Forcam Sikka Tolak Tambang di Manggarai

Oleh Wall Abulat

MAUMERE -- Forum Cendikiawan Asal Manggarai (Forcam) di Kabupaten Sikka menolak segala bentuk kegiatan penambangan di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Bupati dan Ketua DPRD di tiga kabupaten diminta segera menghentikan semua aktivitas penambangan dan mencabut kembali izin kuasa penambangan yang telah dikeluarkan.

Pernyataan sikap Forcam ditujukan kepada Bupati dan Ketua DPRD Manggarai, Bupati dan Ketua DPRD Manggarai Barat, dan Bupati dan Ketua DPRD Manggarai Timur tertanggal 22 Maret 2009, ditandatangani Ketua Forcam Pater Alex Jebadu SVD, Wakil Forcam Alex Armanjaya, dan Sekretaris Frater Adrianus Abun SVD. Flores Pos mendapat kopian suratnya dari tangan Pater Aelx, Senin (23/3).

Petisi tolak tambang ini ditembuskan kepada Presiden RI, Ketua MPR, Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri Pertambangan dan Energi, Gubernur NTT, Paus Benediktus XVI, Superior Jenderal SVD di Roma, President of Ecological Crisis Committee of the United Nations in New York, President of Vivat International di New York, President of National Geographic Magazine di Washington, para bupati sedaratan Flores dan Lembata, Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, dan puluhan pejabat dan lembaga terkait lainnya.

Menurut Forcam pertambangan bukan pilihan tepat, baik dari sisi strategi maupun urgensi pembangunan di Manggarai; pertambangan tidak relevan dan koheren dengan kondisi nyata geologi; topografi wilayah Manggarai dan kehidupan sosial budaya serta ekonomi masyarakat yang berbasis pertanian, perikanan, dan kelautan; pertambangan hanya memberikan keuntungan terutama untuk korporasi yang merampas hak-hak masyarakat lokal atas tanah, dan kesejahteraan yang dijanjikan perusahaan tambang lebih merupakan suatu mitos atau ilusi yang membius masyarakat untuk menyerahkan tanah, dan bukannya kesejahteraan dan perbaikan hidup secara nyata, menyeluruh dan berkelanjutan.

Forcam mengajukan beberapa tuntutan antara lain minta pemerintah tiga kabupaten (Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur) menghentikan semua aktivitas penambangan yang sedang berjalan dan harus menolak pemberian izin kuasa penambangan baru kepada perusahaan-perusahaan tambang. Pemerintah Pusat dan Daerah harus mencabut izin kuasa pertambangan yang telah diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang sedang beroperasi di Manggarai, dan pemerintah tiga kabupaten dimaksud lakukan reklamasi akibat eksploitasi pertambangan dan memberikan ganti rugi yang adil kepada masyarakat yang dirugikan akibat penambangan.

Forcam juga mendesak pemerintah kabupaten menjadikan isu ekologi sebagai salah satu isu sentral dalam politik dan kebijakan publik yang searah dengan gerakan dan tuntutan penyelamatan lingkungan hidup oleh masyarakat dunia, dan pemerintah daerah harus menjamin dan mengembalikan hak atas rasa aman masyarakat di wilayah tambang akibat adanya ancaman atau intimidasi pihak-pihak yang ingin mengambil tanah mereka selama ini.

Menurut Forcam, upaya mensejahterakan masyarakat Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai bisa dibangun dengan meningkatkan penggalian potensi-potensi yang lebih sehat dan nondestruktif terhadap alam, seperti melalui usaha perkebunan kopi, vanili, kemiri, cengkeh, cokelat, pala, kelapa, tembakau, jambu mete.
Upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan lainnya melalui pengembangan pertanian padi, ubi-ubian, buah-buahan. Bidang peternakan seperti sapi, kerbau, babi, ayam, itik, kambing. Bidang pariwisata alam dan budaya, dan pemberdayaan di bidang pertukangan dan kerajinan.

Pater Alex Jebadu SVD yang didampingi Pater Otto Gusti Madung SVD, Senin (23/3) menjelaskan dalam upaya menolak segala bentuk aktivitas penambangan di Kabupaten Manggarai, Forcam telah membangun jejaringan kerja dan komunikasi dengan para pihak, baik tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional.

Pater Alex yang juga Dosen Teologi Misi pada STFK Ledalero ini secara khusus mengaku petisi tolak tambang di Manggarai juga dikirim ke Vatikan dan Superior Jenderal SVD di Roma karena upaya itu sejalan dengan sikap petinggi gereja Katolik sedunia dan Superior Jenderal SVD di Roma yang konsisten menyelamatkan lingkungan hidup dan lingkungan manusia.*