Pemilu Ditunda Bukan Karena Alasan Keagamaan

Untuk Flotim dan Lembata

Oleh Hubert Uman

BAJAWA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) NTT John Depa mengatakan, berdasarkan rapat pleno KPUD NTT pada 30 Maret lalu, pemilu lagislatif untuk Kabupaten Flores Timur dan Lembata ditunda dari tanggal 9 April ke 14 April. Penundaan dilakukan atas usulan penyelenggara KPPS dan PPK di dua kabupaten ini pada tanggal 20 Maret. Alasannya karena ada gangguan lain, dimana penyelenggara KPPS dan PPK terganggu karena Kamis Putih, tetapi bukan karena alasan keagamaan.

“Aspirasi selama ini yang minta pemilu ditunda datangnya dari luar penyelenggara. Sekarang penyelenggara sendiri yang mengusulkan pemilu di Flotim dan lembata ditunda. Ini kewenangan KPUprovinsi. Sebab apabila ada usulan dua kabupaten, KPU Provinsi yang menentukan,” kata John Depa di kantor KPUD Ngada.


Menurut John Depa, penundaan pemilu di Flotim dan lembata tidak mempengaruhi pelaksanaan Pemilu secara keseluruhan di NTT. Hanya waktu untuk rekapitulasi di dua kabupaten ini terganggu. Waktu normal untuk rekapitulasi 11-18 April. Di Flotim dan Lembata potong dua hari.

Ia ada di Bajawa, karena selama minggu menjelang pemilu KPU Provinsi NTT turun ke KPU kabupaten untuk melakukan koordinasi dan melihat dari dekat kesiapan di lapangan. Melakukan deteksi aspek-aspek yang krusial yang berkaitan dengan Pemilu, seperti apakah sosialisasi jalan atau tidak, apakah DPT (daftar pemilih tetap), dan lain-lain.

Menyinggung surat suara pengganti surat suara yang rusak, termasuk 20 ribu surat suara DPR-RI yang rusak di Ngada, John Depa mengatakan, untuk NTT seluruhnya sebanyak 300 ribu. Surat suara pengganti ini tiba di Kupang hari Kamis (2/4) melalui pesawat carteran. Untuk daratan Timor langsung didistribusikan. Sedangkan untuk kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat tiba Jumat (3/4) lewat kapal feri di Aimere.

Untuk DPT di Ngada, anggota KPUD Ngada Thomas M Djawa mengatakan, sudah diumumkan ke semua partai politik. Semua pihak yang terkait diserahkan. Dan bersama ketua KPUD NTT, minggu ini KPU membuat penjernihan. Cek satu per satu. Kalau ada nama yang dobel langsung dicoret.

“Soal DPT ini tidak yang manipulasi. Penjernihan dilakukan agar benar-benar DPT yang ada tidak bermasalah. Setelah penjernihan kita akan serahkan ke semua partai politik,” kata John Depa.