyono mengatakan koalisi yang hendak dibangun Partai Demokrat bukan berdasarkan kesamaan, ideologi partai, maupun identitas tertentu.

Koalisi, lanjut dia, harus dibangun berdasarkan kesamaan kebijakan untuk membangun agenda nasional dalam pemerintahan maupun parlemen.

Yudhoyono menyebut lima kebijakan yang ingin dibangun dalam koalisi, yaitu memprioritaskan kesejahteraan rakyat, melanjutkan reformasi birokrasi, membangun demokrasi beretika, penegakan hukum, dan pembangunan merata.

"Kalau koalisi dibangun atas dasar itu ruangnya lebih pantas dan tidak terhalang sekat-sekat ideologi sehingga pemerintah benar-benar efektif karena kami sepakat `plattform` itu yang dikerjakan bersama," demikian Yudhoyono.*